alexametrics
Selasa, 07 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pemkab Jombang Masih Maju Mundur Selesaikan Polemik Ruko Simpang Tiga

16 Mei 2020, 22: 44: 35 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Aset Ruko Simpang Tiga

ILUSTRASI: Aset Ruko Simpang Tiga (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Langkah pemkab menuntaskan polemik aset  pertokoan Simpang Tiga Mojongapit sementara macet. Pemkab berdalih masih fokus menghadapi pandemi korona, sehingga belum maksimal menuntaskan persoalan ruko yang telah habis masa HGB (Hak Guna Bangunan).

Bambang Nurwijanto Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang mengatakan, sebelumnya sudah melangkah untuk menuntaskan persoalan aset ruko Simpang Tiga Mojongapit. Namun, setelah merebaknya wabah korona, berdampak pada langkah tim. “Jadi belum ada perkembangan lagi, intinya masih berproses,” katanya dikonfirmasi, kemarin (15/5).

Menurutnya, wabah korona menghambat gerak tim, sehingga pihaknya belum berani melakukan pembahasan lebih lanjut. “Belum ada, ini kan masih ada pandemi. Jadi belum ada langkah lagi,” imbuh dia.

Progress terakhir, sudah ada dua penghuni ruko yang bersedia memperpanjang dengan sistem sewa. “Ya hanya dua itu saja yang dulu,” imbuhnya.

Pihaknya masih mencari waktu yang pas guna melakukan pembahasan dengan tim terkait langkah-langkah yang akan diambil. “Jadi nanti akan dirumuskan tim. Karena simpang tiga ini kan kemarin sudah dibentuk tim,” pungkas Bambang.

Seperti diberitakan sebelumnya, berlarut-larutnya penuntasan aset ruko Simpang Tiga Mojongapit terus menuai sorotan publik. Yang mendorong pemkab lebih tegas melangkah guna penyelamatan aset.

”Saya kira pandemi korona tidak bisa jadi alasan pemkab tidak bekerja (menuntaskan aset ruko simpang tiga, Red),” beber Nurakhman aktivis LSM Pos Paham kemarin.

Selama ini masyarakat mengikuti setiap kebijakan pemkab terkait penuntasan aset Ruko Simpang Tiga. Mulai langkah pemkab menggandeng pihak kejaksaan hingga menggelar pertemuan dengan perwakilan penghuni ruko.

Meski beberapa surat pemkab tidak mendapat respons positif, pemkab sepertinya melihat hal itu sebagai hal biasa. ”Padahal sudah jelas aturannya, begitu HGB habis sejak 2016 dan tidak ada perpanjangan, maka otomatis aset harus kembali sepenuhnya ke pemkab,” bebernya. 

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia