alexametrics
Minggu, 05 Apr 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Polemik Aset Ruko Simpang Tiga Belum Tuntas, Pemkab Dinilai Teledor

16 Februari 2020, 16: 18: 11 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Aset ruko Simpang Tiga Mojongapit

Aset ruko Simpang Tiga Mojongapit (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Belum kelarnya polemik aset ruko Simpang Tiga Mojongapit mendapat respons dari praktisi hukum Ahmad Sholikhin Ruslie. Dia menilai pemkab teledor dengan asetnya sendiri.

“Dari sisi hukum pemkab ini teledor, karena tidak yakin dan terlanjut salah, artinya upaya yang dilakukan,” katanya saat berada di DPRD Jombang, kemarin (14/2). Seharusnya, lanjut dia, sebelum hak guna bangunan habis 2016 silam, semua proses sudah dilakukan.

Diantaranya memberikan surat pemberitahunuan kepada penghuni ruko. “Jadi diberi tahu HGB tidak diperpanjang. Sehingga mereka sudah ada persiapan. Karena yang namanya usaha kalau pindah itu kan tidak mudah,” imbuhnya.

Kendati demikian dia mengapresiasi apa yang dilakukan pemkab saat ini yang bertujuan menyelamatkan asetnya sendiri. “Saya tidak menyalahkan mereka kirim somasi. Tetapi dalam hal ini pemkab tetap teledor,” sambung dia.

Menurutnya, tidak hanya aset di simpang tiga, di area lain juga demikian. “Keteledoran ini sudah dibuktikan di Pasar Citra Niaga (PCN). Kalau tidak salah ada tiga atau empat yang HGB diperpanjang. Sedangkan pemkab sendiri mau merubah menjadi sistem sewa,” ungkap Sholikhin.

Untuk itu menurut dia pemkab harus segera mengambil langkah tegas. Tidak hanya melayangkan somasi. “Áda baiknya dialihkan menjadi sewa, dari pada ribet-ribet. Kasihan mereka (penghuni, Red) karena harus siap-siap juga,” pungkasnya.

Terpisah, Abdul Majid Nindyagung Kabag Hukum Setdakab Jombang menerangkan, usai somasi dilayangkan beberapa waktu lalu, hingga kemarin (14/2) belum ada respons positif yang ditunjukkan pihak penghuni ruko. “Benar surat sudah dikirim ke semua penghuni ruko. Informasinya sampai sekarang belum ada respon,” ujarnya.

Kendati begitu pemkab tetap menunggu respon para penghuni ruko hingga batas waktu yang sudah ditentukan. “Artinya kita tunggu sampai 24 Februari nanti seperti apa, sebelum melangkah ke tahapan berikutnya,” terang Agung. Lantas bagaimana jika sampai batas terakhir tak ada respon yang ditunjukkan? Agung mengaku sudah siap opsi dari tim penyelamatan aset daerah.

“Yang jelas dirapatkan lagi. Apakah somasi kedua atau langsung eksekusi, ini menunggu keputusan tim,” pungkasnya. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia