alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Kasus Suap Proyek Sanitasi, Inspektorat Panggil BPD dan Perangkat Desa

15 Februari 2020, 12: 20: 56 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Barang bukti amplop diduga sebagai suap yang diberikan kepada anggota BPD Jatiwates.

Barang bukti amplop diduga sebagai suap yang diberikan kepada anggota BPD Jatiwates. (ACHMAD RW/ JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Persoalan terkait dugaan penyimpangan program pembangunan MCK serta aksi bagi-bagi uang sisa pembelanjaan proyek Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang terus menjadi bola panas. Inspektorat Kabupaten Jombang bergerak cepat melayangkan surat panggilan kepada pemdes dan BPD (badan permusyawaratan desa) Jatiwates.

”Iya, Ini tadi kita menerima undangan dari Inspektorat. Jadi besok (Hari ini, Red) kita diminta hadir untuk dimintai klarifikasi terkait permasalahan amplop itu,” terang Makinun Amin, Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan BPD Jatiwates.

Tidak hanya BPD saja yang dipanggil, surat panggilan juga ditujukan kepada pemdes Jatiwates. ”Cuma waktunya berbeda. ”Jadi jam 08.00 untuk Pemdes sama TPK. Sementara BPD jadwalnya baru jam 10.00,” bebernya.

Menindaklanjuti surat panggilan tersebut, Makinun memastikan siap hadir. ”Kita akan datang pasti dan menjelaskan bagaimana kondisi di desa yang kita tahu,” lanjutnya.

Salah satunya sikap BPD yang sampai sekarang belum mau menandatangani LPJ (laporan pertanggungjawaban) Desa Jatiwates, meskipun proses musdes (musyawarah desa) sudah berjalan. ”LPJ belum ditandatangani. Kami memang menolak tandatangan, sampai seluruhnya jelas dan terang benderang,”  tegas Makinun.

sikap ini diambil, lantaran BPD menilai pelaksanaan pembangunan di desa belum transparan serta menunggu hasil audit inspektorat. ”Ya, intinya kami kan akan tetap tanda tangan, tapi setelah ada kejelasan dari inspektorat. Apakah sudah benar pembangunannya begitu, selain itu juga masalah amplop itu dijelaskan dulu,” lontarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Jatiwates A Yudin Karimin membenarkan perihal adanya pemanggilan itu. ”Ya, memang ada panggilan dari Inspektorat, hanya saja mungkin saya tidak datang karena ada acara lain di kecamatan,” ucapnya.

Disinngung terkait sikap BPD yang menolak tandatangan pada LPJ 2019, Yudin mengaku tak tahu menahu. ”Yang jelas untuk laporan kan sudah selesai. Kalau mereka (BPD,Red) mau tanda tangan atau tidak, saya tidak tahu,” singkatnya. (riz)

DPMD Baru Akan Koordinasi dengan Inspektorat

DUGAAN bagi-bagi uang sisa lebih proyek desa yang diduga dilakukan oknum Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang belum mendapat respons dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang. Pihaknya masih belum melakukan klarifikasi ke pemerintahan desa.

”Untuk masalah ini, kami masih belum lakukan klarifikasi ke TPK maupun BPD,” ujar Solahudin Hadi Sucipto, Kepala DPMD Jombang kemarin.

Diakuinya, untuk permasalahan ini memang belum ada laporan resmi yang masuk ke DPMD. Kendati demikian pihaknya akan tetap melakukan klarifikasi. ”Rencananya hari ini (kemarin, Red) kami akan melakukan klarifikasi ke desa, tapi karena banyak sekali kegiatan kami tunda. Insyallah dalam waktu dekat kami akan klarifikasi. Terlebih lagi, saya tahunya baru kemarin,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jombang terkait masalah tersebut. ”Ya tentu kami juga akan koordinasi dengan inspektorat terkait permasalahan dan temuan yang ada di Desa Jatiwates,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatiwates, Kecamatan Tembelang mengaku diberi amplop oleh Pemerintah Desa Jatiwates. Amplop ini diduga berkaitan dengan pengerjaan proyek desa 2019 yang disinyalir tidak beres. Upaya inipun dilaporkan ke Inspektorat Jombang. “Kebetulan setelah dilantik, sedang ada pengerjaan proyek sanitasi, total anggaran Rp 328 juta dari PID dan DD 2019,” terang Makinun Amin, anggota BPD Jatiwates, kemarin (11/2). (yan)

Dalami Kasus Pemberian Amplop

INSPEKTUR Kabupaten Jombang Eka Suprasetya membenarkan peihal surat panggilan. Sebelumnya pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah pemeriksaan untuk menelusuri pemberian amplop yang diterima Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatiwates, Kecamatan Tembelang yang diduga terkait pengerjaan proyek desa 2019.

”Jadi kami sudah keluarkan tambahan pemeriksaan terkait adanya laporan pemberian amplop itu,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (12/2).

Dijelaskan, Inspektorat sebelumnya sudah mengeluarkan surat pemerikaan terkait proyek di desa tersebut, namun kini ada tambahan pemeriksaan terkait asal-asul pemberian amplop. ”Jadi saya minta teman-teman melakukan pemeriksaan lagi,’’ jelas dia.

Pemberian amplop yang berisi sejumlah uang tersebut, menurut dia perlu didalami lebih jauh. Pihaknya tak ingin menjustifikasi sebelum ada bukti dan keterangan dari pihak yang bersangkutan. ”Saya ingin semuanya klir, jadi perlu kita dalami,’’ tambah dia.

Pria asli Surabaya ini menguraikan, semisal pemberian dana tersebut bersumber dari APBDes, tentu sangat dilarang dan melanggar aturan. Apapun alasannya, harus dikembalikan ke desa. ” Kalau itu katakanlah dikeluarkan dari APBDes, ya tidak boleh,’’ tandasnya.

Sejauh ini, inspektorat mengaku belum mengeluarkan rekomendasi atas laporan amplop yang diterima BPD. Pasalnya, timnya terlebih dulu harus melakukan pemeriksaan di lapangan. ”Kami belum mengeluarkan rekomendasi pasti. Saya minta didalami dulu,’’ tegasnya.  

Ditanya mengenai hasil monitoring pelaksaan proyek desa Jatiwates 2019, Inspektorat juga belum mengeluarkan rekomendasi. ”Kita masih menghitung selisihnya, dan kita belum keluarkan rekomendasinya,’’ jelas dia.

Sebab, lanjut Eka, banyak hal yang diperiksa Inspektorat mulai dari Dana BOS di jenjang SD/SMP hingga dana desa yang ada di 302 desa di Jombang. ”Karena banyak yang kita tangani, namun sesuai SOP akan kami periksa satu persatu. Jadi kemarin masih kita hitung dan semuanya saya suruh evaluasi kembali,’’ pungkasnya. (ang)

(jo/mar/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia