alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Penyidikan Kasus Limbah B3; Kendala Administrasi, Tahap Dua Gagal

18 Juni 2020, 10: 55: 03 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Penyegelan pabrik yang dilakukan petugas di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto beberapa waktu lalu.

Penyegelan pabrik yang dilakukan petugas di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto beberapa waktu lalu. (ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Proses tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) kasus pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang diduga ilegal di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto harus tertunda. Penyebabnya administrasi tak lengkap.

”Rencananya memang ini tadi akan diserahkan, tapi karena beberapa pertimbangan akhirnya masih konsultasi saja. Tahap dua dijadwalkan di lain waktu,” terang Kasipidum, Kejari Jombang Tedhy Widodo.

Tedhy menyebut, kendala yang masih dihadapi hingga kemarin adalah terkait kepastian penerimaan tersangka dan barang bukti yang disebutnya masih harus dilengkapi. ”Karena penyerahan dari Surabaya ke Jombang, kami minta penyerahan tersangka dan BB ini secara utuh dan pasti,” lanjutnya.

Terlebih, dalam kasus ini pasal yang dijerat penyidik disebutnya tak mewajibkan tersangka ditahan. ”Ya karena pasal yang disangkakan ancamannya di bawah lima tahun, jadi kemungkinan kan tidak ditahan, karenanya kami minta itu didetailkan dulu,” tambahnya.

Kendati demikian, upaya pemeriksaan berkas bersama disebutnya juga sudah dilakukan. Tim dari Kejaksaan Negeri Jombang, disebut Teddy telah meninjau juga lokasi penyimpanan barang bukti limbah B3 ini. ”Setelah ditunda ini, kami ya akan menjadwalkan lagi, pastinya belum bisa disebut, tapi dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mei 2018 lalu, tim PPNS dari Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra telah mendatangi pabrik pengolah aluminium untuk dijadikan beberapa peralatan rumah tangga di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Petugas yang datang, memasang beberapa garis larangan melintas di dua gudang pabrik.

Hingga dua tahun kemudian, Penyidik PNS dari Balai Gakkum Wilayah Jawa, Bali, NTT/NTB (Jabalnusra) menetapkan JF, pemilik UD LJM pabrik aluminium asal Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto sebagai tersangka sejak (25/2) lalu. Kendati ia tetap tidak ditahan.

JF, disangka telah menyalahi  proses pengolahan limbah jenis B3  di perusahaannya diduga tanpa izin. Ia dijerat dengan Pasal 102, 103 jo Pasal 59 ayat (4), dan atau Pasal 104 jo Pasal 60, dan atau Pasal 109 jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia