alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Kalangan DPRD Desak Pemkab Jombang Perketat Rekom Galian C

25 Maret 2020, 14: 23: 38 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi, alat berat galian C yang disita polisi.

Ilustrasi, alat berat galian C yang disita polisi. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG –  Razia tim Ditreskrimsus Polda Jatim di lokasi galian C di Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh tak luput dari perhatian dewan. Para wakil rakyat mendesak pemkab membatasi rekom galian C di Jombang.

”Dampaknya ke lingkungan  sangat memprihatinkan. Banyak sekali lingkungan yang rusak karena adanya aktivitas galian C,” ujar Totok Hadi Riswanto, anggota Komisi A DPRD Jombang kemarin.

Tidak hanya itu, para pengusaha juga seringkali meninggalkan bekas lokasi galian begitu saja tanpa dilakukan reklamasi. Akibatnya di sejumlah titiknya sampai memakan korban. ”Kalau dibiarkan tanpa direklamasi, tentu membahyakan bagi warga di sekitar lingkungan,” bebernya.

Tak hanya itu, dia pun mendorong pemkab agar betul-betul melakukan kajian secera komperhensif terkait aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Jombang. ”PAD yang didapat minim, sementara banyak permukaan jalan kita rusak akibat mobilitas kendaraan pengangkut material galian. Ini penting untuk dievaluasi,” bebernya.

Tak hanya itu, tidak jarang dia mendengar keluhan warga terkait rusaknya jaringan irigasi sawah diakibatkan aktivitas galian C di sekitar lahan sawahnya ditambah lagi risiko kerusakan tanggul sungai. ”Dampaknya juga ke petani. Kalau biasanya para petani bisa panen 3 kali tanpa kesulitan air, sekarang setelah panen pertama itu sudah kesulitan air,” terangnya.

Senada disampaikan Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang mengingatkan pemkab memperketat proses pengajuan lokasi galian C di Jombang. ”Jangan mudah memberikan rekomendasi. Harus melalui kajian yang betul-betul matang,” bebernya.

Sebelumnya, semakin menjamurnya kegiatan pertambangan baru di wilayah Jombang memantik respons dewan.  Para wakil rakyat mendesak Pemkab Jombang lebih selektif mengeluarkan rekomendasi kegiatan galian C, khususnya di kawasan wisata.

Kemarin (24/2) DPRD Jombang memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Jombang membahas terkait persoalan galian C.

”Tadi disampaikan ada pengajuan kegiatan pertambangan galian C di wilayah Bareng dan Wonosalam, kita minta pemkab mengkaji lebih dalam lagi,” tegas Donny Anggun, Wakil Ketua DPRD Jombang usai kegiatan hearing di gedung DPRD Jombang.

Memang terkait izin kegiatan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov), namun kewenangan mengeluarkan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL)  tetap menjadi kewenangan daerah.

Dalam hearing terungkap, dari sekitar 13 kegiatan pertambangan, sebagian besar tidak tertib membuat laporan, sehingga harus ada tindakan tegas. ”Dari 13 usaha tambang, hanya dua saja yang membuat laporan secara periodik. Kami meminta DLH (Dinas Lingkungan Hidup) melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan. Apabila melanggar peraturan maka harus dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Untuk diketahui, meski sudah ada sekitar 13 lokasi galian aktif di Jombang. Tahun ini ada sekitar delapan pengajuan lokasi galian C baru, masing-masing satu lokasi di Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh (dua lokasi), Desa Darurejo, Kecamatan Plandaan, Desa Jenis Gelaran, Kecamatan Bareng, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Desa/Kecamatan Bareng.

Ingkatkan Pemkab Dampak Kerusakan Lingkungan

SEMENTARA itu, maraknya kegiatan tambang di Kabupaten Jombang kembali mendapat respons kalangan pemerhati publik. Aan Ansori Direktur Link (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Jombang meminta Bupati Mundjidah tegas menyikapi semakin menjamurnya lokasi galian C di Jombang.

”Meski kewenangan perizinan itu di provinsi tapi Pemkab Jombang juga mempunyai kontribusi besar untuk perizinan tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi. Dirinya menyebutkan, hal ini harus dilakukan, lantaran aktivitas dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas galian C.

Selain itu juga, banyak kasus yang mengakibatkan kamatian, karena banyak bekas galian yang dibiarkan begitu saja, sehingga sangat membahayakan masyarakat sekitar. ”Saya mencatat ada beberapa peristiwa terkait keamanan. Karena ada beberapa yang meninggal karena bermain di lokasi bekas galian,” terangnya.

Untuk itu, dia mendorong pemkab mengavaluasi serius keberadaan aktivitas galian C di Jombang. ”Pemkab harus puasa, dalam arti menahan diri untuk mengeluarkan rekomendasi izin galian. Selain itu, menutup perlahan galian yang sudah tidak memiliki kontribusi,” pungkasnya.

Sementara itu, Setiajit Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur mengatakan, Pemkab Jombang mempunyai kewenangan besar terkait pengajuan izin yang dilakukan pengusaha galian C. ”Memang untuk kewenangan izin galian di Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk proses pengurusan izin pemohon mengajukan ke Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur. Setelah itu, pengajuan disampaikan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

”Setelah itu kami melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui apakah sudah seusai dengan tata ruang kabupaten atau sebaliknya. Tidak hanya itu apakah pemkab memberikan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL),” jelasnya.

Apabila pemkab memberikan rekom, lanjut Setiajit maka dikeluarkanlah WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Setelah disampaikan ke P2T saat itu juga pengusaha mengajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) eksplorasi. ”Setelah itu mengajukan IUP produksi,” bebernya.

Sehingga, Setiajit menjelaskan pemkab mempunyai kewenangan besar terkait izin galian. Apabila pemkab tidak memberikan rekomendasi tersebut, dinas ESDM juga tidak mengeluarkan izin. ”Semisal di Jombang, meski pengajuan tersebut di wilayah pertambangan, apabila bupati tidak memberikan rekomendasi, maka kami juga tidak mengeluarkan izin,” terangnya.

Tidak hanya dalam soal izin saja. Untuk penindakan kepada pengusaha galian yang nakal atau bahkan tidak berizin. Pemkab mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penindakan. ”DLH maupun Satpol PP setempat bisa melakukan penindakan. Selain itu, bisa berkoordinasi dengan ke polisian. Tidak perlu menunggu ESDM,” pungkasnya. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia