alexametrics
Sabtu, 04 Apr 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Polemik Aset Ruko Simpang Tiga, Pemkab Layangkan Somasi Kedua

26 Februari 2020, 20: 04: 50 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ruko Simpang Tiga yang merupakan aset milik Pemkab Jombang.

Ruko Simpang Tiga yang merupakan aset milik Pemkab Jombang. (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Usai surat somasi pertama pemkab tidak mendapat respons positif dari pihak penghuni ruko simpang tiga Mojongapit. Kemarin (25/2) tim penyelamatan aset daerah segera menggelar rapat. Hasilnya, pemkab akan segera melayangkan surat somasi kedua.

”Tadi (kemarin, Red) kita sudah gelar rapat dengan tim. Intinya, langkah selanjutnya pemkab akan layangkan surat somasi kedua, dan ini terakhir,” tegas Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Mujib Syaris kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Tak hanya itu, selain sepakat mengirim surat somasi kedua, tim juga langsung merumuskan konsep surat. ”Intinya somasi kedua ini nantinya lebih spesifik, mengenai waktunya juga lebih singkat. Tadi masing-masing OPD juga memberikan masukan,” imbuhnya.

Setelah konsep surat klir, segera akan dilayangkan ke pihak penghuni ruko. ”Secepatnya kita kirimkan,” tandasnya.

Sebelumnya, polemik terkait aset Ruko Simpang Tiga Mojongapit terus menggelinding. Lantaran hak guna bangunan (HGB) sudah habis sejak 2016, dan belum ada perpanjang, pemkab pun mengambil langkah penyelamatan aset, salah satunya dengan jalan mediasi.

Setelah proses mediasi buntu, pemkab melangkah dengan mengirim surat pemberitahuan ke pihak penghuni. Sayang. Surat itu belum mendapat respons positif.

Selanjutnya pemkab melayangkan surat somasi pertama yang di deadline sampai 24 Februari. Sayang surat itupun tak juga mendapat tanggapan positif. Hanya sebagian penghuni ada yang mulai menjalin komunikasi.

Sebagian Penghuni Mulai Buka Komunikasi

SEMENTARA itu, sampai dengan batas akhir yang diberikan dari surat somasi pertama, sebagian penghuni ruko sudah mulai menjalin komunikasi dengan pemkab.

”Dari dipaparkan, ada sekitar tiga orang menjalin komunikasi, bahkan ada juga yang berkirim surat resmi ke pemkab,” terang Mujib Syaris.

Dalam surat itu, penghuni yang mengaku tinggal di Jakarta ini, menanyakan perihal jumlah sewa yang harus dibayar, misal ingin memperpanjang. ”Tanya berapa harga sewanya, dari dinas juga sudah merespons,” imbuhnya.

Sementara itu, sebagian penghuni lain juga sudah ada yang membuka komunikasi terkait jumlah sewa yang harus dibayar. ”Intinya, kita masih berikan ruang bagi mereka yang mau memperpanjang dengan sewa,” bebernya. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia