Kamis, 27 Feb 2020
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Diberi Amplop karena Soroti Proyek Desa, BPD Jatiwates Lapor Pemkab

14 Februari 2020, 09: 37: 29 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Barang bukti amplop yang diterima BPD Jatiwates, diduga sebagai suap karena BPD menyoroti proyek sanitasi di desa.

Barang bukti amplop yang diterima BPD Jatiwates, diduga sebagai suap karena BPD menyoroti proyek sanitasi di desa. (ACHMAD RW/ JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatiwates, Kecamatan Tembelang mengaku diberi amplop oleh Pemerintah Desa Jatiwates. Amplop ini berkaitan dengan pengerjaan proyek desa 2019 yang disinyalir tidak beres. Upaya inipun dilaporkan ke Inspektorat Jombang.

“Kebetulan setelah dilantik, sedang ada pengerjaan proyek sanitasi, total anggaran Rp 328 juta dari PID dan DD 2019,” terang Makinun Amin, anggota BPD Jatiwates, kemarin (11/2). Kasus ini bermula saat 2 September 2019 lalu BPD mengirim surat kepada Pemdes Jatiwates terkait permintaan dokumen RAB proyek sanitasi.

Dia menyampaikan, surat pertama itu dibalas pihak desa melalui plt kades yang dijabat sekretaris desa, Oktober 2019. Sembari memberikan buku APBDes dan bukan RAB seperti yang diminta BPD. “RAB belum diberikan, sampai waktu itu saya sendiri harus menemui kades lama untuk meminta langsung, tetap tidak diberi,” lanjutnya.

Hingga 6 Oktober 2019, tiba-tiba saja ketua TPK dan bendahara mendatangi ketua BPD untuk memberikan sembilan amplop berisi uang masing-masing Rp 300 ribu. “Saat memberikan disampaikan kalau amplop harus diterima dan tidak boleh ditolak. Dananya berasal dari sisa lebih pembelanjaan proyek desa,” tambahnya.

Pihak BPD kemudian merapatkan pemberian amplop dan kompak menolak dengan alasan dana pemberian tidak jelas. Terlebih surat klarifikasi terkait maksud pemberian amplop, juga tidak dijawab jelas.

“Pihak desa atas nama sekdes yang menjadi Plt saat itu malah membuat alasan. Selain menuduh uang itu permintaan BPD, dananya berasal dari honor TPK,” lontar Makinun. Hingga Januari 2020 lalu, lanjut dia, pihak Inspektorat Jombang melakukan monev ke Desa Jatiwates. Semua persoalan juga sempat disampaikan ke petugas monev.

“Kami konsultasikan, bisa masuk kategori gratifikasi, sehingga kami langsung bersurat ke Inspektorat dan bukti amplop berisi uang masih kita simpan sampai sekarang,” ungkapnya. Hingga kini, belum mendapat kejelasan lebih lanjut soal laporan tersebut.

“Klarifikasi apapun belum ada, seperti apa kelanjutan kasusnya, terlebih saat monev ada banyak masalah proyek, juga terkesan dibiarkan,” tambahnya. Pihaknya berharap, ada upaya hukum  perihal dugaan gratifikasi tersebut. Terlebih menurutnya, pemberian amplop bertujuan untuk menutupi sejumlah permasalahan proyek di desa.

“Kalau merunut waktunya diberi amplop setelah kami menanyakan proyek sanitasi yang tidak beres. Kami akan terus menagih penyelesaian ini,” tegas dia.

Sayang, hingga berita ini ditulis, Sekretaris Desa Jatiwates, Cahya Enjang Putra belum bisa dimintai keterangan perihal keluhan BPD tersebut. Saat dihubungi via sambungan selulernya Selasa (11/2), dia enggan mengangkat. Pesan singkat WhatsApp yang dikirim wartawan hanya dibalas singkat. “Monggo konfirmasi langsung ke yang bersangkutan,” pungkasnya.

Inspektorat dan Camat Tidak Tahu

PIHAK Inspektorat Jombang maupun pihak Kecamatan Tembelang mengaku belum mengetahui dugaan sogokan yang dilakukan TPK terhadap BPD Jatiwates. Sebab, hingga kini belum ada tindak lanjut.

”Ini saya belum tahu, saya cek dulu sementara,” kata Inspektur Jombang, Eka Suprasetya ketika dikonfirmasi kemarin. Dia belum mengetahui detail perihal pemberian uang yang dilakukan TPK kepada BPD Desa Jatiwates. Padahal, BPD sudah menyampaikan surat pengaduan perihal proyek sanitasi ke Inspektorat Jombang, Januari lalu.

Pihaknya juga akan menanyakan ke petugas lapangan yang sempat memeriksa persoalan tersebut. ”Ya nanti saya tanyakan dulu ke teman-teman yang di lapangan, kronologinya seperti apa. Nanti saya baru bisa memberikan konfirmasi,” tambahnya.

Senada, Camat Tembelang Muchtar juga mengaku belum konfirmasi ke pihak BPD maupun pemerintah desa setempat terkait dugaan pemberian uang tersebut. Sejauh ini, tidak ada laporan perihal pemberian amplop yang masuk, baik dari BPD maupun kepala desa.

”Tidak pernah ke kecamatan, saya hanya dengar-dengar saja tapi tidak mendapat informasi yang jelas sebelum pergantian kepala desa kemarin,” ujarnya. Ia menambahkan, kepala desa sebelumnya juga tidak memberi informasi terkait pemberian uang tersebut.

”Jadi untuk apa uang itu saya juga tidak mengetahui,” terangnya. Hanya saja, setelah dilakukan konfirmasi, pihak kecamatan berencana akan melakukan koordinasi dengan BPD maupun kepala desa. ”Kita akan koordinasi bagaimana solusinya, karena saya juga tidak tahu,” pungkasnya. (*)

(jo/riz/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia