alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Vonis Dinilai Rendah, Jaksa Kasus Korupsi Dana Desa Dukuhmojo Banding

06 Maret 2020, 15: 17: 03 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pranajaya, mantan kades Dukuhmojo, menjalani sidang dalam kasus dugaan proyek fiktif Dana Desa 2018.

Pranajaya, mantan kades Dukuhmojo, menjalani sidang dalam kasus dugaan proyek fiktif Dana Desa 2018. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya mengajukan banding terkait putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dalam persidangan kasus korupsi Dana Desa (DD) Dukuhmojo pekan lalu. Alasannya, putusan dinilai terlalu kecil dan berbeda dengan tuntutan sebelumnya.

“Rabu (26/2) setelah putusan itu kita memang pikir-pikir, tapi Kamis (27/2) kita nyatakan banding,” terang JPU Muhammad Salahuddin, kemarin. Keputusan ini ditempuhnya, lantaran ada dua hal yang jadi pertimbangan penting. Pertama karena penerapan pasal yang berbeda. 

“Kami kan membuktikan dakwaan primerPasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan hakim dalam putusannya mengabulkan terdakwa dihukum atas dakwaan subsider, sehingga pasalnya jadi berbeda,” lanjutnya.

Selain itu, putusan hakim juga dinilai Salahuddin jauh angkanya dari tuntutan yang diberikan JPU. Jika pada tuntutan JPU menuntut hukuman 4 tahun 9 bulan penjara dengan denda Rp 200 juta, plus pengembalian kerugian negara. Sementara majelis hakim hanya memvonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta plus pengembalian kerugian negara. 

“Alasan kedua tentu karena perbedaan hukuman yang kami rasa sangat jauh,” tambahnya. Langkah banding itu sudah  didaftarkan dan kini proses berlangsung dalam penyusunan memori banding. “Ya nanti segera kita menyusun dan mengirimkan memori banding, juga dari terdakwa barangkali ada tanggapan, cuma untuk kurun waktunya belum bisa diputuskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pranajaya yang merupakan mantan kades Dukuhmojo ditetapkan penyidik Kejari Jombang menjadi tersangka kasus dugaan proyek fiktif DD 2018. Dari hasil gelar itu penyidik berkesimpulan perbuatan tersangka telah memenuhi unsur perbuatan pidana, dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang mencapai ratusan juta rupiah. 

Hasil audit kerugian negara yang dikeluarkan Inspektorat Jombang menyebut, ada indikasi kerugian negara hingga Rp 278 juta, bersumber dari dua kegiatan fisik dan non fisik DD 2018. Kemudian Rabu (5/2) JPU dari Kejari Jombang menuntut hukuman 4 tahun 9 bulan penjara, dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. Serta harus mengembalikan uang kerugian negara Rp 199 juta dengan ancaman penyitaan harta benda atau subsider 2 tahun 5 bulan penjara.

Namun, majelis hakim memutus bersalah dan menghukum mantan kades dengan kurungan 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan uang pengganti Rp 199 juta itu subsder 8 bulan kurungan. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia