alexametrics
Sabtu, 04 Apr 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Desa Mojowarno Tetap Harus Rampungkan SPJ Dana Desa dan ADD

25 Februari 2020, 19: 00: 44 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Rapat dengar pendapat di ruang Komisi A DPRD Jombang mengenai polemik Dana Desa dan ADD Desa Mojowarno.

Rapat dengar pendapat di ruang Komisi A DPRD Jombang mengenai polemik Dana Desa dan ADD Desa Mojowarno. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait nasib pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno. Selain berdampak macetnya pembangunan di desa, penghasilan tetap perangkat desa pun tersendat berbulan-bulan.

Arif Hidajat Camat Mojowarno mengungkapkan, usai dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Jombang, sampai sekarang belum ada titik kejelasan terkait pencairan DD dan ADD untuk Desa/Kecamatan Mojowarno. “Sampai sekarang belum ada perkembangan bagaimana. Ya tetap itu, kalau syaratnya tidak bisa dipenuhi, ya tidak bisa menyerap anggaran,” katanya dikonfirmasi kemarin (23/2).

Dijelaskan, kendala yang dialami desa yakni belum bisa memenuhi persyaratan terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan DD 2018. “Waktu itu kan ada temuan Inpepektorat, kemudian ada rekomendasi. Kalau sudah selesai, SPj diserahkan ke Inspektorat agar direkomendasi pencairan tahap pertama 2019. Ternyata belum bisa dipenuhi termasuk pajak fisik sekitar Rp 47 juta,” beber dia.

Persoalan itu selanjutnya berimbas pada tersendatnya ADD yang merupakan sumber penghasilan tetap perangkat desa. “Kendalanya ya karena itu saja, SPj laporan realisasi penyerapan APBDes tahun sebelumnya. Berarti itu kan ada ADD dan DD, karena satu kesatuan,” sambung Arif.

Sampai sekarang Arif belum bisa memastikan bagaimana nasib para perangkat itu ke depan. “Memang sebelum akhir 2019 mereka mengeluh. Waktu itu sudah saya obrak-obrak secara lisan dan tertulis untuk segera menyelesaikan SPj, tetapi tidak gerak,” jelas dia.

Karena problem itu hingga akhirnya dampaknya berimbas ke perangkat desa. “Memang waktu itu ADD 2019 tahap pertama cair, tetapi yang kedua ini tidak bisa. Soalnya syarat pencairan kan SPj tahap pertama. Akhirnya siltap untuk perangkat desa selama tujuh bulan juga tidak bisa dicairkan,” terang Arif.

Selain menunggu respons dari pemerintah desa setempat, juga dari pemkab. Menilik hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan dewan beberapa waktu lalu. “Sudah ada pertemuan dengan dewan juga, sekarang ya nunggu kabupaten bagaimana ke depannya,” pungkas Arif.

Seperti diberitakan sebelumnya, nasib sejumlah perangkat Desa/Kecamatan Mojowarno memprihatinkan. Selama tujuh bulan para abdi desa ini tak menerima siltap (penghasilan tetap) lantaran masih ada permasalahan terkait laporan penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun sebelumnya.

Hal ini terungkap saat kegiatan hearing yang digelar perangkat Desa Mojowarno dengan Komisi A DPRD Jombang di gedung DPRD Jombang kemarin. “Di desa kami (Desa Mojowarno,Red) tahun 2019 DD tidak cair semua, baik tahap 1,2 dan 3. Sementara untuk ADD, cair hanya tahap 1 saja, untuk ADD tahap 2 dan 3 tidak cair,” terang Purwo Edi, Sekretaris Desa Mojowarno kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Kondisi ini, tentu saja berdampak pada proses pelayanan dan pembangunan di desa. Selama setahun terakhir, praktis program pembangunan  di desa mandek, lantaran DD 2019 sama sekali tidak cair.

Tidak hanya itu, beban pemerintah desa juga semakin berat, sebab dana ADD 2019 juga ikut dipending. ”Padahal dalam ADD kan terdapat siltap untuk perangkat. Jadi sejak Juni 2019, seluruh perangkat belum menerima Siltap,” lanjutnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia