alexametrics
Minggu, 07 Jun 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Kejari Jombang Diminta Serius Selidiki Proyek Perpustakaan Desa

18 Mei 2020, 13: 00: 06 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Praktisi hukum Achmad Sholikhin Ruslie

Praktisi hukum Achmad Sholikhin Ruslie (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang mendalami program perpustakaan desa (perpusdes) mendapat respons positif dari praktisi hukum Achmad Sholikhin Ruslie. Dia berharap kejaksaan serius menangani persoalan itu.

“Jadi kita berharap kejaksaan serius menangani persoalan ini. Karena informasinya proyek perpustakaan semrawut dan saling tuding siapa yang tanggung jawab,” kata Sholihin yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang, kemarin (17/5).

Bukan tanpa alasan dia menaruh banyak harapan penegakan hukum di Jombang berjalan sesuai koridor. “Dalam penegakkan hukum, aparat penegak hukum tidak perlu melihat siapa yang terlibat,” imbuh dia.

Sebab menurut dia, ketika hukum ditegakkan dan berjalan sesuai koridor. Tidak pandang bulu siapa saja yang terlibat, harus diusut. “Karena itu jika melihat siapa yang terlibat, akan ada rasa ewuh pakewuh. Sehingga penegakan hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik,” sambung Sholikhin. Sehingga, diharapkan itu tidak terjadi. “Tidak perlu melihat siapa yang terlibat,” tegasnya.

Menurut dia, harapan masyarakat, kehidupan bakal sejahtera ketika hukum dapat berjalan sesuai aturan. “Ártinya keadilan harus menjadi prioritas kejaksaan. Apalagi ini uang negara, yang dibuat permainan. Jika dibiarkan, kedepannya kepercayaan kepada institusi hukum maupun pemegang kendali pemerintahan akan semakin terkikis,” pungkas Sholikhin.

Dihubungi terpisah, Moh. Djali, pemerhati kebijakan publik dari LSM Pos Paham juga meminta Kejaksaan Negeri Jombang untuk melakukan pemeriksaan seluruh proyek perpustakaan desa. “Selain ada permainan dan mark up gila-gilaan, di sejumlah desa ada proyek perpustakaan fiktif. Memang ada SPj dari pemdes, termasuk rekanan penyedia buku, tapi itu fiktif,” urainya.

Hasil investigasi di sejumlah desa, dari nilai proyek perpustakaan desa sebesar Rp 25 – 30 juta, faktanya nilai barangnya tak lebih dari Rp 10 juta. “Jadi luar biasa permainannya. Se-Kabupaten Jombang potensi kerugiannya bisa Rp 1 miliar dari sekitar 70 an desa,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang memanggil sejumlah camat terkait program  perpustakaan desa. Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto mengatakan, langkah tim masih   melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan).

”Memang beberapa kita mintai keterangan terkait pengelolaan dana desa, diantaranya perpustakaan. Namun karena sifatnya masih pulbaket, sementara belum bisa kita ekpose,” beber  Kristanto.

Ditanya berapa pihak yang sudah dimintai keterangan terkait program perpustakaan desa, Kristanto mengatakan belum bisa membeber sekarang. ”Karena masih pulbaket, jadi belum bisa kita sampaikan. Yang pasti prosesnya masih berjalan,” singkatnya.

Informasi lain menyebut, proyek perpustakaan desa inisiatifnya ditengarai melibatkan orang dekat petinggi di Pemkab Jombang. Sehingga pelaksanaan proyek 2019 ini berjalan cukup lancar dan banyak desa yang tertarik.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia