alexametrics
Kamis, 09 Jul 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Komisi A DPRD Jombang Berharap Kasus Perpustakaan Desa Tak Menguap

28 Mei 2020, 16: 42: 02 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang.

Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Komisi A DPRD Jombang berencana akan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang. Selain mencari tahu program perpustakaan desa, rencana itu sekaligus untuk klarifikasi terkait pengadaan proyek yang bersumber dari dana desa (DD).

”Memang kita masih mendengar dari media terkait pengadaan Perpusdes itu. Tapi kami akan mencari keterangan ke dinas terkait,” ujar Kartiyono, Sekretaris Komisi A kemarin. Politisi dari Fraksi PKB ini juga mengapresiasi langkah Kejari Jombang yang melakukan pengusutan.

”Kalau aparat penegak hukum sudah berjalan, kita tunggu hasilnya seperti apa. Karena yang mengetahui sejauh mana pelanggaran dan penyimpangan itu hanya aparat penegak hukum,” bebernya.

Hanya saja, dia menegaskan agar kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas. Jangan sampai, kasus ini menguap di tengah jalan. Pengusutan tuntas diharapkan bisa membuat efek jera bagi pelaku, apabila memang diketahui melanggar. ”Agar tidak menyisakan prasangka di tengah-tengah masyarakat,” terangnya.

Siapapun oknum dibalik proyek tersebut harus dibongkar. Meskipun berasal dari keluarga petinggi pejabat pemkab. ”Jangan sampai menjadi bola liar. Karena kasus ini juga sudah menjadi perhatian publik. Apabila terbukti melanggar, maka harus ditindak sesuai Undang Undang yang berlaku,” tegas Karyono.

Sementara itu, Shollahuddin Camat Peterongan mengaku sebelumnya turut dimintai keterangan pihak Kejari Jombang terkait program perpusdes. Tepatnya sebelum Ramadan lalu. Pihak kecamatan juga diminta mengirim dokumen LPj penggunaan DD.

“Iya benar sebelum puasa, semua camat dipanggil,” katanya dikonfirmasi kemarin (27/5). Dalam pemanggilan itu diakui banyak pertanyaan yang dilontarkan penyidik. Utamanya terkait perpusdes meski di Kecamatan Peterongan tidak ada program perpusdes yang bersumber dari DD.

“Jadi di Kepuhkembeng itu ada program perpustakaan tapi hibah provinsi. Sudah dalam bentuk buku dan rak, kalau dari DD selama saya menjabat di Peterongan belum ada,” imbuh dia.

Tidak hanya itu, dirinya juga diminta untuk mengirim LPj penggunaan DD. Permintaan kejaksaan itu sudah dipenuhinya juga sebelum Ramadan. “Sudah kita cukupi dan sudah dikirim sebelum puasa. Ada 14 desa yang sudah dikirim,” pungkas dia.

(jo/yan/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia