alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Kasus Anak Tenggelam di Bekas Galian C, Polres Jombang Lakukan Lidik

14 Juni 2020, 13: 33: 18 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kuari bekas galian tak bertuan di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak.

Kuari bekas galian tak bertuan di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak. (ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Tewasnya Firman Santoso, bocah 13 tahun di kuari bekas galian tak bertuan di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak, akhirnya memantik atensi pihak kepolisian. Satreskrim Polres Jombang baru memulai kegiatan penyelidikan.

“Terkait galian itu, kita mulai lidik ya,” terang Iptu Cristian Kosasih, Kasatreskrim Polres Jombang kemarin (12/6). Ia menyebut, sudah menerjunkan tim ke lapangan untuk mengecek langsung keberadaan galian. Hanya saja, sejauh ini pihaknya belum mendapat banyak data di lokasi.

Ia beralasan, kuari bekas galian yang menewaskan anak itu sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. “Kita masih mencoba mencari tahu siapa pemilik galian, karena aktivitasnya sudah berhenti lama,” lanjut dia.

Karena minimnya data itulah ia masih terus berusaha melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan instansi terkait. “Yang jelas kalau sudah ketemu pemiliknya akan kita panggil. Kita perlu mintai keterangan kenapa tidak ada reklamasi di sana,” tegasnya.

Sebelumnya, Firman Santoro, seorang anak warga Desa Plosogenuk ditemukan tewas setelah berenang di sebuah kuari bekas galian C di Dusun Ngaren, Desa Plosogenuk, Kamis lalu (4/6) . Ia tewas lantaran tak mampu berenang di kuari yang sangat dalam itu.

Lima tahun lalu, tepatnya 12 Desember 2015, empat siswi SDN 1 Sukorejo Perak juga tewas di kuari bekas galian. Mereka adalah Eva Trianggraini (10), Fatikhul Khusna Aprilia (10), Anggik Arianti (10) dan Devi Anugrah Cahyani (11). Namun tewas empat siswa itu di kuari beda lubang dengan Firman. Saat itu, mereka bersama belasan siswa lain tengah mengikuti outbond ke lokasi galian bersama guru pendamping.  

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang  memastikan, jika galian yang menewaskan total lima anak tersebut adalah galian ilegal. Penambangan itu dulu digunakan untuk keperluan material pembangunan jalan tol. Kondisi di area itu, juga mengkhawatirkan. Karena bekas kuari membentuk cekungan dengan bentuk hingga kedalaman puluhan meter dan luas puluhan hektare.

Galian Material Jalan Tol Tak Sumbang PAD, Pemkab Jadi Penonton

BANYAK galian ilegal di Jombang membuat pemkab terlihat seperti jadi penonton. Sebab, tak ada sumbangsih pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk. Utamanya pengerukan material untuk keperluan pembangunan jalan tol.

Eksan Gunajati Kepala Bapenda Jombang mengungkapkan, pendapatan dari galian untuk material proyek tol saat itu ngeblong. Meski kini menimbulkan kerusakan lingkungan sangat luas, tak sepeser pun pendapatan yang diterima pemkab.

’’Waktu itu memang tidak ada pendapatan daerah dari galian karena belum ada payung hukumnya,’’ katanya Jumat kemarin (12/6). Lantaran belum memiliki aturan itulah sehingga tidak ada pendapatan yang masuk daerah sama sekali. ’’Memang aturan untuk narik waktu itu tidak ada. Karena kalau narik ada aturannya per kibik berapa, izin siapa yang memberi,’’ imbuh dia.

Terlebih, untuk penarikan juga harus dari titik galian yang legal atau berizin. ’’Intinya berangkat dari perizinan, kalau legal dan ada payung hukumnya maka bicara retribusi. Penarikannya itu juga harus ada perda,’’ sambung Eksan.

Termasuk kuari yang memakan korban jiwa di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak notabene untuk material pengurukan jalan tol, tidak ada sumbangsih sepeserpun dari galian itu yang diterima pemkab. ’’Kalau tidak salah baru ada perda sekitar 2013,’’ sambung dia.

Tak pelak saat itu pemkab hanya bisa mengamati aktivitas galian. ’’Akhirnya jadi penonton juga,’’ tegasnya. Diakui, saat itu pengurukan keperluan jalan tol membutuhkan sangat banyak material tanah uruk. ’’Wakti itu saya masih di asisten. Terkait galian untuk tol membutuhkan 9 kubik untuk dua sesi. Tidak ditunjuk didapat darimana. Bicara perizinan waktu itu juga belum punya aturan,’’ pungkas Eksan.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang sudah melakukan kajian kuari bekas galian yang memakan korban di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak. Hasilnya, kerusakan lingkungan terlihat sangat luas hingga 30 hektare.

Amin Kurniawan, Kabid Konservasi DLH Jombang mengaku, tingkat kerusakan lingkungan di bekas penambangan itu cukup parah hingga mencapai 30 hektare. Sehingga harus dilakukan reklamasi menyeluruh. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) bersumber galian C di Jombang terbilang minim. Dalam tiga tahun terakhir, pendapatan yang masuk tak mencapai Rp 300 juta.

(jo/fid/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia