alexametrics
Minggu, 05 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dari Kas Daerah, Pemkab Jombang Kucurkan Rp 15,5 Miliar untuk BLT

08 Mei 2020, 11: 37: 42 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Jombang.

Penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Jombang. (Wenny Rosalina/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Total anggaran dari APBD Kabupaten yang dikucurkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) warga terdampak Covid-19 cukup besar, yaitu Rp 15,5 miliar. Mulai kemarin (7/5), bantuan didistribusikan untuk 77.868 kepala keluarga (KK) sebagai penerima program se-Jombang.

“Itu baru tahap 1 yang kita cairkan. Selanjutnya menunggu evaluasi dari tahap 1 selesai,” ungkap M Saleh, Kepala Dinas Sosial Jombang kemarin. Pencairan tahap 1 dimulai Rabu hingga Senin depan (11/5). Setelah selesai, evaluasi akan dilakukan camat seperti melakukan pendataan ulang barangkali ada warga yang meninggal atau data yang kurang pas.

“Nanti yang melakukan evaluasi camat,” tambah Saleh. Tahap 1 ini bantuan yang diberikan untuk bulan April. Selanjutnya, pada tahap 2 nanti alokasi untuk bulan Mei yang diberikan bulan Juni. Begitu juga alokasi bulan Juni akan diberikan pada Juli nanti.

Mengenai respon dari masyarakat tentang perbedaan jumlah nilai bantuan yang diterimakan, ia mengaku belum mendapatkan keluhan. “Sampai saat ini belum menerima laporan keberatan atau penolakan,” imbuhnya.

Ia berharap, masyarakat mengerti jika kemampuan APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi sebesar Rp 200 ribu per-KK. “Saya harap masyarakat menerima dengan lapang dada, tidak membanding-bandingkan, karena kemampuan APBD itu untuk 77.686 KK,” tegasnya.

Sementara itu, proses distribusi bantuan warga terdampak Covid-19 kemarin (7/5) rata-rata diwarnai aksi protes warga yang tidak mendapat bantuan. Kepala desa harus menjawab satu persatu pertanyaan warga yang tidak mendapat bantuan. Salah satunya di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto.

“Kita mengusulkan 256 KK, tapi yang bisa dicairkan melalui APBD Kabupaten hanya 180 KK, banyak warga yang kesini tanya kok tidak dapat, harus dijelaskan satu-satu kalau masuk di program bantuan lain,” ucap Nur Jono, Kepala Desa Sukosari. Ia menyebut, 76 KK bakal menerima bantuan dari APBD Provinsi.

Melihat banyak warga yang menerima bantuan, maka proses distribusi tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Dengan tetap  menggunakan masker dan berjarak dengan jumlah kursi terbatas. “Kita berikan syarat kalau mau ambil bantuan harus pakai masker dan harus cuci tangan sebelum masuk,” pungkasnya.

(jo/wen/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia