Kamis, 27 Feb 2020
radarjombang
icon featured
Hukum

Inspektorat Diminta Telusuri Kasus Suap Proyek Sanitasi di Jatiwates

14 Februari 2020, 19: 38: 39 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sanitasi di salah satu rumah milik warga Desa Jatiwates yang memunculkan polemik karena kasus suap menyuap.

Sanitasi di salah satu rumah milik warga Desa Jatiwates yang memunculkan polemik karena kasus suap menyuap. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Tindakan bagi-bagi uang sisa lebih pembelanjaan proyek desa yang diduga dilakukan oknum ketua dan bendahara TPK (tim pelaksana kegiatan) Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang mendapat sorotan keras dari kalangan dewan. Para wakil rakyat mendorong Inspektorat menindaklanjuti serius persoalan tersebut, terlebih sudah ada pengaduan dari warga.

”Inspektorat jangan diam saja dan cepat tanggap untuk mengambil tindakan. Kalau diam saja ini  akan menjadi preseden buruk bagi Inspektorat juga, karena dinilai melakukan pembiaran,” tegas Kartiyono, sekretaris Komisi A DPRD Jombang.

Menurutnya, tindakan bagi-bagi uang sisa proyek di desa yang dilakukan oknum pengurus TPK Desa Jatiwates sangat janggal sekali. Sehingga harus ditindaklanjuti serius, terlebih badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai penerima uang tersebut sudah mengirim surat pengaduan ke inspektorat. ”Maka sudah seharusnya untuk ditindaklanjuti serius. Informasinya surat sudah masuk sejak Januari, tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut,” tegasnya.

Sebagai langkah, Inspektorat bisa segera melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait guna menelusuri dari mana uang tersebut. Jika memang terbukti ada pelanggaran di sana, Inspektorat harus memberikan tindakan tegas. ”Kalau hasil pemeriksaan mengarah terjadinya pelanggaran, misal mengarah dugaan gratifikasi, maka harus ada tindakan tegas,” bebernya.

Selain itu, politisi PKB juga meminta pemkab mempeloloti betul pelaksanaan proyek pembangunan di Desa Jatiwates. ”Kenapa BPD waktu minta RAB proyek sanitasi 2019 tidak segera diberikan, malah datang ngasih amplop. Tentu ini ada yang janggal,” tandasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya pun mendorong aparat penegak hukum menyelidiki persoalan ini. ”Tentu kami mendorong juga, apabila memang ada indikasi pelanggaran, maka bisa dilaporkan ke pihak berwajib,” pungkasnya.

Proyek MCK Diduga Tak Sesuai RAB

SELAIN mempermasalahkan pemberian amplop berisi uang, Badan permusyawaratan desa (BPD) Jatiwates, Kecamatan Tembelang juga menyoal proyek MCK Sanitasi 2019. Menyusul adanya indikasi pengerjaannya melenceng dari RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Dia merinci, ada dua sumber anggaran pembangunan MCK di desanya. Masing-masing diambilkan dari dana desa (DD) dan PID (Pagu Indikatif Desa). Yang bersumber dari DD totalnya mencapai

Rp 180 juta. Dana tersebut digunakan untuk membangun sebanyak 36 titik MCK. ”Per titik estimasinya Rp 5 juta,” bebernya.

Selain itu, juga ada pembangunan sanitasi yang dialokasikan dari dana PID sebesar Rp 148 juta. Dana tersebut digunakan untuk membangun MCK sebanyak 37 titik, dengan estimasi anggaran per titiknya Rp 4 juta.

“Iya, jadi kenapa kami sorot, karena dari pengerjaan di lapangan sama yang tertulis di RAB untuk pembangunan MCK ini terlalu jauh perbedaannya, baik dari ukuran kedalaman maupun materialnya,” terang Makinun Amin, Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan BPD Jatiwates.

Misalnya, pada RAB PID, jatah semen tertulis 550,18 kilogram per titiknya atau setara dengan 13 sak semen ukuran 40 kilogram. “Tapi kanyataannya dari data yang kami dapat, hanya 5-6 sak yang digunakan. Ini juga bisa dilihat dari kondisi lapisan semen yang sudah mulai hancur saat disentuh,” ucapnya sembari menunjukkan salah satu bangunan yang mulai tergerus.

Kondisi yang sama juga terjadi pada pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa. pada dokumen RAB material semen 611 kilogram atau 15 sak semen ukuran 40 kilogram. Ternyata, temuan di lapangan tidak sesuai.

Perbedaan, juga disebutnya terjadi pada material kayu bekisting, kawat bendrat hingga besi polos yang seharusnya ada khususnya untuk pembangunan tiga sumur resapan. “Nyatanya ini tidak ada semuanya. Sempat juga waktu monev kita minta dibongkar untuk melihat ada besinya atau tidak, TPK tidak berani dan mengakui kalau tidak ada besinya,” tambah Makinun.

Begitupun dengan kedalaman sumur resapan. Pada RAB tertulis kedalaman harusnya mencapai 2 meter. Namun kenyataannya saat lakukan pengukuran, kedalamannya tak lebih dari 185 centimeter. “Kita bisa buktikan ukuran ini,” ucapnya sembari membawa meteran dan sebuah kayu.

Sementara yang paling terlihat, adalah penggantian material batu bata menjadi batako untuk tembok MCK. Makinun, bahkan masih mengamankan sejumlah batako yang digunakan untuk pembangunan yang kondisinya sangat lapuk. “Masih ada dua ini, dan dicuil saja sudah rusak kok. Jadi sudah speknya diubah jadi lebih murah (pakai batako,Red) kualitas batakonya juga jelek,” tambahnya.

Karenanya, pihaknya berharap Inspektorat mau kembali melihat dengan lebih jeli permasalahan ini. Pihaknya juga menyebut tidak menutup kemungkinan, sumber uang dalam amplop yang dibagikan kepada BPD berasal dari sisa uang dugaan penyimpangan RAB itu. “Ya kalau dugaan tentu bisa saja, karenanya kami tunggu ini respons dari Inspektorat bagaimana,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Jatiwates A Yudin Karimin enggan memberikan  keterangan. Pihaknya berdalih saat pembangunan, ia belum menjabat sebagai kepala desa hingga tak bertanggung jawab atas pembangunan itu. “Intinya saya tidak mau terlalu dalam terseret masalah itu. Itu kan pembangunan kades sebelumnya, jadi saya tidak mau ikut campur,” ungkapnya pada Jawa Pos Radar Jombang (12/2).

Sementara hingga kemarin, Suwanto, Ketua TPK Desa Jatiwates dan Malik, bendahara LPMD Jatiwates juga belum bisa dimintai komentar perihal permasalahan ini. Kedua orang ini tak berada di rumah saat Jawa Pos Radar Jombang mengunjunginya dengan maksud meminta konfirmasi. (*)

(jo/riz/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia