alexametrics
Rabu, 08 Jul 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Inspektorat Jombang Klaim Sudah Monev Program Perpustakaan Desa

16 Mei 2020, 22: 27: 36 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kondisi lemari di salah satu balai desa yang disebut merupakan Perpustakaan hasil realisasi proyek Dana Desa.

Kondisi lemari di salah satu balai desa yang disebut merupakan Perpustakaan hasil realisasi proyek Dana Desa. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Inspektorat Jombang mengklaim program pengadaan perpustakaan desa (perpusdes) yang dianggarkan sekitar Rp 25 – Rp 30 juta, sudah dilakukan monev. Hanya saja, monev yang dilakukan menerapkan pola manajemen risiko.

“Tetap ada pemeriksaan baik itu ADD maupun DD. Waktu itu pemeriksaan manajemen risiko, jadi mana yang lebih besar yang kita periksa,” kata Inspektur Jombang Eka Suprasetyo kemarin (15/5). Meski sudah dilakukan pemeriksaan, ia tak mengelak bila program itu kini mendapat atensi dari pihak kejaksaan.

Sehingga untuk sementara pihaknya menunggu langkah dari korps adhyaksa. “Jadi kembali lagi, kalau itu sudah masuk di kejaksaan. Maka kami tidak akan memeriksa sampai  selesai,” imbuh dia. Pihaknya tetap menghormati setiap langkah yang diambil kejaksaan. “Karena itu kami belum masuk, menghormati langkah mereka,” imbuhnya lagi.

Menurut Eka, Inspektorat akan turun ketika pihak Kejari Jombang meminta bantuan. “Barangkali ada permintaan bantuan dari kejaksaan, kami baru akan turun. Biasanya memang begitu, ada permintaan untuk melakukan audit,” sambungnya.

Lantas bagaimana dengan hasil monev yang dilakukan selama ini apakah ada temuan? Eka mengaku tidak ada. “Bukan tidak ada temuam, kami tidak melihat hal-hal seperti itu. Kan ada sekitar 56 desa yang menjalankan program perpusdes, pada saat monev tidak ada,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sholahuhdin Hadi Sucipto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDP) Jombang  belum bisa menyebut program total program 2019 tersebut. “Ini saya tanyakan kabid, soalnya masih fokus menyesalaikan data BLT DD,” katanya.

Meski sejumlah camat sudah dimintai keterangan pihak kejaksaan, namun untuk DPMD sementara belum ada. “Sampai hari ini belum ada,” imbuhnya.

Sebelumnya, program pengadaan perpustakaan desa (perpusdes) yang dianggarkan dana desa (DD) sekitar Rp 25-30 juta diduga syarat permainan. Selain menjadi atensi kejaksaan, program ini juga mendapat respons kalangan pemerhati publik yang mendorong bupati segera bertindak serius.

”Peran bupati sangatlah sentral untuk merespons hal ini,” ujar Aan Anshori Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) Jombang. Sebagai langkah awal, bupati bisa minta penjelasan dari camat yangsudah dipanggil korps Adhyaksa.  Jika mengarah terjadinya penyimpangan program, ada baiknya bupati bertindak tegas dengan menonaktifkan mereka yang diduga terlibat.

”Apabila bupati hanya diam atau bahkan yang terburuk justru melindungi mereka, maka publik atau masyarakat justru terlukai dan pasti masyarakat juga menduga dirinya juga terlibat,” pungkasnya.

Seluruh Camat Dipanggil

SETELAH  Camat Bandarkedungmulo dan Camat Megaluh yang dipanggil pihak kejaksanaan terkait program perpusdes yang bersumber Dana Desa (DD) 2019. Camat Kabuh Anjik Eko Saputro juga sudah dimintai keterangan. 

“Ya sudah dipanggil, kalau tidak salah dua minggu lalu, Senin saya mewakili kecamatan,” katanya dikonfirmasi kemarin (15/5). Dalam pemanggilan itu dia dimintai keterangan terkait perpusdes. “Ya seputar itu saja dan sudah saya jelaskan semua,” imbuh dia.

Menurut Anjik, di Kecamatan Kabuh selama 2019 tidak ada desa yang mengikuti program perpusdes. “Biarpun di Kabuh nggak ada tetap dipanggil. Saya jelaskan kalau di Kabuh tidak ada kegiatan itu,” sambungnya.

Tidak hanya dirinya, seluruh camat juga dimintai keterangan pihak kejaksaan. “Jadi semua camat itu dipanggil, memang tidak sekaligus. Ada yang satu hari satu atau dua orang,” terang dia. Meski sebelumnya dia menjabat Camat Ngusikan, lagi-lagi ditegaskannya juga tidak ada program perpusdes.

“Sebelum saya di Kabuh, di Ngusikan juga tidak ada. Desa waktu itu tidak ada yang menganggarkan,” papar Anjik. Meski dua kecamatan yang dikomandonya  tidak mengadakan program perpusdes, namun tetap memenuhi panggilan kejaksaan.

“Jadi untuk realisasi anggaran 2019 itu kan ada rencana kerja dan anggaran (RKA) 2018 otomatis camat yang lama. Saya sendiri baik di Ngusikan atau Kabuh tidak ada realisasi program itu. Intinya semua tergantung rencana kerja pemerintah (RKP),” pungkas Anjik.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia