alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Belum Seluruh Pejabat Pemkab Laporkan Kekayaannya ke LHKPN

09 Maret 2020, 15: 59: 10 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Senen Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang

Senen Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Pejabat di lingkup Pemkab Jombang belum seluruhnya setor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Hingga kemarin (8/3), tercatat baru satu pejabat yang sudah melapor.

Data yang dihimpun dari laman elhkpn.kpk.go.id pelaporan pejabat pemkab masih minim. Untuk pejabat eselon IIB misalnya, mayoritas pelaporan terakhir pada 31 Desember 2018. Hanya satu pejabat yang sudah tercatat melaporkan harta kekayaan untuk 2019.

Dikonfirmasi terkait itu, Senen Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang menyatakan, batas pelaporan itu hingga akhir bulan ini. “Jadi memang 31 Maret terakhir, tetapi itu asas kepatutan. Kalau memang sudah ada yang melapor berarti patut asas. Pada prinsipnya tetap ditunggu sampai Desember,” katanya.

Untuk 2018 lalu sudah seluruh pejabat yang melapor. Sementara untuk 2019, Senen belum berani memastikan. “Selama dua minggu ini saya tidak masuk kantor, belum tahu perkembangan terakhir berapa. Tetapi sebelumnya ada 20 orang yang sudah melapor,” imbuh dia.

Menurut Senen, diperkirakan saat ini masih dalam proses verifikasi. “Ya memang diterima, sudah diverifikasi atau belum itu yang butuh proses agak lama,” sambung Senen. Dijelaskan, untuk pelaporan itu dilakukan langsung secara pribadi. “Jadi laporannya ke KPK, dilaksanakan perorangan, artinya pribadi melalui sistem,” beber Senen.

Untuk LHKPN bagi ASN tersebut lanjut dia, tahun ini pelaporan untuk 2019. “Jadi untuk pelaporan 2019 kemarin itu untuk 2018, sementara tahun ini untuk 2019,” pungkas Senen. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia