alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Terima Laporan Kasus PTSL Sumbermulyo, Kajari Jombang: Masih Diproses

18 Juni 2020, 10: 26: 35 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto (ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Pihak Kejaksaan Negeri Jombang akhirnya angkat bicara soal pengaduan yang dilakukan warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto. Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto memastikan, proses hukum terkait pengaduan tersebut masih berlangsung.

“Benar, untuk pengaduan kita pastikan memang ada dari belasan warga Desa Sumbermulyo, mereka merasa dipungli dalam pengurusan PTSL 2019,” ucapnya. Usai menerima pengaduan itu pihaknya telah melakukan pemanggilan ke sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.

“Baik pelapor (warga) maupun pihak terlapor (pemerintah desa, Red) juga panitia sudah dimintai keterangan. Statusnya masih saksi, belasan mungkin yang sudah dipanggil,” lanjutnya. Hanya saja, Sigit mengaku tak bisa membuka detil hasil pemeriksaan itu kepada publik.

Pihaknya beralasan hal ini lantaran proses pulbaket masih terus berlanjut. “Kalau hasilnya tunggu kalau sudah masuk penyidikan, sekarang belum bisa,” tambahnya. Ia menyebut, untuk masyarakat yang menjadi pelapor agar terus aktif memberikan informasi ke pihaknya. Masyarakat diharapkan mau proaktif untuk melapor jika memang merasa dirugikan atau merasa dipungli dalam pengurusan PTSL.

“Jadi pengaduan kemarin kan masih perwakilan, kalau ada warga lain yang juga merasa dipungli, silakan saja melapor,” tegasnya.

Sementara itu Kartoyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang meminta pungli harus segera diselesaikan. Apabila ditemukan pelanggaran, maka harus ditindak sesuai aturan yang ada. Menurutnya, program sertifikasi tanah massal sudah diatur ketat oleh pemerintah. Baik itu menyangkut biaya yang dikenakan serta aturan pendukung lainnya.

”Jangan sampai program yang dibutuhkan masyarakat ini disalahsalahgunakan oleh oknum demi meraup keuntungan pribadi. Kasihan warga,” ucap dia. Dugaan pungli ini harus menjadi bahan evaluasi ke depan. BPN harus lebih masif lagi melakukan sosialisasi ke masyarakat. 

Dengan sosialisasi itu masyarakat juga mengetahui harus membayar biaya dan panitia PTSL harus memungut biaya berapa. “Pasti tidak ada celah bagi oknum yang mencari keuntungan sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto mengeluhkan adanya pungli pengurusan sertifikat massal dalam program PTSL 2019. Saat itu, warga diminta untuk membayar sejumlah uang, diluar pembayaran pendaftaran resmi. Jumlahnya mencapai Rp 500 ribu per sertifikat.

Usai mendaftar, warga hingga kemarin belum menerima sertifikat yang telah dibayar. Warga kemudian melaporkan dugaan tindakan pungli ini ke Kejaksaan Jombang dan mengaku sudah diperiksa.

Kades Sebut Urusan Panitia

TERPISAH, Fuad Kades Sumbermulyo mengakui dari 3.336 pendaftar program sertifikat masal atau PTSL sementara hanya 2.000 yang sudah jadi. Sampai sekarang menyisakan hingga 1.000 pendaftar.

“Jadi ada 3.336 yang mendaftar plus wakaf dan aset desa. Yang sudah jadi menurut BPN 2.000 sertifikat, yang dibagikan kemarin baru 1.000 secara simbolis. Sisanya dalam waktu dekat,” katanya saat dikonfirmasi Rabu kemarin (17/6).

Sehingga saat ini masih ada sisa 1.000 lebih pendaftar yang pengurusan sertifikatnya belum selesai. Setiap pendaftar biaya keperluan pengurusan itu disebutnya Rp 150 ribu. Jika dikalkulasi biaya keperluan setiap pendaftar Rp 150 ribu dikalikan 1.000 pendaftar, maka total sekitar Rp 150 juta.

Lantas kemana larinya uang itu? Menurut Fuad, sudah menjadi tanggungjawab panitia. “Jadi begini, di desa kan ada kepanitiaan. Artinya semua keperluan ada di panitia,” imbuh dia.

Termasuk biaya keperluan pengurusan sertifikast menjadi tanggungjawab panitia. “Perangkat desa hanya menyediakan riwayat tanah, Letter C dan SPPT. Untuk pendaftaran urusan panitia,” terang Fuad.

Sebelum panitia terbentuk, jelasnya, dilakukan seleksi terlebih dahulu. “Waktu itu tiap dusun kita mengundang beberapa warga, sehingga mengajukan calon panitia. Intinya ada seleksi pembentukan panitia, sesuai yang disampaikan BPN,” papar dia.

Sehingga seluruh keperluan program itu dia menjadi tanggungjawab panitia. “Jadi tiap pemohon Rp 150 ribu yang mengelola apakah itu buat beli materai, patok dan sebagainya urusan panitia,” pungkasnya.

(jo/riz/yan/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia