alexametrics
Jumat, 05 Jun 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Siapkan 306 SD, Pemudik di Jombang Wajib Jalani Karantina 14 Hari

Guru dan Pegawai Sekolah Tetap Wajib Masuk

06 April 2020, 09: 11: 45 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Bupati Jombang Mundjidah Wahab bersama unsur Forkopimda dalam rapat koordinasi di Gedung Bung Tomo, kemarin (5/4).

Bupati Jombang Mundjidah Wahab bersama unsur Forkopimda dalam rapat koordinasi di Gedung Bung Tomo, kemarin (5/4). (Wenny Rosalina/Jawa Pos Radr Jombang)

Share this      

JOMBANG – Menghadapi gelombang pemudik, Pemkab Jombang menyiapkan sebanyak 306 gedung SD untuk digunakan sebagai tempat isolasi/atau karantina pemudik. Hal ini sebagai upaya memutus potensi penyebaran Covid-19.

”Ini atas instruksi dari gubernur untuk menampung para warga yang mudik ke Jombang,” ungkap Bupati Jombang Mundjidah Wahab, kemarin.

Bupati menegaskan, siapapun yang masuk ke Kabupaten Jombang dari luar kota, tertutama dari daerah zona merah harus menjalani proses karantina selama 14 hari, baik pemudik keadaan sehat maupun yang sakit. ”Semuanya tanpa kecuali, tidak hanya yang menunjukkan gejala Covid-19 saja, tapi semua,” tegasnya.

Gedung SD yang dijadikan lokasi karantina berada tersebar di wilayah Desa/kelurahan masing-masing, sehingga pemudik juga lebih dekat dengan keluarganya. ”Untuk yang satu desa terdapat dua SD, maka salah satu yang akan dipakai untuk tempat karantina,” bebernya.

Selama menjalani masa karantina, seluruh kebutuhan konsumsi pemudik dan kebutuhan lainnya disediakan pemerintah desa. ”Tidur, makan dan semua aktivitas lainnya harus dilakukan di SD itu, makan juga ada protap dari pemerintah desa,” jelasnya.

Karantina ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona di Jombang. Tidak hanya membuat tempat isolasi di semua desa, pemantauan kesehatan juga dilakukan bagi pemudik yang menaiki kendaraan umum seperti kereta dan bus.

Di terminal Kepuhsari dan stasiun Jombang pemudik juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan.  ”Meski di Jombang hanya transit, tapi harus menjalani protokol kesehatan yang ada di terminal dan stasiun,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Jombang mengeluarkan surat edaran ditujukan kepada koordinator wilayah kerja pendidikan dan kebudayaan kecamatan se-Jombang.

Surat bernomor  425.1/152/415.16/2020 mengimbau agar segera berkoordinasi dengan kepala desa, bidan desa, babinsa dan Babinkamtimbmas untuk  menyiapkan gedung SD sebagai tempat isolasi sekaligus sebagai pokso terpadu penanganan Covid-19.

Kegiatan pembelajaran di rumah yang sedianya berakhir 4 April, diperpanjang sampai 21 April. Sedangkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan baik sekolah negeri maupun swasta, melaksanakan tugas di kantor mulai 6 April. Libur awal puasa diettapkan mulai 23-25 April. Kegiatan pembelajaran di rumah selama bulan Ramadan, dilanjutkan lagi mulai 27 April hingga 20 Mei. Sedangkan libur hari raya ditetapkan 21-30 Mei.

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Jombang Agus Purnomo menyatakan, pendidik dan tenaga kependidikan tetap harus masuk kerja meski gedung sekolah difungsikan sebagai tempat penampungan pemudik. “Tetap datang ke sekolah atau kantor sesuai jadwal yang ditentukan,” katanya.

IDI: Harus Ada Juknis yang Jelas

SEMENTARA itu, penggunaan gedung fasilitas pendidikan untuk ruang isolasi atau karantina bagi para pemudik tak luput dari perhatian publik. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jombang meminta harus ada juknis (petunjuk teknis) yang jelas.

”Tentu kita apresiasi upaya untuk memutuskan mata rantai virus, tapi kita tetap harus mematuhi kaidah-kaidah isolasi mandiri,” tegas dr  Ketua IDI Jombang, dr Ahmad Iskandar Zulqornain.

Iskandar mengingtakan, kebijakan memanfaatkan gedung SD sebagai tempat isolasi pemudik harus benar-benar disiapkan dengan matang. Salah satu yang harus diperhatikan, harus tetap mematuhi dan menjalankan prosedur kaidah penanganan Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

”Kaidah-kaidah isolasi mandiri ini seperti menyediakan ruang isolasi khusus untuk satu orang. Ruangan kelas diatur bagaimana agar bisa dijadikan ruang isolasi mandiri, dan alat untuk makannya harus sendiri. Intinya, protokol isolasi mandiri harus diperhatikan,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, agar upaya ini berjalan baik, dia mendorong agar dibuatkan juknis sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan baik. "Ini harus secara detail, karena saya dengar ini nanti yang bertugas dari gugus tugas di kecamatan dan desa, ini harus ada petunjuk teknis yang jelas," tegasnya.

Sebab, tenaga di puskesmas dan bidan desa sudah banyak kegiatan, seperti halnya memantau kesehatan OPD dan lain sebagainya. ”Maka mereka harus betul-betul dibekali petunjuk teknis yang jelas, jika harus diberi tugas ini,” katanya.

Konsep untuk mengumpulkan orang yang mudik di satu ruangan atau gedung, lanjut Iskandar jangan sampai malah menjadi blunder. ”Saya khawatir jika ini nantinya kalau dikumpulkan tanpa kaidah-kaidah malah akan jadi blunder. Misal ada 100 pemudik dijadikan satu, hanya dua yang terjangkit jadi semua ikut tertular,” katanya.

Intinya apabila ini dilakukan harus ada petunjuk teknis yang jelas. Selain itu  harus ada bimtek (bimbingan teknis) pada SDM-nya.  ”Semua harus difikirkan, kebutuhan pangan mereka ini yang nanggung siapa, semua harus jelas. Yang jelas langkah ini baik, tapi harus diikuti dengan cara-cara yang baik,” pungkasnya. (*)

(jo/wen/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia