alexametrics
Minggu, 07 Jun 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

BLT DD Pacarpeluk Akhirnya Cair, Tapi Rp 600 Ribu Dibagi Tiga Keluarga

20 Mei 2020, 15: 29: 20 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Kantor Desa Pacarpeluk

ILUSTRASI: Kantor Desa Pacarpeluk (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh dilakukan kemarin (19/4). Tidak sama seperti di tempat lain, setiap keluarga hanya menerima uang Rp 200 ribu. Dana bantuan sebesar Rp 600 ribu yang diterimakan itu dibagi untuk tiga keluarga penerima.

“Tadi sudah dapat bantuan dan dibagikan sekitar pukul 09.00. Alhamdulillah saya dapat, dikasih Rp 600 ribu, cuma dibagi untuk tiga KK,” kata S salah satu penerima kepada koran ini kemarin. Setelah dibagi tiga KK, dia akhirnya menerima bantuan Rp 200 ribu.

Dia sendiri tak mengetahui persis alasan pembagian tiga KK tersebut. “Kurang tahu kenapa, katanya biar bantuan merata. Memang hampir satu desa dapat semua, cuma ya begitu rata-rata Rp 200 ribu,” imbuh dia.

Dijelaskan, sebelum uang diterima, ia terlebih dahulu menandatangani penyaluran bantuan. “Terus diberi tahu sama desa, kalau sudah di rumah dibagi tiga keluarga. Jadi sudah diberi tahu,” sambung wanita ini.

Ia kemudian membagi untuk tiga keluarga. Masing-masing orang tua beserta tetangga terdekat. “Jadi sudah ada daftarnya, kalau saya ini dengan bapak sama tetangga. Soalnya bapak dan tetangga tidak dapat bantuan,” terangnya.

Penyaluran BLL DD ini dilaksanakan di SDN Pacarpeluk sejak pagi. Rata-rata, mereka yang menerima bantuan ketika sudah berada di rumah, uang Rp 600 ribu itu dibagi ke tiga keluarga.  

Sepengetahuan dirinya, hampir seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima BLT DD sebesar Rp 600 ribu dibagi untuk tiga keluarga. “Tadi diumumkan kalau tidak salah hari ini (kemarin, Red) ada 109 yang dapat. Itu sama juga, disuruh bagi tiga KK,” tegasnya.

Pengakuan S dibenarkan warga lain yang memang sejak awal tidak terdaftar sebagai penerima bantuan terdampak Covid-19. “Sebenarnya saya ini tidak dapat undangan. Tetangga saya yang dapat, setelah pulang saya dikasih Rp 200 ribu,” sambung Z, warga lainnya.

Dia yang memiliki usaha kecil-kecilan di rumah mengaku sedikit banyaknya terdampak pandemi. “Saya sendiri awalnya tidak tahu, baru dikabari tetangga kalau dapat bantuan. Disuruh desa bagi tiga keluarga,” ungkapnya.

Hingga berita ini ditulis, Bambang Suirman Kades Pacarpeluk belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan seluler pribadinya, hanya terdengar nada sambung masuk tapi tidak diangkat. Begitu pula upaya melalui pesan WhatsApp juga belum dibalas.

Terpisah, Dian, salah satu BPD Pacarpeluk mengakui rencana pembagian BLT DD dilaksanakan (19/5) di SDN setempat. “Di rapat kemarin Insya Allah besok (kemarin, Red) sudah bisa dicairkan,” katanya.

Sementara itu Sholahudin Hadi Sucipto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang ketika dikonfirmasi, belum mengetahui bagaimana alur yang diterapkan dalam penyaluran BLT DD Pacarpeluk.

Termasuk kebijakan penerimaan bantuan yang dibagi tiga KK sehingga masing-masing warga menerima Rp 200 ribu. “Kita belum tahu, yang jelas disampaikan ke KPM jumlah bantuan Rp 600 ribu sesuai aturan,” pungkasnya.

Hal Serupa Terjadi di Desa Lain

SEMENTARA itu Sholahuddin Hadi Sucipto, Kepala DPMD Jombang menyebut dana desa (DD) tahap I yang habis sebelum pembagian BLT DD, tak hanya terjadi di Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh. Hal ini juga terjadi di desa yang pencairannya lebih cepat tahun 2020.

“Memang benar, ada kejadiannya, DD tahap pertama sudah habis, padahal BLT DD belum tersalurkan,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (19/5). Selain di Desa Pacarpeluk, Hadi menyebut kejadian serupa juga terjadi di Desa Pulosari, Kecamatan Bareng.

“Kondisinya juga sama, yang lain kemungkinan juga ada lagi, cuma saya tidak hafal. Pokoknya rata-rata desa ini memang pencairannya di awal,” lanjutnya. Ia lantas mencontohkan proses yang terjadi di Desa Pacarpeluk. Pencairan DD di Pacarpeluk itu dilakukan Februari 2020.

Saat itu, pemdes masih berpedoman pada SE Kemendes sebelumnya terkait DD yakni padat karya tunai, dan penanganan Covid-19. “Sedangkan PMK tentang BLT DD, keluar pada 21 April 2020. Sehingga DD mungkin masih tersisa, tapi tidak cukup untuk disalurkan seluruhnya,” tambahnya.

Saat ditanya perihal penggunaan DD Tahap I yang sudah habis, Sholahudin mengaku tak bisa menjelaskan secara detail. “Ya memang diperuntukkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan dana desa. Kita juga belum mengecek, karena pengawasan kami harapkan melekat di camat,” tegas dia.

Meski begitu dirinya membenarkan adanya upaya Pemdes Pacarpeluk yang tetap menyalurkan BLT DD dengan menggunakan dana talangan. Kendati ia membahasakannya dengan istilah pembayaran definitif. “Jadi kalau di desa itu kan ada istilah panjer, sama definitif. Panjer itu uang ada baru beli, kalau definitif beli dulu, nanti ada SPJ dibayar waktu dana cair. Untuk Pacarpeluk kemungkinan besar pakai sistem definitif,” kilahnya.

Minta Aparat Penegak Hukum Turun

POLEMIK pembagian bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, yang terlambat mendapat respon dari kalangan dewan. Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang meminta agar Inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH) turun tangan.

Dijelaskan, dalam Permendesa No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sudah jelas untuk penanganan Covid-19. ”Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/ 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sudah diatur jelas,” ujarnya kemarin (19/5).

Ia menganalisa, peraturan BLT DD muncul April 2020. Sehingga, apabila anggaran DD sudah habis untuk kegiatan pembangunan fisik, maka dapat disimpulkan pekerjaan dimulai sejak sebelum April. ”Padahal Perbup DD juga disahkan akhir Januari, dan awal Februari banyak desa yang belum mengesahkan APBDes,” ungkapnya.

Jila hal itu benar dilakukan maka pekerjaan proyek sangat cepat dilakukan. Atau sangat mungkin pekerjaan proyek dikerjakan sebelum APBDes disahkan. ”Kalau memang itu dikerjakan sebelum APBDes, maka ini kesalahan besar,” tegas Kartiyono. Dengan begitu berarti sistem pengawasan DD yang dilakukan camat maupun dinas terkait selama ini lemah.

Untuk itu pihaknya mendorong Inspektorat maupun aparat penegak hukum turun melakukan penyelidikan terkait persoalan ini. Terutama terhadap proyek yang sedang dikerjakan. ”Apabila ada unsur yang melanggar aturan, pihak berwajib bisa langsung turun tangan,” tegas dia lagi. 

Dikonfirmasi terpisah, Kasatreskrim Polres Jombang Iptu Cristian Kosasih, menyebut akan mencoba mendalami persoalan DD di Desa Pacarpeluk. “Kita belum tahu di sana seperti apa, tapi terimakasih informasinya, kita akan coba melakukan pulbaket,” terangnya.

Cristian menyebut, pembagian BLT DD harusnya bisa disalurkan ke masyarakat jika prosesnya telah dilakukan dengan baik dan benar. Pihaknya juga mengimbau agar pemdes bisa benar-benar melakukan pembagian secara benar. Ia wanti-wanti agar DD tidak jadi ajang bancakan, terlebih kala pandemi seperti sekarang.

“Sementara tim akan memeriksa dulu bagaimana kondisinya sampai bisa terjadi seperti itu. Bagaimana bisa DD habis sebelum BLT dilakukan, apakah uang itu benar habis memang untuk pembangunan, atau apa, kita akan periksa dulu,” tambahnya.

(jo/fid/riz/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia