alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Kota Santri
icon featured
Kota Santri

PPDB SMP di Jombang, Banyak Pendaftar Diduga Gunakan Domisili Fiktif

28 Juni 2020, 10: 38: 41 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: PPDB SMP Kabupaten Jombang

ILUSTRASI: PPDB SMP Kabupaten Jombang (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Keluhan penggunaan surat keterangan domisili yang diduga fiktif, kembali muncul. Orang tua calon peserta didik melihat banyak pendaftar luar kecamatan yang justru aman di nomor batas pagu.

”Saya Wersah, justru anak saya tidak lolos padahal jarak rumah dengan sekolah sangat dekat,” keluh Anang Cahyono, 44 salah satu orang tua asal Wersah Kepanjen Jombang kemarin. Ia mengeluhkan keberadaan surat keterangan domisili yang mewarnai pendaftaran di SMPN 2 Jombang. Disinyalir banyak pendaftar luar kecamatan yang justru masuk zonasi.

Anaknya yang akan mendaftar di SMPN 2 Jombang tergeser  sejak hari pertama pendaftaram. ”Jarak rumah ke sekolah jauh 2.180 sesuai titik koordinat, namun justru kalah dengan siswa lain yang asalnya dari SDN Gajah, SDN Cukir, SDN Blimbing dan Plosogeneng,” jelas dia.

Informasi yang dia terima, sejak awal PPDB beberapa waktu lalu beredar kabar jika banyak walimurid yang menggunakan surat keterangan domisili fiktif agar anak mereka diterima di sekolah kota. ”Kalau ingin tahu coba cek di web PPDB khususnya jaluar zonasi SMPN 2 Jombang, banyak siswa luar kecamatan, dan justru yang satu zonasi kalah,” paparnya.

Anang sendiri mengaku sudah konsultasi ke panitia PPDB kabupaten. Diperoleh penjelasan, penggunaan surat keterangan domisili memang diperbolehkan sesuai petunjuk teknis dengan mengetahui tanda tangan RT, RW dan kepala desa sesuai tempat tinggal siswa.

”Kemudian saya tanya bagaimana cara verifikasi tim PPDB kabupaten, mereka menjawab untuk verifikasi hanya sebatas visual, dan mereka tidak bisa memastikan itu fiktif apa tidak,” bebernya dengan nada kecewa.

Akhirnya, Anang menyerah dan mendaftarkan anaknya di sekolah lain. ”Akhrinya saya mendaftar di SMPN 5 Jombang jalur zonasi, Alhamdulilah hari ini masih aman, posisisnya belum tergeser,” tegasnya.

Di tempat lain, Utomo, 45, salah satu orang tua asal Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, mendesak panitia PPDB SMP Dinas P dan K Kabupaten Jombang membuka data secara gamblang. “Kecurigaan kami wajar, karena sebelumnya di Tembelang sudah ada kasus surat keterangan domisili fiktif yang terbongkar. Untuk itu kami mendesak panitia PPDB membuka data secara online di website,” katanya kemarin (26/6).

Data yang dibuka meliputi jenis dokumen domisili yang dipakai peserta didik. “Dokumen itu harus diumumkan, full KK atau surat keterangan dari kepala desa,” lanjutnya. Data kedua, menurutnya adalah asal domisili peserta didik sesuai keterangan dalam dokumen itu. Kedua data itu menurutnya akan memperkuat keterangan sekolah asal peserta didik yang saat ini sudah ada di laman ppdbsmp.jombangkab.go.id.

“Jadi yang sekarang diumumkan panitia, hanya nama siswa, jarak tempat tinggal dan sekolah, tanggal lahir, waktu daftar, dan sekolah asal. Supaya lebih transparan, kami mendesak agar ditambah dua kolom lagi, jenis dokumen dan asal domisili,” tegasnya. Dia mengaku sudah mengantongi sedikitnya 14 peserta didik, yang menurutnya cukup mencurigakan.

Belasan peserta didik itu mendaftar di SMPN 2 Tembelang. “Mereka ini memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah hanya beberapa ratus meter saja. Sementara asal SD mereka ada yang dari Jatiwates, Kedungotok, Kepuhdoko, Gabusbanaran, bahkan Sentul. Padahal kita semua tahu, desa-desa itu cukup jauh jaraknya dengan SMPN 2 Tembelang,” tambahnya.

Ia menilai dengan mengumumkan data secara gamblang, panitia PPDB kabupaten sama dengan melakukan uji publik terhadap nama-nama peserta didik yang akan masuk SMP negeri. “Hanya panitia kabupaten yang bisa, karena bukan sekolah yang mengelola website itu,” ujarnya.

Pernyataan sama juga dilontarkan wali murid asal Kecamatan Jombang. “Di SMPN 2 Jombang, ada beberapa pendaftar yang berasal dari Gudo, Diwek, Ngoro, bahkan Kabuh, bisa memiliki jarak yang hanya ratusan meter saja. Padahal jalur yang dipakai adalah zonasi. Kalau pakai jalur perpindahan tugas orang tua mungkin masih cukup wajar,” ungkap Hakim, 40, salah satu orang tua.

Pihaknya mengaku sangat mendukung jika panitia PPDB kabupaten membuat pengumuman data yang lebih jelas dan transparan. “Harus jelas itu pakai KK atau surat keterangan kepala desa. Kami khawatir kalau ternyata pakai surat keterangan saja, sementara nyatanya tidak ada pindah domisili,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Agus Suryo Handoko Kabid Pembinaan SMP Dinas P dan K Jombang menjelaskan dasar munculnya surat keterangan domisili adalah Permendikbud RI sehingga pihaknya sebatas menjalankan. ”Maka yang bisa kita lakukan adalah mengirim surat usulan menghapus klausul surat keterangan domisili ke Kemendikbud,” ujar dia.

Bahkan menurutnya, surat usulan itu disampaikan setelah adanya keluhan walimurid lain termasuk dari Kecamatan Tembelang yang juga terkait dugaan surat keterangan domisili fiktif. ”Kita sudah melakukan evaluasi dan dan berkirim surat ke Kemendikbud,” pungkasnya singkat.

Satu Sekolah Kekurangan Pagu

HARI ketiga pendaftaran jalur zonasi PPDB jenjang SMP kemarin (26/6), ada satu sekolah yang kekurangan pagu. Yakni SMPN 2 Wonosalam dari total pagu jalur zonasi sebanyak 32, masih terdapat 31 pendaftar.  

Rhendra Kusuma, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas P dan K Jombang ketika dikonfirmasi, menyebut kekurangan satu pagu di SMPN 2 Wonosalam itu baru data sementara. ”Saat ini kami belum bisa memastikan jumlah pendaftar karena seleksi masih berlangsung,” katanya.

Semisal, pada hari akhir ada sekolah yang pagunya belum terpenuhi, Rhendra menyebut akan ada jadwal pemenuhan pagu (6-7/7) mendatang. Namun pemenuhan pagu ini hanya dilakukan bagi sekolah yang kekurangan pendaftar lebih dari enam siswa.

Jika kurang dari itu, maka tidak dilakukan pemenuhan pagu. ”Kalau semisal hanya kurang satu maka ya tidak kita lakukan pemenuhan pagu, karena kita mengacu juknis PPDB SMP,” papar dia.

Lebih jauh ia menjelaskan, hari ketiga pendaftaran kemarin (26/6), jumlah pendaftar yang masuk mencapai 10.787 calon siswa. Jumlah itu melebihi dari 45 SMP sebanyak 10.336 siswa. Semua jalur zonasi sudah penuh di 44 SMPN se-Jombang.

Seperti SMPN 1 Jombang jumlah pendaftar jalur zonasi 198 dari pagu 150 siswa. Begitu juga di SMPN 5 Jombang ada 254 pendaftar dari total pagu 144 siswa. ”Hampir semua penuh dan data ini terus bergerak sampai besok (hari ini),” pungkasnya.

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia