alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Masih Pandemi, Dua Komisi DPRD Jombang Tetap Kunker ke Jateng

23 Juni 2020, 11: 32: 37 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Gedung DPRD Jombang

ILUSTRASI: Gedung DPRD Jombang (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Meski banyak menuai sorotan publik. DPRD Jombang tetap melanjutkan kegiatan kunker (kunjungan kerja) ke luar kota. Padahal kondisinya masih darurat Covid-19.

”Ya, rencana hari ini (kemarin, Red) Komisi A dan Komisi D yang berangkat (kunker, Red). Saat ini masih persiapan untuk rapid test,” terang ketua DPRD Jombang Masud Zuremi kemarin.

Dia menambahkan, untuk Komisi A DPRD Jombang  akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Agenda kunjungan terkait implementasi bantuan sosial, bantuan langsung tunai kepada warga terdampak Covid-19.

Sementara, untuk Komisi D juga menuju Provinsi Jawa Tengah. Namun tujuannya ke Kabupaten Boyolali. ”Agendanya terkait bidang kesehatan,” bebernya.

Disinggung terkait dorongan agar dewan membatalkan kunker dan menyiasatinya dengan sistem daring, Masud menyebut hal itu tak mungkin dilakukan. ”Ya nggak mungkin kalau kunker dilakukan secara online atau virtual. Kunjungan kerja itu harus bertatap muka. Mana mungkin provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah melakukan secara virtual,” tegas politisi PKB.

Pantauan  di lokasi, ini sekitar pukul 10.00, anggota Komisi D melakukan kegiatan rapid test masal secara tertutup di ruang Komisi D. Bahkan awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan.

Usai menjalani rapid test, anggota Komisi D juga enggan memberikan statemen terkait tujuan dan hasil rapid test.

Ditambahkan Masud, memang salah satu persyaratan melakukan kunker harus terlebih dulu di-rapid test dan hasilnya harus nonreaktif. Dia mengaku belum mendapat laporan rapid test. “Kan masing-masing komisi ada 12 orang, itu nantinya ikut semua atau tidak kan juga tergantung hasil rapid test,” terangnya.

Apabila hasilnya nonreaktif tidak dipermasalahkan untuk berangkat. Karena tidak ada larangan untuk melakukan perjalanan dinas luar.

Terpisah, Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang mengakui sudah beberapa kali melakukan rapid test. Karena menurutnya, rapid test yang dilakukan guna deteksi dini. ”Anggota dewan itu kan sering melakukan interaksi dengan banyak orang bahkan saat turun lapangan. Ya tidak melulu untuk kunjungan kerja,” pungkas Kartiyono.

Sebelumnya, polemik kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Jombang terus menjadi perhatian publik. Selain menyoroti efektivitas anggaran, juga tak sejalan upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19. ”Saya rasa dewan ini sangat tidak peka terhadap situasi,” Nurrohman, aktifis LSM Pos Paham kemarin.

Dirinya mengatakan, saat ini pemerintah tengah berusaha memutus mata rantai pensebaran virus korona, dan warga diimbau beraktivitas di rumah. Sementara para wakil rakyat justru dinas luar. ”Secara online kan bisa untuk koordinasi dengan daerah lain, tidak harus melakukan kunker,” imbuhnya.

Dia pun mendorong ketua dewan menunda rencana kegiatan kunker yang akan dilakukan sejumlah komisi hingga masa pendemi berakhir. ”Kan kunjungan kerja itu bisa dilakukan penundaan terlebih dahulu, anggaran bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat lagi,” tegasnya.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia