alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Warga Kebondalem Keluhkan Biaya Program Sertifikat Masal

13 Maret 2020, 15: 45: 03 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi, SHM.

Ilustrasi, SHM. (Google Image)

Share this      

JOMBANG – Keluhan warga terkait pengurusan sertifikat masal atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) terus meluas. Kali ini datang dari warga Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng. Meski sudah membayar Rp 175 ribu, hingga kini sertifikat tanahnya tak kunjung ada kejelasan. 

Kepada Jawa Pos Radar Jombang, salah satu warga Kebondalem mengatakan, sekitar akhir 2019 lalu, dia mendapat kabar terkait pengurusan sertifikat masal. ”Agar warga datang ke desa sambil membawa administrasi ke balai desa, itu saya dengar dari warga,” bebernya.

Singkatnya, dia pun segera mendatangi kantor balai desa dan menyerahkan berkas. ”Waktu itu bayar Rp 175 ribu dapat kuitansi, terus nanti ada tambahan lagi Rp 150 ribu saat pengukuran,” bebernya.

Setelah menyerahkan uang, dia pun merasa janggal dengan tulisan dalam kuitansi yang menyebut pendampingan pengurusan administrasi. ”Ini saya sudah curiga, terlebih ada pembayaran lagi setelah pengukuran sebesar Rp 150 ribu,” katanya.

Setelah menunggu lama tidak ada kabar, sebagian warga mulai umek. Terlebih setelah warga mendapat informasi dari sejumlah grup WhatsApp, tahun ini desanya tidak mendapat jatah program PTSL. ”Malah kami baca berita, bupati menyampaikan pengurusan PTSL Cuma Rp 150 ribu sampai tuntas, sementara kami sudah bayar Rp 175 ribu, terus nanti masih diminta lagi Rp 150 ribu,” keluhnya.

Tak ingin penyelesaiannya berlarut-larut, warga berencana mendatangi kantor desa menanyakan perihal kelanjutan pengurusan sertifikat masal. ”Kebetulan waktu itu ada perangkat desa juga saat pengurusan, jadi nanti kami tanyakan seperti apa jelasnya,” bebernya.

Warga berharap kejadian ini mendapat respons dari pihak terkait. ”Kasihan warga kalau seperti ini. Intinya kami berharap segera memegang sertifikat, jangan sampai tidak ada kejelasan seperti ini,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Faisol Zakariya Kepala Desa Kebodalem mengaku belum mengetahui perihal keluhan warganya terkait pengurusan PTSL. ”Karena pada waktu itu bukan periode saya, jadi saya tidak tahu berapa warga yang sudah membayar,” bebernya.

Disinggung pelaksanaan program PTSL di desanya, Zakariya menegaskan tahun ini belum ada. ”Untuk tahun 2020 ini tidak ada di dalam listnya,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, warga dua desa di Kecamatan Bareng juga mengeluhkan pengurusan seritifikat masal di desanya. Masing-masing Desa Tebel, dan Desa Mundusewu. Meski sudah keluar biaya sebesar Rp 175 ribu, hingga kini sertifikat warga tak kunjung ada kejelasan. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia