alexametrics
Jumat, 05 Jun 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Anggaran Dialihkan untuk Covid-19, Dua Proyek Pemkab Jombang Ditunda

07 April 2020, 10: 37: 32 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Jalan Wahid Hasyim yang sedianya akan diperbaiki Pemkab Jombang pada tahun ini, akhirnya batal menyusul adanya wabah Covid-19.

Jalan Wahid Hasyim yang sedianya akan diperbaiki Pemkab Jombang pada tahun ini, akhirnya batal menyusul adanya wabah Covid-19. (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Proses lelang dua proyek fisik bersumber APBD 2020, yakni penataan Jalan KH Wahid Hasyim dan box culvert Jalan Adityawarman resmi dihentikan. Tidak ada lagi tahapan yang berjalan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jombang.

Supradigdo Kepala ULP Jombang menerangkan, kedua proyek sudah dihentikan proses lelang sejak Jumat sore (5/4). Setelah pihaknya menerima dua surat masing-masing dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas PUPR Jombang.

“Jadi dua surat dari pengguna anggaran kami terima Jumat sore, dan teman-teman sudah eksekusi langsung. Karena sudah dihentikan dalam pelelangan, maka semua dianggap berhenti, tindakan terakhirnya itu,” kata Digdo dikonfirmasi kemarin (5/4).

Karena itu, kedua proyek fisik saat ini sudah tidak dapat diakses lagi di laman LPSE Jombang. Secara otomatis, sudah tidak ada. “Artinya sekarang sudah tidak muncul, karena lelang dihentikan,” imbuh dia.

Dijelaskan, untuk penataan Jalan KH Wahid Hasyim dengan nilai HPS Rp 19,5 miliar. Sementara proyek box culvert Jalan Adityawarman  dengan pagu Rp 39 miliar.

“Untuk Jalan Adityawarman kemarin belum sampai ke lelang fisik seperti Jalan KH Wahid Hasyim. Kemarin itu tentang konsultan pengawas, mau diumumkan atau tahap pra-kualifikasi, kemudian dihentikan. Anggarannya sekitar Rp 350 juta,” beber Digdo.

Berbeda dengan proyek penataan Jalan Wahid Hasyim menurut Digdo, sebelumnya sudah dilakukan lelang lebih dulu terkait konsultan pengawas. “Kalau tidak salah kemarin sudah ada, sebelum yang fisik ini dihentikan,” beber dia.

Karena fisik berhenti lanjut dia, terkait konsultan pengawas juga ikut berhenti. “Karena biasanya kan satu paket dengan fisik, dan itu penyedia sudah faham. Karena kalau fisik batal disebabkan suatu hal, mereka pasti tahu, itu pun mereka tidak bekerja. Kalau pun dipaksa bekerja, kemudian mengawasi apa?” terang Digdo.

Setelah berhenti lanjut dia, secara sistem akan melaporkan ke masing-masing penyedia yang saat itu sudah melakukan penawaran. “Jadi ketika sudah diklik berhenti, berdasarkan surat dari pengguna anggaran, yang menawar secara otomatis mendapat pemberitahuan dari sistem. Akan ada e-mail ke masing-masing penawar, karena semua proses berjalan secara sistem,” pungkas Digdo.

Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi darurat Covid-19 untuk Kabupaten Jombang berdampak kepada pembangunan fisik. Selain sejumlah proyek bersumber dana alokasi khusus (DAK) dihentikan, dua megaproyek APBD Jombang 2020 juga ikut terhenti.

“Ya, kalau yang DAK, semua kegiatan fisik dihentikan kecuali yang untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau yang dari APBD, hanya dua yang berhenti yaitu box culvert di Jalan Adityawarman dan trotoar Jalan KH Wahid Hasyim,” terang Akhmad Jazuli, Sekdakab Jombang.

Jazuli menyebut, keputusan ini diambil setelah  seluruh tim anggaran kabupaten melakukan rapat. Dalam rapat itu, disepakati jika dua proyek berdana besar itu dihentikan karena beberapa pertimbangan.

“Yang pertama tentu karena kondisi kita sedang darurat korona, selain itu jalur itu adalah beberapa jalur yang sering ditutup untuk physical distancing, jadi akan merepotkan jika tetap dilanjutkan,” ujar Jazuli.

Bakal Diusulkan Tahun Berikutnya

SEJUMLAH proyek fisik yang ditunda, rencananya bakal diusulkan tahun berikutnya. Untuk proyek yang bersumber DAK, Pemkab Jombang masih menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

M Nasrulloh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang menerangkan, untuk DAK  itu masih bisa diusulkan kembali. Hanya saja, nantinya perlu aturan lebih lanjut. “Jadi memang akan diusulkan kembali ke pemerintah pusat, tetapi kita juga menuggu surat edaran dan persetujuan pusat,” katanya dikonfirmasi kemarin (5/4).

Sebab menurut dia, setiap tahun pemerintah pusat mempunyai aturan tersendiri terkait penggunaan dana itu. “Karena untuk DAK ini setiap tahun pasti ada aturannya sendiri, kita yang di daerah menunggu surat edaran lanjutan. Ketika dilanjutkan ternyata berbeda kan nanti tidak pas,” imbuh dia.

Untuk itu lanjut dia, sementara menunggu aturan lebih lanjut dari pusat setelah seluruh kegiatan fisik bersumber dana itu dihentikan. “Karena sekarang semua masih fokus refocussing anggaran penanganan Covid-19. Jadi mungkin nanti setelah selesai baru ada aturan lagi dari pusat,” sambung Nas biasa disapa.

Diakui dari banyaknya proyek fisik itu di antaranya yang ditunda yakni rencana pemkab membangun sentra IKM pengolahan abu aluminium di Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito. “Ya itu ikut di disdagrin (dinas perdagangan dan perindustrian, Red) nilainya kalau tidak salah Rp 23,5 miliar serta ada juga pembangunan pasar yang ditunda,” beber dia.

Nantinya menurut dia, masih bisa diusulkan kembali ke pusat. “Jadi usulannya mungkin itu nanti otomatis sendiri-sendiri, artinya OPD ke masing-masing ke kementerian,” pungkas Nas.

Seperti diberitakan, sebelumnya, proyek pembangunan fisik total Rp 133 miliar tak bisa dilaksanakan tahun ini alias ditunda. Menyusul dampak mewabahnya virus korona hingga pemerintah daerah dilarang keras membelanjakan dana alokasi khusus (DAK) fisik.    

“Jadi intinya DAK fisik tahun ini ditunda oleh pusat, kurang lebih untuk Jombang Rp 133 miliar,” katanya dikonfirmasi (31/3).

Selain proyek yang bersumber DAK, sejumlah proyek fisik yang didanai murni APBD Kabupaten Jombang 2020 juga ditunda. Diantaranya proyek penataan Jl KH Wahid Hasyim dan proyek box culvert Jl Adityawarman. Kedua proyek itu rencananya bakal dianggarkan lagi pada 2021. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia