alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Video Aksi Demo Sekelompok Warga Dukung Kunker DPRD Jombang Viral

28 Juni 2020, 10: 45: 38 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Foto yang diambil dari rekaman video aksi sekelompok masa mendukung kegiatan kunker DPRD Jombang.

Foto yang diambil dari rekaman video aksi sekelompok masa mendukung kegiatan kunker DPRD Jombang. (ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Di tengah banyak sorotan miring terkait kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Jombang lantaran dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Beredar video aksi sekelompok masa mendukung kegiatan kunker dewan.

Masa yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti resek, pecinta kebersamaan dan ketentraman seolah geram dengan pihak yang mempermasalahkan kegiatan kunker yang dilakukan anggota DPRD Jombang.

Dengan membentangkan dua spanduk, masa yang berjumlah sekitar belasan orang ini berdiri di pinggir jalan kawasan kantor DPRD Jombang Jalan Otto Iskandardinata.

Dalam rekaman video berdurasi 11 detik itu, terekam tulisan dalam spanduk bernada dukungan kepada dewan. ”Kenapa memang kalau anggota dewan melakukan kunjungan kerja. Kalau kalian pingin daftaro waktu pileg nanti” isi tulisan.

Tidak seperti aksi demo pada umumnya, masa tidak membawa pengeras suara dan tidak melakukan orasi. Belum diketahui pasti dari mana masa yang melakukan aksi yang diduga dilaksanakan Kamis (25/6) malam. Termasuk siapa yang menjadi penanggung jawab aksi.

Dikonfirmasi terpisah, Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang mengaku tak tahu perihal adanya aksi itu. Ia mengaku baru mengetahui aksi itu juga pada Jumat (26/6) dini hari. ”Jadi saya bangun setelah salat subuh baru membuka WhatsApp ternyata ada kiriman itu. Sampai hari ini(kemarin, Red) saya tidak tahu, siapa yang membuat, siapa orangnya dari kelompok apa,” terangnya.

Ia mengaku sangat menyesalkan adanya kegiatan itu. Terlebih dengan adanya narasi yang mengarah pada counter dewan terkait pemberitaan agenda kunker. ”Bagi kami saat ditulis kunker itu biasa. Itu kritik yang membangun. Ketika ada hal-hal yang apapun, tidak perlu untuk diambil hati,” lontarnya.

Pihaknya berjanji akan menelusuri siapa orang di balik aksi itu. Bahkan, pihaknya menyebut akan memberikan teguran keras jika pelakunya adalah salah satu anggota dewan.

”Saya berharap jangan sampai ada anggota DPRD yang mendesain itu lah, kan tentu buruk sekali. Kami akan cari informasi, kalau ada memang itu dari salah satu anggota dewan misalnya, kita akan panggil, akan kami berikan teguran keras, kalau itu dari internal DPRD,” pungkasnya.

Sebelumnya, kegiatan kunker anggota DPRD Jombang banyak mengundang sorotan publik. Sebab kegiatan dilakukan saat pandemi Covid-19. Dimulai kunker komisi B menuju Kabupaten Semarang dan Sragen (18/6). Komisi A  ke Kebupaten Sragen. Komisi C menuju kabupaten Semarang dan Batang dan komisi D menuju kabupaten Boyolali.

Tak hanya kunker, DPRD Jombang juga menerima rombongan kunker anggota DPRD Bondowoso dan Kabupaten Semarang (24/6).

Publik menilai kegiatan kunker tidak sepatutnya dilaksanakan dewan, sebab dilakukan diwaktu yang tidak tepat. ”Saya rasa dewan ini sangat tidak peka terhadap situasi,” Nurrohman, aktifis LSM Pos Paham.

Sehingga publik menyorong agar sejumlah kegiatan kunker yang sudah dijadwalkan dewan ditunda, dan fokus persoalan di daerah yang membutuhkan penanganan cepat dan kongkret.

Selain itu, anggaran kunker dinilai bisa dialihkan guna percepatan penanganan Covid-19 di kabupaten Jombang yang jumlah kasusnya terus melonjak signifikan. Joko Fattah Rochim, Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) juga menyoroti efektivitas dan kunker dewan yang terkesan dipaksakan.

”Sementara masyarakat disuruh tetap berada di rumah, kurangi aktivitas di luar sedangkan para anggota DPRD ramai-ramai kunjungan kerja ke luar daerah,” tegas Joko Fattah Rochim, Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) kepada Jawa Pos Radar Jombang. 

Anggaran Kunker Dewan Bakal Dikepras

SEMENTARA itu, uang saku atau perjalanan dinas kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD di Kabupaten Jombang bakal turun drastis. Menyusul terbitnya peraturan presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang membenarkan terkait terbitnya aturan baru. ”Kalau terkait perpres itu, ini kami nanti masuknya di perubahan perbup palaksanaan APBD 2021,” terang M Nasrullah kepala BPKAD Jombang kepada Jawa Pos Radar Jombang (26/7) kemarin.

Disinggung salah satu amanat perpres mengatur tentang pemangkasan biaya perjalanan dinas, termasuk uang saku kunker anggota dewan, Nasrul belum bisa menjelaskan detail. ”Insyaallah seperti itu, makannya kita masih menunggu perbup tentang pedoman pelaksanaannya,” imbuhnya.

Setelah perbup itu siap, selanjutnya ditindaklanjuti saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. ”Setelah perbup pelaksanaan sudah ada, di APBD 2021 insyaallah nanti dikondisikan di situ,” singkat Nasrullah.

Data yang himpun, dalam setiap kegiatan kunker, anggota DPRD Jombang mendapat jatah UH (uang harian). Anggota biasa sebesar Rp 1,2 juta untuk kunker dalam provinsi. Sementara jika tujuannya luar provinsi UH yang dapat mencapai Rp 2,1 juta.

Berbeda lagi dengan UH yang diterima pimpinan atau ketua. Mereka akan menerima lebih besar. Jika luar provinsi sebesar Rp 3 juta dan untuk dalam kota Rp 1.350.000.

Setelah penerapan perpres 33/2020 nanti, maka biaya perjalanan dinas atau uang saku dewan akan dikepras. Misal uang saku kunker dalam provinsi dari sebelumnya Rp 1,2 juta turun menjadi Rp 410 ribu, sedangkan uang saku perjalanan dinas dalam kota turun menjadi Rp 160 ribu.

(jo/riz/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia