alexametrics
Jumat, 05 Jun 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

49 Anggota DPRD Jombang Masuk ODR Covid-19, Pembahasan Raperda Molor

27 Maret 2020, 06: 28: 34 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang

Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang (Azmy Endiyana/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Pembahasan raperda retribusi DPRD Jombang bakal molor. Sidang paripurna pembahasan empat raperda yang sedianya digelar kemarin (23/3) dibatalkan. Ini setelah anggota dewan menjalani masa isolasi mandiri setelah nekat kunker disaat wabah korona meluas. 

“Dari 50 anggota dewan, hanya saya yang tetap di kantor selama dua minggu terakhir. Banyak tugas menunggu dan sepertinya akan molor,” ungkap Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang, kemarin. Ini setelah 49 anggotanya masuk kategori orang dalam resiko (ODR) virus Covid-19 harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin dan isolasi mandiri selama 14 hari.

Akibatnya, sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang dimiliki juga mangkrak dan tak bisa dikerjakan. Empat Raperda yang belum dibahas itu meliputi Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Raperda tentang Pajak Daerah.

”Jadi semua agenda dewan kita tunda selama 14 hari ke depan. Kira-kira aktif kembali 6 April dan kita akan langsung agendakan paripurna,” ungkapnya. Bukan hanya empat raperda, temuan OJK yang mengharuskan revisi Perda Perusda Bank Jombang juga belum dilakukan.

“Bank Jombang sudah melebihi target, jadi perdanya harus diubah,” tambah Masud. Termasuk penyesuaian Perda tentang Dinas Kesehatan yang naik kelas dari kategori B menjadi A, juga ditugaskan oleh Kemendagri. Hingga sekarang tugas-tugas tersebut diakuinya belum bisa dikerjakan. Mengingat anggota dewan lainnya masih menjalani proses isolasi mandiri.

Target yang semula dicanangkan selesai semua pada April, hampir dipastikan meleset. Apalagi ada juga pembahasan jelang P-APBD 2020. “Tapi ya gimana lagi, karena ini wabah nasional. Tidak bisa ditolak, otomatis semua tertunda dan molor lama,” imbuhnya pasrah.

Penundaan ini diakuinya merugikan banyak pihak. Tidak hanya kalangan dewan, tapi juga pemerintah daerah karena pembahasan raperda juga tertunda. ”Pembahasan kerja antara komisi dan OPD terkait juga tertunda,” tegasnya.

Disinggung keberadaan 49 anggotanya yang proses isolasi dan berstatus ODR, ia menyebut tetap menjalani pemeriksaan kesehatan setiap hari. Ada dua dokter yang direkomendasi khusus untuk memeriksa semua anggota dewan. “Artinya kita sudah mematuhi instruksi dari pemerintah. Sudah isolasi mandiri dan cek kesehatan setiap hari. Kadang dokternya datang ke rumah, kadang memerintahkan petugas medis,” pungkasnya. (*)

(jo/wen/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia