alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Beredar Surat Mutasi Palsu Catut Kepala BKDPP Jombang dan Sekdaprov

26 Juni 2020, 17: 43: 46 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Surat berkop Setdaprov Jatim dan ditujukan pada Kepala BKDPP Jombang dengan nomor surat 800/1555/415.41/2020 itu sifat segera, satu lampiran, dan perihal mutasi pegawai, yang ternyata palsu.

Surat berkop Setdaprov Jatim dan ditujukan pada Kepala BKDPP Jombang dengan nomor surat 800/1555/415.41/2020 itu sifat segera, satu lampiran, dan perihal mutasi pegawai, yang ternyata palsu. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Beberapa hari terakhir beredar surat mutasi pegawai palsu di grup pesan WhatsApp. Surat itu menerangkan mutasi aparatur sipil negara (ASN) dari Surabaya ke Pemkab Jombang, yang ditandatangani oleh Kepala BKDPP Jombang Senen dan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjanto.

Data yang dihimpun koran ini menyebut, surat berkop Setdaprov Jatim dan ditujukan pada Kepala BKDPP Jombang dengan nomor surat 800/1555/415.41/2020 itu sifat segera, satu lampiran, dan perihal mutasi pegawai. Isi dalam surat menerangkan nama Sri Widiyati lengkap beserta nomor induk pegawai (NIP) dengan tempat tanggal lahir, pendidikan serta golongan hingga dimutasi ke Jombang.

Senen Kepala BKDPP Jombang ketika dikonfirmasi membenarkan adanya surat mutasi palsu tersebut. “Memang benar, kebetulan 23 Juni ada seseorang melakukan klarifikasi ke BKDPP terkait surat pindah atas nama Sri Widiyati dari Surabaya ke Jombang,” katanya Kamis kemarin (25/6).

Jika menilik surat mutasi itu, jelasnya, keberadaan naskah  banyak yang aneh. Ada kejanggalan terutama pada tata naskah dinas yang tertera sekretariat Pemprov Jawa Timur dan ditujukan BKDPP Jombang. “Harusnya surat ini ditandatangani sekdaprov, tapi ada tandatangan saya juga. Dari tatanan ini saja sudah salah dan tidak benar,” imbuh dia.

Tak hanya itu tanggal surat juga dinilainya sama. “Tanggal surat ini ada dua, pertama di kop tertulis 23 Juni, sementara di bawahnya yang ditandatangani sekdaprov 10 Agustus,” sebut dia. Atas beberapa kejanggalan tata naskah inilah terkuak bila surat mutasi palsu. Senen memastikan surat pindah itu palsu. “Jadi kami yakin surat ini palsu,” terang dia.

Diterangkan, pihak yang datang melakukan klarifikasi ke kantornya juga bukan pegawai yang disebutkan dalam surat tersebut. “Dia memastikan surat ini benar atau tidak. Dan minta penjelasan ke kami,” bebernya. Karena itulah pihaknya   mengambil langkah cepat dengan mengirim informasi mekanisme mutasi. 

“Supaya tidak ada kejadian serupa, akhirnya mengirim ke grup Whatsapp menerangkan ada surat palsu. Kami jelaskan mekanisme yang betul itu bagaimana. Untuk mutasi pun tidak memungut biaya apapun ke pegawai bersangkutan. Ketika tahapan selesai dan sesuai kompetensi, ya kita terima,” pungkas Senen.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia