alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Usaha Wisata Belum Berizin, Disporapar Jombang Sebatas Mengingatkan

25 Juni 2020, 14: 03: 24 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: salah satu destinasi wisata di Jombang.

ILUSTRASI: salah satu destinasi wisata di Jombang. (AZMY ENDIYANA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Polemik terkait sejumlah  usaha periwisata di Jombang belum mengantongi izin lengkap mendapat respons dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jombang. Pihaknya tak mau disalahkan.

“Úntuk izin wisata kaitannya di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Red) kami mengeluarkan rekomendasi TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata),” terang Hari Purnomo Plh (Pelaksana harian) dikonfirmasi, Rabu (24/6) kemarin.

Dia menambahkan, setelah TDUP keluar, pelaku usaha pariwisata bisa melanjutkan pengurusan ke dinas terkait. ”Baru kemudian dari sana (DPMPTSP, Red) mengeluarkan izin,” imbuhnya.

Dijelaskan, untuk proses izin wisata sama persis izin umumnya. “Kami yang mengeluarkan rekomendasi, tahap awal sampai izin dikeluarkan itu di DPMPTSP,” sambung dia.

Sayang, dia tak bisa menyebut sudah berapa TDUP yang dikeluarkan. “Yang jelas pintu masuknya tetap di DPMPTSP,” beber Hari.

Dikatakan, ada banyak macam TDUP dikeluarkan. Mulai wisata kuliner, akomodasi, hotel hingga wisata alam. ”Untuk wisata alam misalnya, hitungannya ada 30 lokasi,” bebernya.

Sayang, karena beralasan baru saja menjabat, sehingga dia belum bisa menyebutkan secara detail mana saja yang belum melengkapi izin. ”Wisata alam paling banyak di Wonosalam, ada 30 lokasi, belum tahu dan saya belum mendata,” sambung Hari.

Meski begitu, dia tak menampik sebagian wisata alam di kecamatan Wonosalam belum lengkap izinnya. Sementara pihaknya sebatas melakukan sosialsasi.  “Jadi tetap sinergi dengan teman-teman DPMTPSP, karena kaitannya dengan izin. Beberapa kegiatan kita berupaya melalui sosialisasi dan pembinaan untuk mengingatkan teman-teman segera melengkapi izin-izinnya,” terang dia.

Disinggung terkait potensi pendapatan daerah menguap lantaran sebagian kegiatan usaha pariwisata diketahui belum tertib mengurus izin, dia enggan mengomentari jauh. “Intinya selain izin itu ada bentuk kewajiban, baik itu berupa retibusi atau pajak,” terang Hari.

Terkait upaya pembinaan yang dilakukan dinas kepada pelaku usaha yang belum melengkapi izin, pihaknya akan menindaklanjuti. “Pada moment tertentu kepada pelaku pariwisata kita ingatkan untuk mengurus izin, termasuk kewajiban itu,” pungkas Hari.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia