alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Tiga Perda Disahkan dengan Catatan, Salah Satunya Terkait Bank Jombang

23 Juni 2020, 10: 47: 33 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Tiga Raperda yang dibahas super kilat disahkan DPRD Jombang, kemarin (22/6). Semua Fraksi memberikan catatan. Utamanya terkait degan regulasi Bank Jombang yang diminta lebih memberi manfaat terutama kepada UMKM di Jombang.

Tiga Raperda yang dibahas super kilat disahkan DPRD Jombang, kemarin (22/6). Semua Fraksi memberikan catatan. Utamanya terkait degan regulasi Bank Jombang yang diminta lebih memberi manfaat terutama kepada UMKM di Jombang. (WENNY ROSALINA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Tiga Raperda yang dibahas super kilat disahkan DPRD Jombang, kemarin (22/6). Semua Fraksi memberikan catatan. Utamanya terkait degan regulasi Bank Jombang yang diminta lebih memberi manfaat terutama kepada UMKM di Jombang.

Tiga Raperda yang disahkan itu Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Serta Perubahan atas Perda Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Jombang.

“Bank Jombang lebih meningkatkan kinerja, mampu mendorong perekonomian masyarakat dan menjadi andalan kontribusi PAD Jombang,” kata Hari Purwanto, juru bicara Fraksi Partai Demokrat. Bank Jombang yang sudah sejajar dengan bank lain harus bisa menjadi andalan masyarakat Jombang, baik dalam hal menabung, permodalan dan alternatif UMKM yang butuh pinjaman modal.

“Bank Jombang harus mengutamakan masyarakat Jombang, bantu UMKM yang membutuhkan modal dengan bunga rendah, agar semakin dipercaya masyarakat,” ungkap Isman, perwakilan dari Fraksi Amanat Restorasi.

Begitu juga penetapan tipelogi Dinas Kesehatan Jombang yang sebelumnya tipe B, menjadi tipe A juga menuai banyak catatan dari wakil rakyat. Diantaranya harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan tenaga yang mumpuni di bidangnya.

“Tentu saja harus ada perbaikan kualitas dan peningkatan pelayanan,” sahut Fatimatuz Zahro perwakilan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, semua memberi apresiasi dengan sejumlah catatan, agar pemkab bisa meningkatkan PAD ke depan dari berbagai potensi yang ada.

“PPP menerima Raperda ini untuk ditetapkan menjadi perda, dan kami menunggu realisasi dan komitmen Pemkab Jombang,” tegas Tri Suprianto juru bicara Fraksi PPP. Penegasan senada disampaikan Ketua DPRD Mas’ud Zuremi yang meminta pemkab memerhatikan semua catatan. “Saya berharap tiga perda ini ke depan menjadikan Jombang lebih baik, dengan memerhatikan beberapa catatan yang sudah diberikan,” pungkasnya.

Selain dihadiri Bupati Mundjidah Wahab, sidang paripurna ini juga dihadiri Wabup Sumrambah, Sekda Akhmad Jazuli dan unsur Forkopimda Jombang.

(jo/wen/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia