alexametrics
Minggu, 07 Jun 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Data Bansos Amburadul, Pemkab Jombang Didorong Lakukan Verifikasi

22 Mei 2020, 12: 50: 11 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten Jombang.

ILUSTRASI: Penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten Jombang. (Wenny Rosalina/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Pendataan bantuan sosial tunai yang amburadul pada pencairan baru-baru ini, memaksa pemerintah harus melakukan verifikasi ulang. Baik bantuan yang dikucurkan  dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, Kemensos maupun bantuan langsung tunai dana desa (BLTD DD).  

“Saya melihat masih banyak data ganda, hampir di setiap desa terjadi. Untuk itu harus dilakukan verifikasi ulang untuk pencairan tahap selanjutnya,” ujar Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) kemarin (21/5). Dalam analisanya, faktor yang menyebabkan data ganda atau bahkan bisa disebut rancu karena problem teknis maupun substantif.

“Untuk itu harus lebih transparan dalam proses pengumpulan, seleksi hingga publikasi data,” ungkapnya. Selama masa pendataan, lanjut dia, harus melibatkan seluruh komponen yang ada di desa. Sehingga hal ini bisa lebih terbuka dan benar-benar mendapat data valid yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Ada baiknya juga pemkab juga membuka hotline yang mudah diakses warga yang membutuhkan, namun belum tercatat,” tegas Aan. Tak hanya itu, pemkab dan jajaran Forkopimda juga harus menyiapkan sanksi tegas jika ada yang memanipulasi dan tidak akomodatifr dalam melakukan pendataan.

Dirinya juga mengapresiasi sikap masyarakat yang mau mundur saat menerima bantuan karena merasa masih mampu. Sikap ini bisa menjadi contoh bagi keluarga penerima manfaat yang lain, agar berani bersolidaritas dan menjadi teladan untuk menolak bantuan. “Sehingga bantuan bisa disalurkan ke warga lain yang membutuhkan,” tegas Aan.

Sementara, Joko Fattah Rochim Koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menilai ada indikasi permainan dalam setiap pencairan DD. Terutama DD yang baru cair tapi sudah langsung habis, seperti yang terjadi di Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh hingga menggunakan dana talangan untuk BLT DD.

’’Apa memang bisa pakai dana talangan? Lalu SPJ-nya nanti bagaimana,’’ tanya dia. Menurut Fattah, sangat tidak mungkin waktu sekitar satu bulan dana tahap pertama sudah habis dibelanjakan. Terlebih, untuk penyaluran BLT DD sudah ada target dari pusat. Paling lambat sebelum Lebaran.  

Dia pun mengingatkan kades agar tetap berhati-hati dalam menggunakan DD. Bukan tidak mungkin nantinya muncul permasalahan baru. ’’Apalagi DD ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepala desa. Bupati, wali kota atau gubernur tidak bisa intervensi terkait ini,’’ tegas dia.

Untuk itu dia mendesak aparat penegak hukum segera turun. Tidak hanya mengawasi penyaluran bantuan, juga penggunaan dana desa di lapangan.

Sebelumnya, terdapat tiga desa terkendala penyaluran BLT DD lantaran dana tahap pertama yang diklaim sudah habis. Meliputi Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Desa Mojotengah dan Pulosari di Kecamatan Bareng. 

Selain itu, pendataan warga penerima bantuan langsung tunai (BLT) di tingkat desa juga menuai beberapa kendala. Salah satunya ditemukan banyak data tak valid, mulai dari warga yang sudah meninggal dunia, hingga PNS yang masuk daftar penerima. Tak hanya itu, persoalan data ganda juga paling mendominasi.

Misalnya di Desa Tambakrejo, Kecamatan/Kabupaten Jombang saat proses penyesuaian data ditemukan ada 20 lebih data kurang valid. Selain warga meninggal dunia masih dinyatakan sebagai penerima manfaat, data tidak valid itu juga menyebut PNS dan perangkat desa

(jo/yan/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia