alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Kisruh Pembagian Kios di Makam Gus Dur, Satu Pejabat Dipanggil Polisi

11 Maret 2020, 11: 52: 04 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi, aksi demo pedagang kawasan Makam Gus Dur di gedung DPRD Jombang beberapa waktu lalu.

Ilustrasi, aksi demo pedagang kawasan Makam Gus Dur di gedung DPRD Jombang beberapa waktu lalu. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Diam-diam, pembagian kios di kawasan makam Gus Dur ternyata dibidik aparat penegak hukum. Salah satu pejabat Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata (Disporapar) Jombang telah dipanggil petugas untuk dimintai keterangan. 

“Untuk kios gus dur dalam lidik, sudah ada pemanggilan, beberapa hari lalu sudah ada dari Disporapar yang kita mintai keterangan,” ucap AKP Ambuka Yudha Hardi Putra, Kasatreskrim Polres Jombang, kemarin.

Dia menyebut, pemanggilan itu terkait dengan sejumlah polemik yang sempat muncul dalam pembagian kios. Mulai dugaan adanya pungli hingga sejumlah masalah lain. Kendati demikian, ia enggan membeber siapa pejabat yang telah dipanggil itu.

Dalam pemeriksaan itu menggali lebih dalam data jumlah kios dan proses pembagian. “Kita masih pemeriksaan data, kemarin yang datang juga sudah membawa data yang kita butuhkan, cuma memang belum lengkap sehingga kita minta untuk melengkapai lagi,” lanjutnya.

Ambuka menyebut masih sangat besar kemungkinan sejumlah pejabat lain, termasuk kepala dinas yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan. “Semua pihak yang berhubungan tentu sangat mungkin dimintai keterangan, jadi ditunggu saja nanti proses lebih lanjut,” pungkas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembagian 100 kios di kawasan wisata makam Gus Dur berpolemik. Sejumlah warga dari Desa Kwaron dan Tebuireng sempat menyebut banyak masalah. Mulai dari pemkab mengambil jatah 30 kios dari total keseluruhan kios yang dibagi. Pembagian yang tidak transparan, serta jual beli pembagian kios. Termasuk kios perangkat desa hingga penempatan kios yang dihuni warga luar dua desa itu. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia