Kamis, 27 Feb 2020
radarjombang
icon featured
Berita Daerah

Dana Bos SD-SMP di Jombang Naik, Mekanisme Pencairan Bakal Diubah

14 Februari 2020, 09: 00: 56 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ilustrasi, kegiatan belajar siswa SMP Satu Atap Jipurapah

Ilustrasi, kegiatan belajar siswa SMP Satu Atap Jipurapah (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan tahun ini. Jika tahun sebelumnya per siswa SD menerima Rp 900 ribu, kini naik menjadi Rp 1 juta.  

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Agus Purnomo menyampaikan, kenaikan dana BOS sudah dipastikan. Jika tahun lalu, siswa SD mendapat Rp 900 ribu dari pemerintah. Tahun ini naik menjadi genap Rp 1 juta. Sedangkan siswa SMP naik dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,1 juta. ”Ketentuannya persiswa naik Rp 100 ribu,” katanya kemarin.

Meski begitu, mekanisme pencairan dana BOS mengalami perubahan. Jika tahun sebelumnya, pencairan dilakukan melalui provinsi, baru kemudian masuk ke rekening sekolah. Tahun ini berubah, realiasi tidak melalui provinsi lagi. Namun langsung ditransfer dari pusat ke rekening lembaga masing-masing.

Prosentase pencairan juga berubah dalam tiga tahap yang diterimakan setiap empat bulan sekali. ”Realiasi dan mekanisme pencairan sudah diatur dalam juknis BOS 2020, sedangkan kami hanya sebatas mencatat,” jelas dia.

Dari hasil rekapitulasi BOS 2019, total ada 511 SD negeri/swasta dan 49 SMP negeri/swasta di Jombang yang mendapat kucuran dana. Untuk dana BOS SD terealisasi Rp 59 miliar dari total anggaran Rp 61 miliar. Sedangkan SMP teralisasi Rp 31 miliar dari total anggaran sebesar Rp 39 miliar. ”Jadi sisa yang belum terealisasi menjadi saldo di tahun berikutnya atau tahun ini,” jelasnya lagi.

Agus menambahkan, Januari lalu sempat beredar Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di internet. Dia menegaskan, jika aturan tersebut dipastikan hoax alias dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ”Jadi yang resmi baru terbit dan dapat didownload di laman resmi, jdih.kemdikbud.go.id dan dapat diunduh,” pungkasnya. (*)

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia