alexametrics
Rabu, 08 Jul 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Masa Darurat Dua Bulan, Pemkab Jombang Didesak Penuhi Kebutuhan APD

29 Maret 2020, 18: 27: 43 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Dokter dan tim medis menunjukan alat perlindungan diri (APD) yang digunakan untuk menangani PDP kemarin.

Dokter dan tim medis menunjukan alat perlindungan diri (APD) yang digunakan untuk menangani PDP kemarin. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Petugas pelayanan kesehatan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Organisasi Kesehatan Jombang, mendesak Pemkab Jombang untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) hingga masa darurat Covid-19. Sebab, kesiapan APD sangat terbatas baik di rumah sakit, puskesmas, klinik hingga dokter praktik.

Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 IDI Jombang, dr M Sjarifudin mengungkapkan, keberadaan APD di Jombang diakuinya cukup langka. Tak hanya masyarakat yang merasakan kesulitan membeli masker. Kalangan dokter dan tim pelayan kesehatan pun merasakan hal sama.

”Kami dari forum komunikasi organisasi kesehatan Jombang yang selama ini terlibat dalam penanganan wabah pasien Covid-19, meminta Pemkab Jombang berinovasi melengkapi keterbatasan APD yang dipakai petugas pelayanan kesehatan,’’ ujarnya, kepada sejumlah wartawan kemarin.

Dijelaskan, kebutuhan APD dilingkup IDI Jombang yang selama ini fokus meng-cover dokter praktik mandiri dan klinik sangat kekurangan APD. Apalagi, mereka berada dibarisan paling depan penanganan Covid-19. ”Informasi yang kami terima, di masing-masing puskesmas hanya ada empat set APD. Jika melihat kebutuhan sekarang tentu itu sangat kurang kalau untuk menangani orang PDP sampai dengan 29 Mei nanti,’’ tambahnya.

Dari hasil pendataan yang dilakukan, total ada 200 tempat dokter praktik mandiri dan klinik kesehatan di Jombang. Jika dihitung secara umum, dalam waktu satu bulan mereka membutuhkan sekitar 400 APD. ”Itu estimasi kita kalau sehari kita siapkan dua alat. Apalagi APD hanya sekali pakai. Nah tentu kalau melihat masa darurat Covid-19 hingga 29 Mei kami akan kewalahan,’’ papar dia.

Pihaknya menyarankan dokter umum maupun klinik tak melayani pasien suspect korona semisal mereka tak memiliki APD lengkap. Sebab, hal itu akan membahayakan diri mereka, keluarga dan dokter lain. ”Penanganan Covid-19 tidak ada emergency, sehingga jika melayani pasien PDP namun tidak memiliki APD harus dilengkapi dulu, mungkin koordinasi dengan tenaga kesehatan lain,’’ jelasnya.

Forum ini tergabung dari beberapa organisasi. Selain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indoneisa dan organisasi kesehatan lainnya. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk mengatasi kelangkaan APD ini.

”Kami juga menghimpun donasi dari teman-teman jika ada yang menyumbang APD,” tegasnya. Serta berusaha mencari rekanan untuk mengerjakan beberapa APD. Meskipun ada beberapa APD yang langka. “Semisal hazmat suit yang menutup bagian tubuh secara keseluruhan,’’ pungkasnya.

Sementara itu, pantauan di https://covid19.jombangkab.go.id/ data pasien dalam pengawasan (PDP) ada peningkatan. Dari sebelumnya ada tiga pasien menjadi empat pasien. Serta data orang dalam pemantauan (ODP) juga naik dari 91 menjadi 124 orang. Selain itu, jumlah orang dalam resiko (ODR) juga tercatat mengalami peningkatan menjadi 1.054 orang. ”Sesuai data di Web memang ada kenaikan jumlah PDP dari sebelumnya 3 menjadi 4 orang,’’ ujar Budi Winarno Humas Satgas Covid-19.

Sayang, Sekretaris Satgas Covid-19 Gatut Wijaya maupun Ketua Satgas Covid-19 Anwar belum bisa memberikan penjelasan. Beberapa panggilan seluler wartawan koran ini terdengar nada sambung, namun tak ada jawaban.

Pertanyakan Anggaran Penanganan Virus Korona

PEMKAB Jombang dinilai masih belum maksimal dalam melakukan penanganan virus korona. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan anggaran yang digunakan sebagai upaya pencegahan. Apalagi, anggaran hanya dibebankan ke dinas masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang kemarin. Menurutnya, perlu gerak cepat dalam upaya penanggulangan Covid-19. "Barusan saya mendapat informasi dokter dan tenaga medis di RSUD mulai kekurangan APD dan kehabisan masker. Tentu yang seperti ini butuh kehadiran pemerintah," ujar dia.

Ia justru mempertanyakan kecepatan bertindak untuk mengambil keputusan, dalam menghadapi persebaran wabah ini. "Jangan ragu mengambil keputusan, berapapun anggaran untuk penanganan virus korona ini harus terpenuhi," imbuhnya.

Apabila anggaran dibebankan melalui dinas, maka penanganan tidak bakal maksimal. Sementara, Pemkab Jombang memiliki dana yang bersumber APBD Kabupaten  sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan mal pelayanan publik.

Sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan untuk langkah pencegahan virus korona terlebih dulu karena bersifat mendesak. Begitu juga anggaran seremonial atau pembiayaan barang yang tidak begitu membutuhkan juga bisa dipangkas. "Itu bisa dilakukan, dasarnya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virua Disease 2019 (Covid-19). Sehingga tinggal merubah keperuntukannya saja," beber politisi PKB ini.

Begitu juga penerapan social distancing harus lebih diperketat di semua lini. Termasuk kafe, warung dan jamaah perkumpulan di kampung-kampung. Sebab, dia melihat  langkah persuasif yang dilakukan sudah tidak mampu lagi mengontrol sikap bandel sebagian besar masyarakat. Bila perlu, aparat bertindak lebih represif agar bisa menekan warga yang berkeliaran di luar rumah.

"Kesadaran bersama dibutuhkan jika Jombang ingin terbebas dari wabah virus korona ini," tegasnya. Catatan yang perlu diwaspadai sekarang justru mobilitas kepulangan warga Jombang dari luar daerah yngg menjadi episentrum persebaran Covid-19 cukup tinggi.

"Agar ada pola dan sistem yangg jelas dalam mendeteksi hal ini. Aparatur pemerintah sampai tingkat desa bahkan RT diharap berperan secara aktif secara masif untuk mendukung cipta kondisi. Hanya itu yang paling ampuh menekan persebaran virus," pungkas Kartiyono. (*)

(jo/ang/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia