alexametrics
Kamis, 16 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

58 Ribu Data Penduduk Jombang Bermasalah, Dampaknya ke Program Bansos

30 Mei 2020, 14: 36: 44 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Masduqi Zakaria, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang

Masduqi Zakaria, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Masalah data ganda yang berdampak pada bantuan sosial (bansos) diakui Masduqi Zakaria Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang. Salah satunya dipengaruhi nomor induk kependudukan (NIK). Akibatnya, penerima bantuan menerima lebih dari satu program.

“Jelas itu pengaruh, pasti. Karena datanya ganda atau bermasalah,” katanya dikonfirmasi kemarin (29/4). Diakui sampai saat ini data kependudukan yang bermasalah di Jombang masih banyak. Data terakhir yang dia kantongi tercatat total ada 58.485 orang. Rinciannya, masing-masing 9.608 orang memiliki data ganda, 10.086 orang anomali, serta 38.791 orang yang non-aktif.

“Makanya sejak April 2019 sudah kami sampaikan ke camat ada sekian data masing-masing kecamatan yang bermasalah. Ternyata itu belum maksimal. Akhirnya September kita laksanakan lagi, langsung kami sampaikan ke desa juga belum maksimal,” imbuh dia.

Pihaknya kembali melakukan upaya agar data tersebut segera valid Februari lalu. “Sudah kami sampaikan ke 20 kecamatan, masing-masing desa diwakili empat orang. Kades, ketua BPD, dan tim penggerak PKK serta operator desa. Sudah kami sampaikan datanya untuk segera dilakukan perbaikan,” ungkap Masduqi.

Penyampaian itu dilakukan karena menyelesaikan problem data ganda dia tak bisa berjalan sendiri. Data ganda misalnya, butuh keputusan yang bersangkutan untuk melakukan pengurusan. “Jadi yang bisa menentukan itu yang bersangkutan. Misal ganda kependudukan tercatat di desa lain, maka orangnya ini menentukan mau tercatat di desa mana. Lalu data bisa diperbarui,” beber dia.

Karena itu dia berharap masing-masing desa kini juga aktif membantu warga yang memiliki data ganda. Segera melakukan perbaikan sehingga bantuan bisa tepat sasaran. “Harapan saya kepada desa dalam memberikan data ini tidak lagi manual. Langsung lewat sistem. Ketika memasukkan si A misalnya, jadi langsung tahu, biar nanti datanya bisa diperbaiki. Karena perbaikan ini berkaitan dengan yang bersangkutan,” papar Masduqi.

Menurut dia, sebelumnya dia sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Jombang terkait adanya data ganda tersebut. “Kami sudah memberi rumah atau fasiltas ke dinas sosial, dari sana (Dinsos, Red) meneruskan ke desa terkait Bansos. Sehingga ketika operator desa memasukkan data itu sudah lewat apilkasi atau sistem. Tidak manual lagi,” pungkasnya.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia