alexametrics
Senin, 13 Jul 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Selidiki Proyek Perpustakaan, Kejari Kumpulkan LPJ Desa di Mojoagung

25 Mei 2020, 05: 51: 50 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Perpustakaan desa.

ILUSTRASI: Perpustakaan desa. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Semua desa di Kecamatan Mojoagung mengumpulkan dokumen pertanggungjawaban selama dua tahun terakhir. Pengumpulan dokumen ini atas pemintaan Kejari Jombang terkait dengan dugaan penyelewengan dana desa (DD) hingga proyek perpustakaan desa 2018.

“SPj tahun angaran 2018-2019 dari 18 desa di Kecamatan Mojoagung diminta kejari, termasuk yang mengalokasikan untuk perpustakaan,” ucap salah seorang sumber sambil menunjukkan foto kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin (22/5). 

Dalam foto yang ditunjukkan itu terlihat ada 15 tumpukan kertas dan kardus yang ditali dan diletakkan di lantai dekat meja. Warga Mojoagung ini menyebut lokasi foto diambil di salah satu ruangan di kantor kecamatan. “Jadi yang itu seluruhnya dokumen, dikumpulkan di ruang Kasi Pemdes Kecamatan Mojoagung,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Mojoagung Aminatur Rokhiyah tak menampik. Pihaknya menyebut memang sedang ada upaya pengumpulan dokumen dari seluruh desa. “Jadi tahun 2018 dan 2019 semua diminta dikumpulkan, kita cuma memfasilitasi,” ucapnya.

Dia tak menjelaskan secara detail alasan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban desa itu. Dokumen yang dikumpulkan atas permintaan kejari lantaran sedang ada proses pemeriksaan. Ya kurang lebih seperti yang ramai di media itu, ada dugaan penyelewengan DD, sama perpustakaan juga, selebihnya saya tidak tahu,” lanjut Aminatur.

Di Mojoagung, jelasnya, memang ada satu desa yang ikut dalam program pengadaan perpustakaan desa 2019. Hanya, ia tak menyebut pasti berapa anggaran yang dialokasikan. “Kalau di Mojoagung ada di Desa Johowinong saja, satu itu,” imbuhnya.

Hingga kemarin, ia menyebut hampir seluruh desa sudah menyerahkan dokumen pertanggungjawaban. “Kecuali Dukuhmojo hanya 2018, karena 2019 tidak ada penyaluran DD di sana. Dokumennya juga masih di kantor, belum saya kirim ke kejaksaan,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Yulius Sigit Kristanto enggan berbicara banyak perihal pengumpulan dokumen pertanggungjawaban semua desa. Pihaknya hanya menjawab seluruh pengumpulan data itu masih dalam proses. “Masih pulbaket, itu saja,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, program perpustakaan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) menjadi atensi serius Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Ada beberapa camat yang dimintai keterangan penyidik. Pemanggilan camat itu terkait program pengadaan perpustakaan desa yang diduga tidak sesuai. Sejauh ini tim masih terus melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan).

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia