Kamis, 27 Feb 2020
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Sebagian SHM Warga Terdampak Proyek Jembatan Ploso Belum Keluar

14 Februari 2020, 11: 05: 49 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Lahan sisi selatan sungai Brantas yang sudah terbangun tiga pondasi untuk jembatan baru.

Lahan sisi selatan sungai Brantas yang sudah terbangun tiga pondasi untuk jembatan baru. (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG - Pembebasan lahan sisi utara Brantas memang sudah tuntas. Namun ternyata sebagian sertifikat hak milik (SHM) baru untuk lahan warga terdampak hingga sekarang belum rampung.

“Jadi sertifikat yang baru sekarang mendekati selesai. Mereka yang lahannya terdampak punya sertifikat tanah baru,” terang Suwignyo Camat Ploso.

Dari jumlah 47 bidang lahan di wilayah sisi utara Brantas terdampak proyek jembatan, keseluruhan sudah berhasil dibebaskan. “Untuk jumlah sertifikat baru yang nunggu selesai, saya kurang hafal. Kadang ada satu lahan punya dua sertifikat,” pungkas Suwignyo.

Disinggung terkait kelanjutan pembangunan fisik jembatan baru Ploso, pihaknya belum bisa memastikan. “Insyaallah informasinya sekarang sudah masuk tahapan lelang. Jadi pembebasan lahannya sudah selesai 100 persen,” katanya dikonfirmasi kemarin (10/2).

Dijelaskan, karena proses pembebasan lahan rampung, selanjutnya  ditindaklanjuti rencana pekerjaan fisik.

Terpisah Syafruddin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan dari Dinas PU Bina Marga Jawa Timur mengakui, saat ini prosesnya sudah ada di Kementerian PUPR. “Untuk pengadaan memang dinas PU Bina Marga, pelaksanaan fisik dan lelang itu di kementerian dalam hal ini balai besar (BBPJN, Red),” katanya.

Meski begitu menurut dia, nantinya Dinas PU Bina Marga Jawa Timur tetap berkirim surat pada eks pemilik lahan. “Jadi itu nanti ada surat pemberitahuan sesuai dengan yang sudah terbayr dengan nilai itu. Maka kita harapkan segera dikosongkan,” imbuh dia.

Sayangnya Udin sapaan akrabnya, belum bisa menyebut kapan dilaksanakan. “Masih belum, itu nanti nunggu pak kabid. Pokoknya nunggu perintah ketika sudah ada ya kita surati. Kemungkinan ya dalam bulan-bulan ini kita beri pemberitahuan,” ungkap Udin.

Itu hanya dikirim sisi utara Brantas. Sedangkan selatan tanggunagan Pemkab Jombang. “Yang kewenangan kita (Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, Red) saja,” pungkas Udin. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia