alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Sidang Kasus DD Dukuhmojo; Putusan Banding Rendah, Jaksa Ajukan Kasasi

25 Juni 2020, 13: 05: 33 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sidang Kasus DD Dukuhmojo beberapa waktu lalu.

Sidang Kasus DD Dukuhmojo beberapa waktu lalu. (Dok Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Proses hukum kasus korupsi dana desa (DD) 2018 yang menjerat Pranajaya, eks Kepala Desa Dukuhmojo belum berhenti. Setelah putusan banding menyebut denda yang harus dibayar lebih rendah dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pihak JPU dari Kejari Jombang kembali mengajukan kasasi.

“Banding sudah turun sejak 22 April 2020, hasilnya tidak mengubah putusan Pengadilan Tipikor, justru malah ada yang turun nilai uang pengganti,” terang Mohammad Salahudin, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jombang.

Dalam putusan 7/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY itu ia merinci majelis hakim tetap berpendapat Pranajaya terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Sehingga putusan hukumannya tetap 1,5 tahun penjara dan pidana denda Rp 50 juta subsidair satu bulan penjara,” lanjutnya. Salahuddin justru menyebut ada pengurangan  kerugian negara yang harus dikembalikan. Jika pada putusan Pengadilan Tipikor Pranajaya diharuskan mengembalikan uang sebesar Rp 199.574.519,04. Lain halnya dengan putusan banding.

“Kalau putusan dari Pengadilan Tinggi kemarin uang yang harus dikembalikan Rp198.320.150, denda itu harus dibayar dalam waktu satu bulan atau disita harta bendanya. Atau subsider delapan bulan kurungan,” rincinya.

Lantaran dinilai jauh lebih rendah dari tuntutan JPU itulah Salahuddin akan meneruskan proses hukum dengan kasasi ke Mahkamah Agung. “Dokumen kasasi sudah kita kirim (12/6) lalu, sampai sekarang masih proses,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pranajaya menjadi tersangka pada kasus korupsi DD Dukuhmojo 2018. Saat itu, Desa Dukuhmojo harusnya menjalankan proyek dari dana desa dengan anggaran sebesar Rp 277.180.150. Sedianya, digunakan untuk pembangunan fisik berupa pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang berlokasi di Dusun Kemodo Selatan senilai Rp 256.580.150 dan anggaran non fisik berupa bantuan lembaga sebesar Rp 20.600.000.

Namun, audit dari Inspektorat Jombang membuktikan ada dugaan penyelewengan. Bahkan ditemukan ada kerugian negara sebesar Rp 199.574.519. Jumlah tersebut dikurangkan dari pengerjaan fisik di lapangan sebesar Rp 77.605.631.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia