alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Salah Rekening, Pencairan Dana BOS Enam Sekolah di Jombang Tersendat

11 Maret 2020, 18: 21: 20 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Agus Purnomo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jombang

Agus Purnomo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jombang (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan pertama telah cair. Hingga kemarin, masih ada enam sekolah di Jombang yang belum menerima kucuran dana lantaran salah nomor rekening.  

“Sekolah yang belum cair karena mereka salah mengentri nomor rekening,” kata Agus Purnomo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jombang, kemarin. Ia menyampaikan, dana BOS triwulan pertama sudah cair beberapa waktu kemarin.

Dari total 511 SD dan 48 SMP di Jombang, lanjutnya, diketahui ada enam sekolah yang belum bisa mencairkan setelah nomor rekening salah. ”Jadi sesuai SK Mendikbud Nomor 231, ada nama-nama sekolah penerima dana BOS, namun di Jombang ada enam sekolah yang belum cair,” ujar dia.

Disdikbud sendiri sudah memanggil enam sekolah dimaksud untuk proses pembenahan administrasi. ”Sudah kita panggil untuk membenahi datanya,” jelasnya. Enam sekolah itu meliputi SDN Ketapangkuning Ngusikan, SDN Kedunglumpang 1 Mojoagung, SMPN 1 Plandaan, SDN Banyuarang Ngoro, SDN Galengdowo 1 Wonosalam dan SDI Nurul Quran Ploso.

Dijelaskan, dana BOS dicairkan sesuai jumlah siswa.  Perbedaannya dengan tahun lalu, untuk sekolah yang jumlah siswa kurang dari 60, akan diberikan rekomendasi agar penerimaan BOS menjadi 60 siswa. Namun kali ini, meski siswa kurang dari 60, dana BOS tetap akan diberikan sesuai jumlah. ”Misalnya di SD A hanya 40 siswa, ya akan diberikan sesuai jumlah itu,” tambahnya.

Kebijakan baru ini karena ada kenaikan dana BOS. Untuk siswa SD mendapat Rp 900 ribu/siswa dan siswa SMP mendapat Rp 1.100 per siswa pertahun. ”Ya naik Rp 100 ribu per siswa,” tambahnya lagi. Sehingga dana BOS yang cair dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah.

Proses pencarian sendiri, dilakukan pemerintah pusat langsung melalui rekening sekolah masing-masing. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang melalui provinsi. ”Kalau sekarang tidak lagi melalui provinsi, agar cair lebih tepat waktu karena tidak lagi berpengaruh terhadap kinerja provinsi,” jelas dia.

Jika dana BOS sudah masuk rekening sekolah, Agus berpesan agar sekolah gunakan operasional dengan mengacu pada aturan yang tertera dalam Juknis BOS Nomor 8 Tahun 2020. ”Untuk mencairkan dana BOS, sekolah juga tidak perlu rekom dari kita atau syarat-syarat lainnya,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia