alexametrics
Senin, 13 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Komisi B DPRD Jombang Gelar Hearing dengan Pedagang Kaki Lima

19 Mei 2020, 17: 04: 40 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Komisi B DPRD Jombang melakukan rapat dengar pendapat dengan pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya berjualan di Alun Alun, Taman Kebonrojo dan Jl RAA Soeroadiningrat, kemarin.

Komisi B DPRD Jombang melakukan rapat dengar pendapat dengan pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya berjualan di Alun Alun, Taman Kebonrojo dan Jl RAA Soeroadiningrat, kemarin. (Azmy Endiyana Z/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Komisi B DPRD Jombang melakukan rapat dengar pendapat dengan pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya berjualan di Alun Alun, Taman Kebonrojo dan Jl RAA Soeroadiningrat, kemarin.

Selain Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), hearing ini juga dihadiri Satpol PP Jombang. ”Sudah beberapa bulan ini kami tidak berjualan,” ujar Agus pedagang es di Jl RAA Soeroadiningrat. Semenjak tidak berjualan dirinya tidak mempunyai penghasilan sama sekali.

Bahkan, ada beberapa pedagang yang tidak mendapat bantuan sosial warga terdampak Covid-19. ”Termasuk saya. Jadi harapannya hearing ini agar kami bisa berjualan lagi,” ungkapnya.

Joko Fattah Rochim perwakilan pedagang menambahkan, kurang lebih 300 pedagang yang tidak bisa berjualan. Padahal, pemasukan mereka (PKL) hanya mengandalkan dari berjualan. Para pedagang juga siap untuk menjalankan protokol kesehatan bila diperbolehkan berjualan.

Dirinya juga menyayangkan, pemberlakukan larangan berjualan hanya untuk PKL saja. Akan tetapi, swalayan atau toko modern lainnya tetap diperbolehkan berjualan. “Padahal banyak juga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tetapi tetap diperbolehkan beroperasi,” tegasnya.

Kepala Disdagrin Jombang Bambang Nurwijayanto mengatakan, keluhan para pedagang akan dikoordinasikan dengan tim Gugas PP Covid-19. Dalam masa pandemi korona ini semua harus mengindari kerumunan. ”Karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar tentang physical distancing,” terangnya.

Sementara Sunardi, Ketua Komisi B DPRD Jombang akan membicarakan lagi harapan pedagang yang ingin berjualan dengan Pemkab Jombang agar ada solusi sendiri. ”Memang ekonomi penting tapi kesehatan juga penting,” ungkapnya.

Jika memang diijinkan berjualan, maka harus ada pembinaan khusus pedagang agar bisa mematuhi standar protokol kesehatan. Sehingga, mereka tetap bisa berjualan untuk mendapatkan penghasilan.

”Meskipun tidak seperti biasa, asalkan memenuhi standar protokol saya rasa bisa. Disdagrin dan Satpol PP akan menyampaikan ke bupati karena komisi B tidak bisa memutuskan,” pungkasnya.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia