alexametrics
Kamis, 16 Jul 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Akibat Data Ganda, 18 Ribu KK di Jombang Terima Bantuan Sosial Dobel

29 Mei 2020, 12: 43: 33 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Penyaluran BLT di Desa Sumberagung Megaluh.

ILUSTRASI: Penyaluran BLT di Desa Sumberagung Megaluh. (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Perbaikan data bantuan sosial warga terdampak Covid-19 tahap pertama yang digemborkan, tak terbukti. Setidaknya ini terlihat dari adanya sekitar 18.000 kepala keluarga (KK) di Jombang yang mendapat dobel bantuan karena data ganda. 

”Dari laporan yang masuk ada sekitar 18.000 KK hampir dari seluruh kecamatan di Jombang, mereka mendapat bantuan dobel,” ujar M Saleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, kemarin (28/5). Setelah dianalisa secara internal pasca pencairan bantuan tahap pertama rampung, lanjutnya, sebagian besar data ganda itu terdapat pada bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi dengan bantuan yang bersumber dari Kemensos RI.

Hanya saja, dirinya mengakui masih belum melakukan pengecekan kecamatan mana yang paling banyak menerima  bantuan dengan data ganda ini. Ia lantas mencontohkan data ganda yang dimaksud itu dalam satu KK menerima dua program bantuan. Misalnya, di pencairan BLT Propinsi dapat, namun di pencairan bantuan Kemensos RI nama tertera di KK itu juga dapat. 

”Kemarin memang kebanyakan dari bantuan itu. Untuk dari kecamatan mana yang paling banyak saya belum tahu. Masih dalam tahap evaluasi,” ungkapnya. Pendataan ini diakui juga mengacu pada nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Dikatakan, setelah dilakukan pengecekan dengan Kominfo dan Dispendukcapil banyak ditemukan satu NIK yang justru digunakan sampai tiga orang, semisal si A mempunyai NIK sama dengan si B dan si C. Terkadang juga nama berbeda satu alamat. Sehingga hal ini juga berdampak pada warga yang mendapat bantuan dobel.

”Untuk tahap kedua ini harus benar-benar diperbaiki NIK-nya, kalau ini sudah diperbaiki saya yakin bisa meminimalisir data ganda,” terangnya. Tak hanya itu, pada pencairan tahap kedua nanti juga akan dilakukan pendataan ulang. Pendataan ini untuk menyisir warga terdampak yang terlewati dan belum tercatat sebagai penerima bantuan.

”Jadi data warga penerima bantuan APBD propinsi, kabupaten dan Kemensos kita evaluasi total hingga akhir Mei,” tambahnya. Menurutnya, satu program bantuan akan sangat membantu bagi warga terdampak. Dia lantas mencontohkan bila bantuan APBD Propinsi yang ganda, maka Rp 200 ribu dikalikan 18.000 orang, maka total Rp 3,6 miliar yang bisa dimanfaatkan warga lain. “Uang sebesar itu bisa digunakan untuk warga terdampak lain yang terlewat tadi,” terangnya.

Ia juga meminta kepala desa maupun kecamatan melakukan penyisiran warga yang belum terdata secara clear and clean. Sehingga data kedua nanti bisa mendekati sempurna. ”Untuk data 100 persen sempurna tidak bisa, karena data dinamis selalu berubah. Semisal warga yang meninggal atau yang pindah,” pungkasnya.

Sayang, perihal data ganda yang dipengaruhi satu NIK digunakan untuk tiga nama, Masduqi Zakaria Kepala Dispendukcapil Jombang belum bisa dikonfirmasi. Sambungan selulernya dihubungi beberapa kali tidak diangkat. Meski terdengar nada sambung namun belum ada jawaban. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp belum ada balasan.

Verifikasi Ulang Data Ganda

SEMENTARA itu Sholahuddin Hadi Sucipto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang menjelaskan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) tahap dua masih dilakukan verifikasi. Itu setelah masih adanya data ganda penerima bantuan.

“Jadi pencairan tahap dua ini ada verifikasi dulu, karena ada penerima ganda dengan BLT Kemensos yang turun. Sekarang masih dilakukan perbaikan,” katanya kemarin (28/5). Sayang, ia enggan menyebut total ada berapa data ganda yang muncul selama pencairan tahap pertama, sebelum lebaran kemarin.

Solahudin hanya menyampaikan, laporan terakhir penyaluran bantuan sosial terdampak Covid-19 tahap pertama sudah kelar. Adapun data ganda yang dimaksud ini dalam satu KK menerima dua jenis bantuan, yaitu BLT DD dan bantuan dari Kemensos RI. “Laporan terakhir belum tahu berapa, cuma realisasinya 42.293 penerima,” sebutnya.

Karena itulah perlu dilakukan verifikasi ulang pada semua data yang ganda tersebut. Dengan harapan, pada pencairan tahap berikutnya sudah tidak ada lagi problem penerima ganda seperti sebelumnya. “Harapannya seperti itu, kalau nanti memang langsung dieksekusi tidak apa-apa,” sambung Solahudin.

Kendati demikian, pihaknya berusaha menarget semua bisa selesai. Apalagi di rencana pencairan bansos tahap kedua, direncanakan awal bulan Juni sudah kelar. “Targetnya awal bulan sudah selesai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penyaluran BLT DD di Jombang menuai banyak problem. Tidak hanya satu dua desa, persoalan data penerima bantuan itu hampir merata di semua kecamatan. Mulai dari penyaluran bantuan yang molor dan banyaknya data ganda. Termasuk adanya beberapa desa yang mengklaim DD tahap pertama sudah habis. Seperti Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Desa Pulosari serta Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng.

(jo/fid/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia