alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Kasus Pungutan PTSL, Warga Bulurejo Diwek Bakal Lapor Pihak Berwajib

11 Maret 2020, 11: 54: 09 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi, pembagian SHM hasil PTSL.

Ilustrasi, pembagian SHM hasil PTSL. (Dok Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Keluhan warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek terkait tingginya biaya pengurusan sertifikat masal atau PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terus menjadi bola panas. Warga bahkan berencana akan membawa persoalan ke ranah hukum.

M, salah satu pemohon mengaku kaget, mengetahui jika pengurusan sertifikat masal dipatok pemerintah sebesar Rp 150 ribu sampai tuntas. Sebab, dirinya sebelumnya harus mengeluarkan biaya mencapai Rp 350 ribu. ”Kami tidak tahu sebenarnya untuk biaya pengurusan sertifikat masal hanya Rp 150 ribu. Tapi nyatanya kami ditarik Rp 350 ribu,” ujar warga yang enggan warga yang meminta namanya dirahasiakan.

Selain tingginya tarikan biaya yang dikenakan ke warga, dia pun mempertanyakan terkait sosialisasi program. ”Selama ini, tidak ada sosialisasi yang dari pemerintah desa terkait biaya yang harus dikeluarkan,” bebernya.

Setelah mencuat di media. Pihak panitia PTSL langsung mendatangi rumah warga satu-persatu dan meminta warga mengikhlaskan uang Rp 200 ribu yang sudah dikeluarkan. ”Ini kami merasa di tipu dua kali, yang pertama harus membayar Rp 350 ribu. Kemudian kami dipaksa untuk meng-ikhlaskan,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berencana akan melaporkan masalah ini ke pihak berwajib. Sehingga, kasus ini bisa diusut dengan tuntas, sehingga ada efek jera. ”Pastinya dalam minggu ini kami akan melaporkan ke pihak berwajib,” pungkasnya.

Sampai saat ini, beberapa warga masih belum menerima sertifikat. Bahkan ada beberapa yang masih salah. ”Memang ada beberapa yang salah, seperti ukuran tanah dan namanya,” sambung A warga lainnya.

Ironisnya, saat ditanya warga terkait penyelesian pengurusan sertifikat, warga Bulurejo ini tak pernah mendapat jawaban yang jelas dari pemerintah desa. ”Kami juga sudah menanyakan kapan selesainya tapi tidak dikasih tahu kepastiannya,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Suprapti Kepala Desa Bulurejo mengatakan, untuk program PTSL di desanya sudah selesai semua. ”Alhamdullilah untuk PTSL sudah selesai semua dan diserahkan ke warga,” terangnya.

Saat disinggung berapa jumlah warga yang mengurus, dirinya tidak memberikan keterangan pasti. ”Itu yang saya tidak tahu, karena bukan saya yang menjabat waktu itu,” pungkasnya.

Polisi Sudah Terima Laporan

SEMENTARA itu, Kasatreskrim Polres Jombang AKP Ambuka Yudha Hardi Putra masih terus mendalami dugaan pungli program sertifikat masal. Terlebih setelah pihaknya menerima laporan dari warga.

”Sudah ada laporan masuk ke polisi, masih kita dalami,” terang Ambuka kemarin.

Lantaran masih proses awal penyelidikan, mantan Kasatreskrim Polres Kediri belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut perihal identitas pelapor. ”Dari Kecamatan Diwek tepatnya, kemarin sudah ada laporan masuk ke kita terkait pengurusan prona yang melebihi uang seharusnya,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang (9/3).

Ditanya langkah yang diambil kepolisian, Ambuka menyebut sementara masih perlu mempelajari laporan. ”Tetap akan kita tindak lanjuti laporannya, yang jelas memang kita perlu pelajari dulu ini,” lanjutnya.

Pihaknya berencana akan memanggil beberapa pihak yang terlibat jika nantinya diperlukan untuk diambil keterangannya. ”Kita koordinasikan sama penyidik dulu ya. Kalau pemanggilan pasti lah akan tetap ada nanti. Tapi sampai sekarang masih penyelidikan statusnya,” tambahnya.

Pihaknya kembali mengimbau kepada masyarakat yang memang mengetahui perihal adanya pungutan melebihi Rp150 ribu dalam prona dan dirasa merugikan untuk melapor kepada pihak berwajib. ”Ya memang kalau merasa dirugikan, merasa tidak sesuai atau mengetahui praktik semacam itu, silakan dilaporkan saja, kita akan tindaklanjuti dengan profesional,” pungkasnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia