alexametrics
Sabtu, 04 Apr 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Biaya Per Petak Rp 350 Ribu, Program Sertifikat Masal Bulurejo Disoal

26 Februari 2020, 19: 48: 52 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi, PTSL di Kabupaten Jombang.

Ilustrasi, PTSL di Kabupaten Jombang. (Azmy Endiyana Z/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Usai protes yang dilakukan ratusan warga Desa Mundusewu, Kecamatan Bareng, kini giliran warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek mempertanyakan pelaksanaan program sertifikasi masal 2018 di desanya, lantaran biaya yang dikenakan dinilai terlalu tinggi.

”Di sini tarikannya bervariasi, ada yang dikenakan Rp 350 ribu bahkan ada yang sampai Rp 600 ribu per petaknya,” terang salah satu warga Bulurejo yang meminta namanya dirahasiakan saat ditemui Jawa Pos Radar Jombang (25/2) kemarin.

Anehnya, saat dimintai kuitansi pembayaran, panita program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) hanya mencantumkan biaya sebesar Rp 150 ribu. ”Kuitansi hanya tertulis Rp 150 ribu itu, yang selebihnya tidak ada kuitansi,” ungkapnya.

Dia pun berusaha menggali informasi ke sejumlah desa lain, ternyata ada warga yang hanya dikenakan tarikan sebesar Rp 150 saja. ”Kan, untuk PTSL-nya sendiri hanya membayar Rp 150 ribu, tapi ada tambahan lagi untuk mengurus segel atau apa gitu saya tidak tahu. Tarikan di luar PTSL itu yang bervariasi,” ungkapnya.

Ditanya terkait sosialisasi program kepada warga, dia mengaku tak tahu persis. ”Setahu saya, tidak ada sosialisasi secara rinci, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikat. Harusnya sosialisasi yang dilakukan pihak desa maupun BPN Jombang lebih transparan dari rincian biaya yang harus dikeluarkan berapa, untuk apa saja, harus jelas,” katanya.

Selain sosialisasi terkait rincian biaya dirasa belum maksimal, warga pun tak tahu kuota PTSL yang diterima Desa Bulurejo 2018. ”Kalau jatahnya Bulurejo berapa, saya tidak tahu. Cuma waktu itu, jumlah warga yang mendaftar kurang lebih mencapai 1.500 orang,” sambung warga lainnya yang juga enggan namanya disebut.

Dia sendiri dikenakan biaya Rp 350 ribu untuk mengurus sertifikat tanahnya. ”Itu juga tidak diberikan rincian, biayanya untuk apa saja,” terangnya.

Dikatakannya, hingga sekarang sertifikat warga belum sepenuhnya tuntas. ”Mungkin ada sekitar 35 persen seritifikat warga yang belum tuntas sampai sekarang,” bebernya.

Saat dikonfirmasi, Sudiro Setiono Camat Diwek tak menampik terkait umek warga peserta program PTSL di Desa Bulurejo. ”Memang ada beberapa masyarakat yang menanyakan terkait tarikan PTSL di Desa Bulurejo,” terangnya.

Menindaklanjuti hal itu, pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada pemerintah desa. ”Setelah kami konfirmasi panitia, sudah ada proses yang sesuai,” katanya.

Kendati demikian, dia tidak bisa memberikan keterangan banyak, lantaran pada waktu program tersebut berjalan, dirinya masih belum menjabat sebagai Camat Diwek. ”Yang jelas banyak yang sudah selesai sertifikatnya. Lebih jelasnya konfirmasi ke bu kades, karena waktu itu saya belum menjawab,” pungkasnya.

Namun hingga berita ini ditulis, Kepala Desa Bulurejo Suprapti belum bisa memberikan keterangan. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, meski terdengar nada sambung tidak dijawab. Begitu pula melalui pesan singkat tidak ada balasan.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi Tutik Agustiningsih, Kepala badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Jombang mengatakan, untuk biaya PTSL sendiri sebesar Rp 150 ribu. Sedangkan untuk di luar itu, pihaknya tidak mengetahui pasti. ”Apakah untuk mengurus surat-surat jual beli atau ahli waris, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas PTSL biayanya Rp 150 ribu sampai tuntas,” pungkasnya.

Pertanyakan Sosialisasi dan Pengawasan Program

SEJUMLAH persoalan terkait pelaksanaan program sertifikasi tanah masal atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Jombang tak luput dari perhatian publik. Salah satunya terkait sosialisasi dan lemahnya pengawasan di lapangan.

”Kalau di lapangan banyak masalah seperti itu, itu menandakan kurangnya sosialisasi serta lemahnya pengawasan. BPN harus juga bertanggungjawab,” beber Nurrohman aktivis LSM Pos Paham saat dikonfirmasi kemarin.

Menurutnya, lantaran minimnya sosialisasi yang dilakukan serta lemahnya pengawasan program, sehingga program sertifikat masal ini rentan dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pungutan liar. ”Kalau seperti ini kan dijadikan kesempatan oknum untuk mencari keuntungan pribadi, jadi rawan terjadinya pungutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pola pengawasan program PTSL juga dilakukan maksimal. Sehingga, tidak ada pihak yang berani main-main dengan pelaksanaan program. ”Yang kita pertanyakan juga, pola pengawasannya seperti apa. Harusnya ada pengawasan juga dari BPN,” tegasnya.

Dirinya juga menambahkan, apabila memang ditemukan pelanggaran pada program PTSL, dia mendorong aparat penegak hukum (APH) menindak tegas. ”Ya, kalau memang melanggar harus ditindak tegas,” pungkasnya.

Senada, Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang mengatakan, program sertifikas tanah masal ini sudah diatur ketat oleh pemerintah. Baik itu menyangkut biaya yang dikenakan serta aturan pendukung lainnya. ”Jangan sampai program yang sangat dibutuhkan masyarakat ini disalah salahgunakan oleh oknum demi meraup keuntungan pribadi. Kalau seperti itu kasihan warga,” bebernya.

Politisi PKB ini juga menyesalkan kejadian ini. Menurutnya, kejadian seperti ini tidak akan terjadi jika sosialisasi program berjalan maksimal. ”Ini harus menjadi evaluasi, BPN dan pemdes harus lebih masif lagi untuk melakukan sosialisasi. Sehingga, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya,” pungkas Kartiyono. (*)

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia