alexametrics
Kamis, 04 Jun 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Bupati Mundjidah Himbau Warga Tak Percaya Informasi Hoax Covid-19

29 Maret 2020, 12: 13: 25 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Bupati Mundjidah Wahab

Bupati Mundjidah Wahab (Wenny Rosalina/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Banyaknya informasi simpang siur tentang persebaran Covid-19 di media sosial, membuat Bupati Mundjidah Wahab bersikap tegas. Ia mengingatkan kepada semua warga agar berhati-hati terhadap informasi seputar virus korona. Sebab, berita hoax banyak disebar yang tujuannya membuat panik.

“Kita sering memberi penjelasan kepada masyarakat, kalau ada kabar melalui media sosial jangan langsung diterima, dicek dulu kebenaran sumbernya. Karena banyak informasi  palsu yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kepanikan di masyarakat,” ucapnya, kemarin (27/3).

Seruan agar masyarakat tak gampang terpengaruh dengan kabar tidak jelas, sehari sebelumnya, juga dipertegas dalam jumpa pers Jombang darurat Covid-19. Selain mencerna kabar yang diterima, bupati juga ingin masyarakat tak gampang menyebarkan kabar yang belum jelas.

“Jangan mudah share, terpengaruh dan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya mengingatkan.

Khusus dalam menangani persebaran virus ini pemerintah sudah membuat Gugus Tugas Covid-19 yang dikoordinatori Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Gugus Tugas inilah yang menyampaikan perkembangan data Covid-19 dan peta sebarannya melalui website resmi. “Ini salah satu cara kita menanggulangi Covid-19, akan diupdate setiap hari,” tambahnya.

Menurut Mundjidah, kabar bohong atau hoax yang dengan mudah menyebar di media sosial juga membawa dampak yang buruk bagi mental masyarakat. Terlebih menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Jika masyarakat panik, maka akan muncul kekhawatiran berlebihan yang itu justru berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Kalau sudah begitu, imun tubuh akan menurun dan rentan terserang virus. “Kita harus waspada hoax, masyarakat harus bijak menggunakan media sosial,” tegasnya.

Disinggung kesiapan dana untuk penanggulangan wabah ini ia menyebut dana cadangan sebesar Rp 1 miliar. Dana yang sedang dalam pembahasan intensif itu akan digunakan sesuai kebutuhan. Termasuk menyiapkan tempat darurat penanganan Covid-19 dan tenaga medis seandainya diperlukan. Meski Jombang saat ini belum ada temuan kasus positif dan tidak termasuk daerah zona merah di Jawa  Timur.

Dana tersebut, lanjut dia, juga akan digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi yang timbul di masyarakat. Meski begitu penerapannya akan dibuat sesuai prosedur agar tidak menyalahi aturan, dan muncul persoalan di kemudian hari.

Bupati sudah minta kepala desa dan kepala dusun untuk mendata warga yang perekonomiannya terganggu akibat Covid-19. Seperti pedagang kaki lima yang hanya mengandalkan penghasilan harian. “Khususnya  pekerja harian yang penghasilannya hanya untuk makan sehari,” tambah bupati.  

Lebih dari itu, sebagai upaya menanggulangi persebaran virus, ia  meminta seluruh kepala desa untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Anggaran untuk penyemprotan ini bisa diambilkan melalui dana desa (DD). Langkah ini harus diikuti oleh semua desa di Jombang.

Sebab, sebaran orang yang pernah bepergian ke daerah terjangkit seperti Jakarta dan Surabaya atau yang masuk kategori orang dalam risiko (ODR) di Jombang juga merata. “Sesegera mungkin semua kepala desa melakukan penyemprotan disinfektan di desanya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi agar kita aman dari virus,” tambahnya.  

Sementara itu, Budi Winarno, Humas Gugus Tugas Covid-19 Jombang menambahkan, orang dalam pemantauan (ODP) bertambah lagi menjadi 91 orang. Mereka wajib melakukan isolasi diri selama 14 hari sampai kondisinya betul-betul sehat. “Orang dalam risiko (ODR) setiap hari juga meningkat, karena masih banyak warga yang datang dari luar kota, misalnya pekerja dari Jakarta yang pulang ke Kudu, itu masuk dalam ODR,” tambahnya.

Untuk memantau ODP yang kini menjalani isolasi mandiri, Gugus Tugas selalu berkoordinasi dengan puskesmas di sekitar, serta tiga pilar di desa tempat tinggal OPD. Sedangkan, pasien dalam pengawasan (PDP) sampai saat ini tidak berubah. Hasil swab yang diestimasi keluar empat sampai lima hari setelah pengambilan sampel juga belum turun.

Direktur RSUD Jombang, dr Pudji Umbaran menyatakan ketiga PDP masih dalam perawatan di ruang isolasi dan kondisinya terus membaik. “Sampai saat ini jumlahnya tetap tiga, belum ada PDP baru yang masuk, kita masih pantau terus perkembangannya,” pungkas dia.

Usul Anggaran Mal Pelayanan Publik Dialihkan untuk Korona

SEMENTARA itu,  Mas’ud Zuremi Ketua DPC PKB Jombang meminta bupati untuk tidak ragu dalam mengambil kebijakan apapun yang diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana alat kesehatan. Termasuk obat-obatan yang akan dipersiapkan.

“Daripada semua bilang tidak ada dana, lebih baik dana pembangunan mal pelayanan publik, dialihkan untuk penanggulangan ini,” katanya serius. Menurutnya, penanggulangan wabah yang sudah mendunia dengan tingkat persebaran yang super cepat ini lebih penting daripada membangun mal pelayanan publik.

Alokasi pembangunan mal pelayanan publik, lanjut dia, sudah diplot sebesar Rp 10 miliar dan alokasi dana tersebut sudah bisa digunakan. Apalagi pada pembahasan P-APBD 2020 nanti, akan kembali diusulkan dana tambahan sebesar Rp 40 miliar. “Tapi wabah ini lebih penting, jadi harus didahulukan agar penanggulangan korona lebih siap dan lebih cepat,” tegas Mas’ud.

Pertimbangannya, selain Perpres yang menyebut adanya wabah nasional dan Jombang juga dinyatakan sebagai darurat Covid-19. Untuk itu ia menyarankan kepada bupati dan tim anggarannya untuk segera berkoordinasi cepat. Kemudian hasil koordinasi dengan langkah percepatan tersebut disampaikan ke DPRD Jombang.

“Wabah nasional ini memang tidak pernah diprediksi, dan biasanya dampaknya akan semakin parah. Karena itu perlu gerak cepat, terutama untuk memenuhi sarana prasarana kesehatan penyelesaian Covid-19,” tegas dia.

Langkah sama dilakukan Fraksi PKB Jombang yang mengirim surat khusus kepada Bupati Jombang, kemarin (27/3). Salah satu poin penting yang disampaikan, tidak ragu mengambil langkah antisipasi penanganan Covid-19 dengan menyediakan sarana prasarana  alat kesehatan dan obat-obatan.

Terpisah, Miftahul Ulum Kepala Dinas PUPR Jombang menyebut ada surat yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penghentian proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber DAK (Dana Alokasi Khusu) fisik 2020. Salah satu poin, yakni meminta agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa untuk seluruh jenis DAK fisik selain bidang kesehatan dan pendidikan prosesnya dihentikan dulu.

’’Arahannya seperti itu, cuma untuk sementara kami nunggu instruksi lebih lanjut,” sambung dia. Dinas PUPR Jombang sendiri tahun ini terdapat sekitar lima paket yang bersumber DAK. Seluruhnya pekerjaan fisik. ’’Kalau tidak salah lima sampai enam paket fisik, rata-rata peningkatan jalan, seperti di jalan Kertorejo-Gajah dan satu kalau tidak salah untuk irigasi,’’ sebutnya.

Seluruh paket masih dalam tahap perencanaan. ’’Jadi semuanya belum dilelang, masih di Detail Engeneering Design (DED). Belum sampai masuk ke lelang. Pada intinya kami tetap menunggu instruksi selanjutnya, pasti akan berporses,’’ pungkasnya.

Sementara, surat bernomor S-247/MK.07/2020 sifat sangat segera dan hal penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020. Ditujukan kepada gubernur/bupati/wali kota penerima DAK fisik se-Indonesia. Dengan mewabahnya corona virus disease (Covid-19) di beberapa wilayah di Indonesia saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat dapat digunakan pencegahan dan penanggulangan.

Meminta agar seluruh proses pengadaan barang /jasa seluruh jenis bidang/subbidang DAK fisik selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai proses untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk subbidang GOR dan subbidang perpustakaan daerah pada DAK fisik bidang pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasa. Tembusan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. (*)

(jo/wen/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia