alexametrics
Selasa, 04 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

DLH Jombang Masih Belum Ketahui Pemilik Bekas Galian C di Plosogenuk

16 Juni 2020, 10: 29: 19 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kuari bekas galian C di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak.

Kuari bekas galian C di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak. (ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Hampir dua minggu kuari bekas galian C di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, memakan korban jiwa. Anehnya hingga sekarang, DLH Jombang masih belum mendapat data pemilik bekas galian ilegal. Bahkan, upaya penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian juga belum membuahkan hasil.

”Belum, sampai hari ini belum mendapat data pemilik lahan,” ujar Amin Kurniawan, Kabid Konservasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang kemarin. Dia mengaku baru akan bertemu dengan kepala desa hari ini. Tingkat kesulitan mencari data yang dirasakannya, karena lahan  puluhan hektare tersebut bukan satu pemilik.

Sehingga, pihak desa perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apalagi bekas galian ilegal tersebut tidak dilakukan reklamasi dalam kurun waktu yang cukup lama. ”Pemilik lebih dari satu, kerusakan lahan di sana sudah mencapai kurang lebih 30 hektare,” bebernya.

Ia menyebut, puluhan hektare tersebut belum ada yang direklamasi. Karena itu pihaknya akan melakukan kajian kegunaan lahan galian lebih lanjut. ”Maaf belum bisa kami share ke media hasil kajian kami di lapangan,” dalihnya.

Terlebih, kajian yang sudah dilakukan akan terlebih dahulu dilaporkan ke bupati, apakah nanti mendapat persetujuan atau tidak. ”Karena yang menentukan tidak hanya DLH,” katanya. Meski begitu, Amin menyebut lahan milik pribadi tidak bisa diambil alih pemkab. ”Ya, paling tidak nanti bisa dikelola kelompok masyarakat (Pokmas) setempat,” pungkas Amin.

Sejak Awal Melanggar Hukum

TERPISAH, Aan Anshori Direktur Link (Lingkar Indonesia untuk keadilan) Jombang menilai galian ilegal di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak yang dua kali menelan korban jiwa anak-anak, sejak awal sudah melanggar hukum.

“Jadi ini bukan tambang baru, apalagi 30 hektare. Bagaimana mungkin bupati bersama Forkopimda bisa kebobolan membiarkan tambang seluas itu bisa beroperasi tanpa izin. Jelas sudah melanggar hukum,” katanya Senin kemarin (15/6).

Terlebih, lanjut Aan, tambang ilegal sudah memakan korban jiwa lebih dari satu kali. “Bagi saya ini ada dua hal yang berpotensi jadi pintu masuk kepolisian melakukan penyelidikan bahkan penyidikan. Pertama faktor kelalaian dan kedua soal pembukaan lahan dulu bagaimana, sampai bisa ilegal,” tuturnya.

Dia pun mengingatkan problem tambang di Jombang selama ini tak pernah selesai dengan serius. “Saya prihatin ada lagi korban meninggal dunia di bekas galian atau tambang. Apalagi galian ilegal, bagaimana prosesnya dulu? Karena di Jombang tidak pernah dibahas dan diselesaikan secara menyeluruh hingga tuntas,” beber Aan.

Karena itu pihak kepolisian harus melangkah serius. Tidak hanya memberi statmen tanpa ada tindak lanjut yang menghasilkan. “Mau sampai kapan terus begini, saya sebenarnya sudah berkali-kali menmyampaikan sampai kapan masyarakat jadi korban atas kelalaian ini. Polisi harusnya dapat dengan mudah menetapkan, karena pasti galian ada pemilih dan orang yang terlibat,” terangnya.

Tidak hanya itu, pemkab tak boleh diam begitu saja. “Bagaimana pun caranya bupati atau dewan melakukan pendataan dan memastikan kuari bekas lubang tambang ini ditutup. Supaya tidak ada lagi korban meninggal, sebab jika terus dibiarkan mau sampai berapa ada korban,” pungkas Aan.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia