alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Kasus Data Ganda, Validasi Penerima BLT Dana Desa Dipasrahkan ke Desa

04 Juni 2020, 10: 03: 53 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: penyaluran bantuan langsung tunai terdampak Covid-19.

ILUSTRASI: penyaluran bantuan langsung tunai terdampak Covid-19. (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Data ganda penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) dampak Covid-19 masih diverifikasi. Itu setelah verifikasi sekaligus validasi data ini diserahkan ke masing-masing desa.

Sollahuddin Hadi Sucipto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang menerangkan, sampai saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan desa. Karena validasi data diserahkan sepenuhnya ke pihak desa.

“Jadi validasi ini di tingkat desa karena mereka yang sudah memegang semua data,” katanya Rabu kemarin (3/6). Menurut dia, diserahkannya validasi ke desa lantaran pihak desa yang sudah mengantongi setiap penerima bantuan. Baik penerima bantuan dari Kemensos, APBD Kabupaten Jombang, APBD Propinsi maupun BLT DD.

“Kalau sudah begitu tingakatan desa sudah cukup. Tidak sampai kabupaten, karena kita yang di kabupaten sebenarnya membantu. Atau meminimasilir hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuh dia. Karena itu pihaknya sudah meminta setiap desa agar segera menyelesaikan validasi itu.

Bukan hanya terkait data ganda yang memicu persoalan bantuan dobel pada pencairan bantuan tahap pertama. Untuk problem lainnya juga diserahkan sepenuhnya ke desa. “Memang kemarin pasti ada yang ganda, lalu tidak berhak dan sebagainya. Itu yang kami minta segera divalidasi. Kalau sudah selesai ya sudah, dijalankan sesuai mekanisme yang ada,” terang dia.

Saat ditanya ada berapa riil penerima bantuan data ganda, lagi-lagi ia mengaku tak hafal. “Belum sampai mendetil berapa, cuma kemarin ada yang ganda misal dengan Kemensos kami minta segera dikembalikan ke rekening desa,” pungkas Shollahuddin.

Seperti diberitakan sebelumnya, pendataan bantuan sosial tunai amburadul karena banyak data penerima bantuan dobel. Hal ini memaksa pemerintah harus melakukan verifikasi ulang. Baik bantuan yang dikucurkan  dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, Kemensos maupun BLTD DD.  

Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) pernah menyampaikan dalam analisanya, faktor yang menyebabkan data ganda atau bahkan bisa disebut rancu karena problem teknis maupun substantif. “Untuk itu harus lebih transparan dalam proses pengumpulan, seleksi hingga publikasi data,” ungkapnya.

Selama masa pendataan, lanjut dia, harus melibatkan seluruh komponen yang ada di desa. Sehingga hal ini bisa lebih terbuka dan benar-benar mendapat data valid yang bisa dipertanggungjawabkan.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia