alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Tak Ada Batas Jarak, PPDB Zonasi di Jombang Berdasar Rangking Terdekat

11 Maret 2020, 11: 16: 53 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kabid Pembinaan SMP Agus Suryo Handoko

Kabid Pembinaan SMP Agus Suryo Handoko (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 jalur zonasi jenjang SMP dipastikan berubah. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jombang menyebut tidak ada batasan jarak minimal maupun maksimal antara jarak rumah siswa dengan sekolah. 

Kepala Dinas P dan K Agus Purnomo, melalui  Kabid Pembinaan SMP Agus Suryo Handoko menyampaikan, perubahan kuota zonasi sudah disepakati stakeholder terkait.  Dia melanjutkan, kuota PPDB jalur zonasi memang berkurang cukup banyak dari tahun lalu dari 80 persen, menjadi 50 persen. 

Namun untuk seleksi penerimaan peserta didik tetap seperti  sebelumnya. Yakni jarak terdekat yang lolos. ”Dalam jalur zonasi tidak ada ketentuan batasan jarak rumah, hanya prosesnya seleksi dirangking berdasarkan jarak terdekat,” tambahnya. 

Sebagai contoh, lanjut dia, perangkingan dilakukan dari total calon siswa yang mendaftar. ”Misalnya kuota jalur zonasi 100 peserta didik, tetapi yang mendaftar 110 peserta didik, maka setelah diranking, 100 peserta didik yang jarak rumahnya lebih dekat yang masuk. sedangkan 10 siswa tidak lolos,” jelas Agus. 

Disinggung mengenai aturan siswa yang pindah domisili, dia menyebut ada perubahan pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Jika tahun sebelumnya, minimal tinggal domisili 6 bulan kini menjadi 1 tahun. Artinya lebih lama dari tahun sebelumnya. ”Memang ada perubahan, untuk Permendikbud sekarang harus sudah berdomisili minimal 1 tahun di desa setempat sejak pendaftaran PPDB,” tegasnya. 

Meski begitu, ia tak bisa menampik bila panitia PPDB kabupaten tak bisa mendeteksi bila ada orang tua calon siswa nakal yang menggunakan kewenangan dengan meminta surat keterangan pindah domisili ke RT/RW atau kades. Agus menyebut hal itu berkaitan dengan data kependudukan di Dispendukcapil. 

”Kami kalau di panitia tidak bisa mendeteksi sejauh itu. Artinya kewenangan ada di RT/RW dengan kepala desa setempat untuk memberikan rekomendasi,” pungkas dia. 

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun lalu kuota jalur PPDB terdiri dari tiga jalur. Yakni jalur zonasi 80 persen, prestasi 15 persen dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali 5 persen. Sedangkan tahun ini, jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur perpindahan tugas 5 persen dan jalur prestasi 30 persen. Di dalam jalur zonasi ini termasuk calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia