Senin, 17 Feb 2020
radarjombang
icon featured
Politik & Pemerintahan

Potensi PAD dari Ruko Simpang Tiga Jombang Capai Rp 1 Miliar Setahun

11 Februari 2020, 17: 39: 08 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ruko Simpang Tiga di Mojongapit yang merupakan salah satu aset milik Pemkab Jombang.

Ruko Simpang Tiga di Mojongapit yang merupakan salah satu aset milik Pemkab Jombang. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Langkah pemkab menyelamatkan aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit usai Hak Guna Bangunan (HGB) habis 2016, bukan tanpa alasan. Potensi PAD yang bisa teraup dari pertokoan itu dihitung hingga kisaran Rp 1 miliar setahun.

Mujib Syaris Kasidatun Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menerangkan, usai dilakukan appraisal di Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur menyebut, aset di kawasan pertokoan harusnya bisa memberi sumbangsih PAD hingga sekitar Rp 1 miliar setahun.

“Jadi sudah ada hasil nilai sewa yang keluar sesuai dengan penilaian DJKN yang seharusnya masuk ke dalam PAD Jombang,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Jumlah tersebut, lanjut dia, sesuai dengan nilai sewa setiap ruko per tahun yang dikalikan jumlah keseluruhan ruko di Simpang Tiga. “Misal ruko nomor sekian nilai sewanya ada Rp 17 juta setahun. Pokoknya total ada 56 ruko itu harusnya bisa masuk PAD sekitar Rp 1 miliar sekian per tahun. Terhitung sejak habisnya HGB,” imbuhnya.

Sejak HGB habis 2016 lalu, area Simpang Tiga tak memberi sumbangsih apapun pada PAD Jombang. “Diakumulasikan lagi selama tiga tahun, harunya bisa masuk sekitar Rp 3 miliar sekian,” terang dia.

Untuk itu pemkab lebih seriusdan tegas dalam menyelesaikan polemik pertokoan. Surat pemberitahuan sudah dikirim hingga layangan somasi. “Karena pada intinya yang ditempati itu adalah aset milik pemkab, sesuai dengan blok ini nomor sekian sudah tercatat dalam neraca aset di dinas perdagangan dan perindustrian,” ungkap Mujib.

Lantas bagaimana dengan penghuni sekarang, mengingat sudah hampir tiga tahun ditempati? “Jadi yang nempati sejak November sudah habis masa HGB mereka itu termasuk penghuni tanpa dasar hukum yang sah,” tegasnya.

Sebelumnya, Bambang Nurwijanto Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang membenarkan bila pemkab mengirim surat somasi kepada penghuni ruko Simpang Tiga kemarn. Somasi itu dikirim setelah Jumat (7/2) ditandatangani pimpinan.  

Dalam surat itu pemkab tetap memberi deadline agar penghuni ruko merespon positif. “Kita beri waktu selama 14 hari, artinya sampai 24 Februari,” pungkas dia. (*)

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia