alexametrics
Kamis, 04 Jun 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dampak Virus Korona, Proyek Fisik Rp 133 Miliar di Jombang Ditunda

02 April 2020, 14: 01: 45 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi, lelang proyek fisik di LPSE.

Ilustrasi, lelang proyek fisik di LPSE. (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Proyek pembangunan fisik total Rp 133 miliar tak bisa dilaksanakan tahun ini alias ditunda. Menyusul dampak mewabahnya virus korona hingga pemerintah daerah dilarang keras membelanjakan dana alokasi khusus (DAK) fisik.  

M Nasrulloh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang menerangkan, seluruh proyek pembangunan fisik tahun ini ditunda. Hal ini menindaklanjuti surat dari pemerintah pusat yang meminta agar tidak membelanjakan DAK fisik, selain bidang kesehatan dan pendidikan.

“Jadi intinya DAK fisik tahun ini ditunda oleh pusat, kurang lebih untuk Jombang Rp 133 miliar,” katanya dikonfirmasi kemarin (31/3). Sebagian besar proyek itu untuk kegiatan infrastruktur di Jombang. Meski tak disebutkan satu per satu, dipastikan tahun ini semua kegiatan pembangunan fisik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak berjalan sesuai rencana.

“Setelah mengadakan rapat dengan tim anggaran, kemudian mengumpulkan seluruh OPD yang mengelola DAK, untuk menghentikan proses pengadaan barang dan jasa, demikian juga dengan di ULP,” imbuh dia.

Sebagai dasar masing-masing OPD, sudah ada surat edaran bupati yang menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah pusat itu. “Karena surat dari kementerian sudah ada, maka OPD ini harus punya pegangan. Sehingga kemarin juga diterbitkan surat edaran,” tutur Nas, begitu biasanya ia disapa.

Disebutkan, total DAK yang diterima Jombang tahun ini sebesar Rp 403 miliar. Rinciannya, untuk DAK fisik Rp 133 miliar serta DAK non fisik senilai Rp 269 miliar. “Pokoknya DAK fisik selain bidang kesehatan dan pendidikan yang ditunda,” sambung dia.

Lantas bagaimana dengan dana tersebut? Menurut dia, belum sepenuhnya dikirim ke kabupaten. “Jadi uangnya masih belum ditransfer pusat, artinya daerah tidak mengembalikan,” bebernya.

Yang terpenting masih, menurut Nas, sebelum ada pemenang atau pihak rekanan. Selagi kontrak fisik belum diteken dan nomor kontrak belum di-upload ke aplikasi online monitoring span, tidak dicairkan.

Sebab masih menurut dia, berdasarkan aturan yang ada, dana  baru bisa ditransfer ketika sudah ada pemenang lelang atau pihak rekanan. “Jadi semua dikembalikan ke PMK Nomor 130, misalnya ketika lelang sudah ketemu rekanan, sudah ada data kontrak dan di uploud, baru bisa ditransfer pusat,” pungkasnya.

Sebagai contoh, ia menyebut pagu DAK fisik untuk kegiatan jalan Rp 1 miliar, begitu dilelang ternyata kontrak ketemu Rp 800 juta. “Maka yang ditransfer ya senilai itu,” pungkas Nas.

Sebagian Masuk Lelang Dibatalkan

SEMENTARA itu beberapa proyek fisik bersumber DAK 2020 sebagian sudah masuk lelang. Di Dinas PUPR Jombang misalnya, ada tiga paket proyek yang sudah masuk ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Jombang.

“Jadi sudah kami kirim surat ke ULP untuk proses pembatalan lelang,” kataMiftahul Ulum, Kepala Dinas PUPR Jombang kemarin (1/4). Ia menyebut tiga paket proyek yang sudah dilelang itu sementara dibatalkan.

Dijelaskan, sesuai dengan hasil rapat terakhir beserta surat edaran yang diterimanya sudah ada dasar pembatalan. “Selain dari Kemenkeu, juga dari kabupaten sudah menindaklanjuti. Akhirnya kemarin surat itu dikirim,” imbuh dia.

Meski tak menyebut nilai dari tiga proyek fisik yang dimaksud, ia memastikan semua tidak bisa dilaksanakan tahun ini. “Yang jelas surat dikirim Senin, dan proses lelang langsung dihentikan, karena sudah pasti DAK fisik dari pusat tahun ini ditunda,” pungkas Ulum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Surat Edaran dari Menteri Keuangan terkait penghentian proses pengadaan barang atau jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2020 langsung ditindaklanjuti pemkab.

SE Nomor S-247/MK.07/2020 itu bersifat sangat segera dan hal penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK fisik tahun anggaran 2020. Ditujukan kepada gubernur/bupati/wali kota penerima DAK fisik se-Indonesia.

Dengan mewabahnya corona virus disease (Covid-19) di beberapa wilayah di Indonesia saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat dapat digunakan pencegahan dan penanggulangan.

Meminta agar seluruh proses pengadaan barang /jasa seluruh jenis bidang/subbidang DAK fisik selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai proses untuk dapat dihentikan pelaksanaannya.

Untuk subbidang GOR dan subbidang perpustakaan daerah pada DAK fisik bidang pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasa. Tembusan SE ini Menteri PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia