alexametrics
Minggu, 05 Apr 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Tujuh Bulan Tak Terima Siltap, Perangkat Desa Mojowarno Wadul Dewan

16 Februari 2020, 16: 45: 45 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Hearing yang digelar perangkat Desa Mojowarno dengan Komisi A DPRD Jombang di gedung DPRD Jombang.

Hearing yang digelar perangkat Desa Mojowarno dengan Komisi A DPRD Jombang di gedung DPRD Jombang. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Nasib sejumlah perangkat Desa/Kecamatan Mojowarno memprihatinkan. Selama tujuh bulan para abdi desa ini tak menerima Siltap (penghasilan tetap) lantaran masih ada permasalahan terkait laporan penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun sebelumnya.

Hal ini terungkap saat kegiatan hearing yang digelar perangkat Desa Mojowarno dengan Komisi A DPRD Jombang di gedung DPRD Jombang kemarin.“Di desa kami (Desa Mojowarno,Red) tahun 2019 DD tidak cair semua, baik tahap 1,2 dan 3. Sementara untuk ADD, cair hanya tahap 1 saja, untuk ADD tahap 2 dan 3 tidak cair,” terang Purwo Edi, Sekretaris Desa Mojowarno kepada Jawa Pos Radar Jombang.

“Di desa kami (Desa Mojowarno,Red) tahun 2019 DD tidak cair semua, baik tahap 1,2 dan 3. Sementara untuk ADD 2019, hanya cair tahap 1 saja, untuk tahap 2 dan 3 tidak cair,” terang Purwo Edi, Sekretaris Desa Mojowarno.

Kondisi ini, tentu saja berdampak pada proses pelayanan dan pembangunan di desa. Selama setahun terakhir, praktis program pembangunan  di desa mandek, lantaran DD 2019 sama sekali tidak cair.

Tidak hanya itu, beban pemerintah desa juga semakin berat, sebab dana ADD 2019 juga ikut dipending. ”Padahal dalam ADD kan terdapat siltap untuk perangkat. Jadi sejak Juni 2019, seluruh perangkat belum menerima Siltap,” lanjutnya.

Dia menerangkan, kasus ini bermula dari temuan Inspektorat adanya permasalahan terkait pelaksanaan tiga proyek fisik di Desa Mojowarno 2018 lalu. Di antaranya pembangunan gedung PKK dengan nilai proyek Rp 108 juta, Balai RW dengan nilai proyek sebesar Rp 108 juta serta proyek pembangunan drainase sebesar Rp 28 juta.

Akibatnya, muncul rekomendasi penundaan pencairan tahap 1 DD 2019 dari Inspektorat Kabupaten. Berbeda dengan ADD tahap 1 masih bisa dicairkan.

Namun karena waktu itu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa 2018 belum juga rampung, sehingga 2010 ini baik DD dan ADD juga belum ada kejelasan, sehingga perangkat desa wadul ke dewan. “Sebenarnya juga untuk tanggungan (bangunan 2018,Red) sudah semua, cuma LPJ tahun 2018 ada tanggungan pajak itu. Otomatis, yang namanya LPJ kalau tidak ada pajak kan tidak lengkap, jadi kita tidak berani mengeluarkan LPJ,” lanjut Purwo.

Pihaknya pun menyebut, solusi yang bisa Pemdes Mojowarno lakukan hingga kini hanya meminta pertanggunjawaban kades lama untuk menyelesaikan semua tunggakan pembangunan juga pembayaran pajak terhutang yang nilainya mencapai sekitar Rp 73 juta. “Solusinya kita kembalikan, tahun 2019 itu dari bulan Januari sampai November itu masih dijabat kepala desa lama. Otomatis kita kembalikan, dan yang bersangkutan sudah tandatangan,” tambahnya,

Purwo berharap, kendala yang sama tak akan terulang di tahun 2020. Kini, pihaknya menyebut tengah menggarap RPJMDes yang nantinya akan dibukukan bersama RKPDes. “Ya, setelah itu rampung, kita nanti berharap bisa kembali menyerap DD dan ADD tahun 2020 ini, sehingga kegiatan pembangunan juga Siltap perangkat bisa kembali terbayar dan terlaksana,” pungkasnya.

Pantauan di lokasi, kegiatan hearing juga diikuti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang serta pihak Inspektorat Kabupaten Jombang.

Minta Pemkab Cari Solusi

KOMISI A DPRD Jombang meminta pemkab segera mencarikan solusi terkait permasalahan tersendatnya DD dan ADD Mojowarno. ”Kita minta tadi untuk Pemkab Jombang mencari celah hukum, agar nanti ada solusi yang mungkin bisa ditempuh. Misalnya, apakah ada kemungkinan untuk ADD, bupati bisa memberi diskresi,” terang Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono.

Menurutnya, bagi pemerintah desa, DD dan ADD sangat pentin, baik untuk pelaksanaan pembangunan dan operasional di desa. “Karena yang sudah terlanjur, kita berharap yang untuk tahun 2020 tidak ada lagi kondisi seperti ini. Kami juga kasihan ini kepada perangkat desa, karena tindakan oknum mereka jadi korban,” imbuhnya.

Paling masuk akal menurut politisi PKB ini, pencairan DD maupun ADD untuk Desa Mojowarno baru dilakukan pada tahap dua. “Karena memang lebih mudah itu nanti, karena di awal tahun nol pencairan. Jadi LPJnya bisa langsung nol, tahap 2 dan 3 bisa mencairkan nanti,” lanjutnya.

Namun dengan ini, maka Siltap dipastikan tetap akan tak terbayar selama beberapa bulan ke depan.

Senada, Ketua Komisi A DPRD Jombang Andik Basuki Rahmad meminta pemkab mencarikan solusi terbaik. “Jadi dari hearing tadi kita ketahui perangkat desa memang tidak menerima Siltap sebagaimana harusnya, karena dua tahap ADD tidak cair,” terangnya.

Ia menyebut, hal ini dikarenakan perbuatan oknum kepala desa lama yang diduga menyelewengkan dana desa (DD) tahun anggaran 2018, hingga membuat penyaluran DD 2019 tak bisa dicairkan.

Sementara, meski ADD tahap 1 2019 bisa cair, namun karena laporan pertanggungjawaban masih ditemukan masalah, sehingga ADD tahap 2 dan 3 ikut terpending. “Semua kan karena oknum kepala desa yang menggunakan dana desa itu untuk kegiatan pribadinya. Kalau di sini ini mencapai Rp 173 juta sama Rp 73 juta untuk pajaknya. Jadi DD nol, namun ADD masih menggunakan tahap satu saja,” tambahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang Solahudin Hadi Sucipto mengaku prihatin dengan kondisi yang sedang dialami Pemdes Mojowarno. ”Tentu kita juga prihatin ya, melihat kondisi adanya perangkat desa yang harus tertahan siltapnya karena permasalahn pencairan ADD,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, apa yang terjadi di Desa Mojowarno juga telah Melalui proses yang sesuai. ”Artinya kita di kabupaten maupun di kecamatan kan memang harus mengikuti aturan yang ada. Baik perbup maupun peraturan di atasnya. Jadi selama desa bisa melengkapi administrasi, kita juga tidak akan menghambat penyaluran,” lanjutnya

Disinggung terkait rekomendasi yang diberikan anggota dewan, Solahudin menyebut pihaknya akan kembali membahasnya lebih lanjut dengan dinas dan instansi terkait di pemkab. ”Ya, tentu ini jadi PR kita di Kabupaten untuk mencari solusi nanti,” pungkasnya. (*)

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia