alexametrics
Rabu, 08 Jul 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Penyidikan Kasus Limbah B3 di Desa Tambar Segera Rampungkan Tahap Dua

04 Juni 2020, 15: 45: 00 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Mei 2018 lalu, tim PPNS (Penyidik Pengawai Negeri Sipil) dari Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra telah mendatangi pabrik pengolah bahan aluminium di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto.

Mei 2018 lalu, tim PPNS (Penyidik Pengawai Negeri Sipil) dari Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra telah mendatangi pabrik pengolah bahan aluminium di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. (ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – JF, tersangka kasus limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) harus bersiap menghadapi proses sidang. Menyusul penyidik segera merampungkan proses tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) ke kejaksaan. Direncanakan pertengahan bulan ini.

”Jadi setelah kita koordinasi sama penyidik dan jaksanya, tahap dua kira-kira dilaksanakan 17 Juni nanti, tapi kami akan kroscek kembali,” ucap Muhammad Nur, Kepala Balai Pengamanan dan penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) kemarin.

Proses tahap dua tersangka asal Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto yang sekaligus pemilik UD LJM pabrik pengolah bahan aluminium akan dilaksanakan berjenjang. ”Ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) dulu, setelah itu kita bersama-sama serahkan ke Kejari (Kejaksaan Negeri) Jombang. Karena persidangan di Jombang nanti,” lanjutnya.

Sebelumnya, Mei 2018 lalu, tim PPNS (Penyidik Pengawai Negeri Sipil) dari Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra telah mendatangi pabrik pengolah bahan aluminium di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto.

Dalam kegiatan sidak itu, petugas juga menyegel dua gudang di areal pabrik. Dari hasil penyelidikan, penyidik dari Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra menetapkan JF, pemilik UD LJM pabrik aluminium asal Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto sebagai tersangka sejak (25/2). ”Berkas sudah P21(lengkap), tinggal melanjutkan tahap duanya,” terang Muhammad Nur, Kepala Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra.

JF, disangka telah menyalahi  proses pengolahan limbah B3 di perusahaannya dan dilakukan tanpa izin. Ia dijerat dengan Pasal 102, 103 jo Pasal 59 ayat (4), dan atau Pasal 104 jo Pasal 60, dan atau Pasal 109 jo Pasal 36 UU RI nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia