alexametrics
Sabtu, 04 Apr 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Kuasa Hukum Terdakwa Suap Aqua Minta Pemberi Gratifikasi Diproses

26 Februari 2020, 19: 00: 08 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Achmad Sholikin Ruslie, kuasa hukum Zainul Udin, salah satu terdakwa kasus suap.

Achmad Sholikin Ruslie, kuasa hukum Zainul Udin, salah satu terdakwa kasus suap. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Persidangan dua terdakwa kasus suap pendirian pabrik Aqua di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang masih terus bergulir. Kuasa hukum salah satu terdakwa mulai angkat bicara. Ia mempertanyakan pengusutan kasus yang dinilainya janggal.

“Kalau itu disebut pasal korupsi atau gratifikasi, maka yang menerima kena, yang memberi tidak kena, kan jadi lucu,” ucap Achmad Sholikin Ruslie, kuasa hukum Zainul Udin, salah satu terdakwa kasus suap.

Menurut dia, kliennya adalah seorang perangkat Desa Grobogan yang juga ikut dalam proses pembebasan lahan untuk pendirian pabrik Aqua. Sebagai orang yang ikut merayu warga untuk mau melepas tanahnya kepada perusahaan, pemberian itu dinilainya wajar.

“Yang diberikan kepada klien kami itu fee kinerja, upayanya merayu masyarakat supaya bisa menerima pabrik. Jadi ini bukan uang untuk desa, tapi untuk pribadi,” lanjutnya. Terlebih, hal ini  telah dikuatkan dengan bukti surat pernyataan yang ditandatangani pihak Aqua dan perwakilan perangkat desa.

Ia kemudian merinci, seperti yang tertera dalam surat itu, jelas perangkat desa akan mendapat fee sebesar Rp 10 ribu per meter persegi dari hasil penjualan tanah senilai Rp 420 juta. “Nama-nama penerima siapa saja sudah jelas juga disitu, dan ada tandatangannya juga,” tambahnya.

Kejanggalan lain, tentang adanya penabrakan RT/RW yang dilakukan Pemkab Jombang dengan menerbitkan izin bagi pendirian pabrik. Padahal Desa Grobogan, menurut Sholikhin adalah wilayah bukan industri berat dan boleh digunakan untuk industri agro.

“Nah, Aqua ini kan bukan industri agro. Jadi melanggar perda, melanggar peratuan menteri agraria juga. Terlebihd pihak Aqua menyebut izin lingkungan selesai, izin lainnya juga selesai,” tambahnya.

Hal ini dalam analisanya, sangat menunjukkan bagaimana masalah ini bukan masalah sederhana yang hanya melibatkan pemerintahan desa saja. “Persoalan ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Yang ingin kami simpulkan, ada upaya menyembunyikan peran lain di luar pemerintahan desa,” tegas dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jombang Mohammad Salahuddin mengaku akan mempertimbangkan permintaan dari kuasa hukum terdakwa. “Untuk kenapa Aqua belum disidik juga, kami akan koordinasikan nanti dengan penyidiknya,” terangnya.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, dua perangkat Desa Grobogan, Suhardi, 55, Kasun Sukorejo dan Zainul Udin Fairuzi, 46, di sidang Pengadilan Tipikor Surabaya atas dakwaan telah menerima gratifikasi dari pabrik Aqua.

Keduanya dijerat pasal 11 jo pasal 12 e Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Suap dalam Jabatan dan Pemerasan yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 250 juta.

Dalam perjalanannya, Zainul Udin mengajukan eksespsi. Namun majelis hakim pengadilan Tipikor Surabaya akhirnya menolak eksepsi itu. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia